Gubernur NTB Resmikan Desa Wisata Batujai

Gubernur NTB melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMPD-Dukcapil) Provinsi NTB, Dr. Azhari, SH, MH meresmikan desa wisata budaya dan tenun Batujai di Dusun Mengilok Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Acara peresmian tersebut dihadiri, Asisten I Sekda Loteng , Ir. HL. Moh Amin, MM Sekda Loteng, HM. Nursiah, S.Sos, M.Si. Kadis Budpar, HL. Putria, General Affair ITDC, I Gusti Lanang Bratasuta, Insan Pariwisata Indonesia (IPI), tokoh adat dan tokoh masyarakat, Senin (14/01) kemarin.

Kepala DPMPD-Dukcapil NTB, Azhara dalam sambutannya mengatakan, sesuai dengan konstitusi dan kebijakan nasional dan provinsi serta kabupaten mengimplementasikan kepala desa untuk melakukan kebijakan nasional sesuai yang dipahami bersama, bahwa terdapat nawacita presiden dalam membangun mulai dari daerah pinggiran dan desa. “Hal ini sudah diimplementasikan sejak tahun 2015 sesuai UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa,” katanya.

Dikatakannya, kebijakan ini merupakan hal yang luar biasa untuk membangun desa. Dimana pada tahun 2018 lalu, Dana Desa yang digelontorkan pemerintah  sekitar Rp 980 miliar dan pada tahun 2019 akan ada penambahan menjadi Rp 1,181 triliun. “Tahun ini DD mengalami peningkatan 20 persen. Ini bentuk perhatian pemerintah terhadap kemakmuran rakyat dan untuk memprioritaskan kemajuan yang ada di desa,” ujarnya.

Dijelaskannya, ada beberapa hal yang menjadi prioritas pemerintah dalam melakukan pembangunan di desa, diantaranya Permendagri nomor 15 dan 16 serta Permendes nomor 18. Selain itu juga pemerintah akan mengutamakan BUMDes, dimana jalur ekonomi untuk kemakmuran masyarakat kan dikelola di BUMDes tersebut. Pemda loteng juga sudah mengeluarkan Perbup tentang interpensi DD minimal 10-20 persen. Sehingga kita harapkan semua potensi yang ada di desa akan dikelola oleh BUMDes,” terangnya.

Selain itu juga, aka ada kebijakan-kebijakan dari provinsi. Dimana sejak tahu 2018 APBDP telah menggelontarkan anggaran untuk penguatan BUMDes sekitar RP 100 juta per desa. Dimana pada than 2018 lalu, sekitar 32 desa dijadikan desa percontohan dalam pengelolaan DD yang terdiri dari 2 BUMDes Mas dan 20 BUMDes. “Insya Allah kedepan akan kita tingkatkan menjadi 100 desa. Hal ini sesuai MoU dangan bupati se NTB, supaya 995 desa di NTB bisa mendapatkan permodalan BUMDes,” jelasnya.

Keudian terkait dengan keberadaan desa wisata Batujai, pihaknya berharap Pemda Loteng segera memberikan SK. Karena saat ini dari data yang ada, SK yang sudah dikeluarkan bupati sebanyak 24 desa. Karena dengan adanya SK tersebut, akan berimplikasi terhadap program-program yang akan dijalankan. “Kita berharap Bupati Loteng segera mengeluarkan SK untuk desa wisata Batujai,” paparnya.

Ia juga berharap pihak ITDC memberikan pembinaan terhadap masyarakat yang memiliki potensi dalam mengembangkan pariwisata. Agar mahasiswa yang ada di desa bisa dimanfaatkan pran dan fungsionalnya. “Mari kita berdayaka masyarakat memiliki SDM tinggi untuk diikut sertakan dalam pengembangan pariwisata di daerah ini,” pungkasnya.

Sementara itu Bupati Loteng yang diwakili asisten I, HL. Muhammad Amin mengatakan, saat ini PEMDA Loteng focus untuk menjadikan daerah ini sebagai kawasan pariwisata. Disamping itu juga, kesepakatan pemda dengan pihak ITDC itu sejalan dengan pemerintah desa. Pasalnya, saat ini beberapa desa telah melakukan pengembangan di sector pariwisata seperti yang dilaksanakan di desa Batujai saat ini. “jika kita gali lebih dalam, di Loteng masih banyak potensi-potensi yang mampu dikembangkan melalui pemerintah desa. Semoga apa yang kita harapkan bisa terwujud agar angka kemiskinan bisa kita tuntaskan,” harapnya. sIp

DAM MUJUR Pembabasan Lahan Butuh Rp. 700 Miliar

Pembebasan lahan pembangunan Dam Mujur di Praya Timur, Lombok Tengah, menjadi atensi Bupati Lombok Tengah HM. Suhaili FT, SH. Perthitungan sementara, nilainya Rp. 700 miliar. Mantan Ketua DPRD NTB itu pun berharap, ada sharing anggaran. “Baik dari pemerintah pusat, maupun pemerintah provinsi. Karena sepertinya, kita tidak bisa berjalan sendiri, “ujar orang nomor satu di Lombok Tengah tersebut, kemarin (11/1).

Apalagi lanjut Bupati saat ini Pemerintah Kabupaten sedang membangun sejumlah mega proyek. Sebut saja, ada pasar Kopang, Kantor Bupati, gedung DPRD, gelanggang olah raga, pasar Renteng, Pendopo Bupati, empat Puskesmas, empat Kantor Camat, infrastruktur jalan dan penataan Alun-alun Tastura.

Kalau pun, kata Bupati anggaran pembebasan lahan dibebani ke Pemerintah Kabupaten dan pemerintah provinsi saja, maka dipastikan keduanya tidak sanggup. Kecuali, intervensi pemerintah pusat. “Tapi, jangan ini dijadikan tameng pemerintah pusat, untuk menunda-nunda lagi, “sindirnya.

Intinya, tekannya pemerintah pusat harus memperjelas kesiapan sharing anggaran. Apakah dengan menggunakan pola 50 persen pusat. Lalu masing-masing Pemerintah Kabupaten dan Provinsi 25 persen, atau Pemerintah Kabupaten 30 persen dan Provinsi 25 persen. Dengan begitu, Pemerintah Kabupaten bisa mempersiapkan diri.

Ia pun percaya, kalau Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) di Teluk Awang. Kemudian, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Kuta, ditambah Lombok Internasional Airport (LIA), beropreasi total, maka anggaran sebesar Rp. 700 miliar, bisa ditanggung sendiri oleh Pemerintah Kabupaten.

Karena, tambah pria asal Desa Bodak, Praya tersebut PendapatanAsli Daerah (PAD) dari KEK Mandalika saja, diperkirakan mencapai 1 trilun pertahun,  belum dari PPN. LIA dan sumber PAD lainnya. “Seperti itu. Kita bersyukur, pembangunan pasa Kopang pun, sudah dimulai, “tambahnya lagi. (Lombok Post)

 

 

DAM MUJUR Pembabasan Lahan Butuh Rp. 700 Miliar

Pembebasan lahan pembangunan Dam Mujur di Praya Timur, Lombok Tengah, menjadi atensi Bupati Lombok Tengah HM. Suhaili FT, SH. Perthitungan sementara, nilainya Rp. 700 miliar. Mantan Ketua DPRD NTB itu pun berharap, ada sharing anggaran. “Baik dari pemerintah pusat, maupun pemerintah provinsi. Karena sepertinya, kita tidak bisa berjalan sendiri, “ujar orang nomor satu di Lombok Tengah tersebut, kemarin (11/1).

Apalagi lanjut Bupati saat ini Pemerintah Kabupaten sedang membangun sejumlah mega proyek. Sebut saja, ada pasar Kopang, Kantor Bupati, gedung DPRD, gelanggang olah raga, pasar Renteng, Pendopo Bupati, empat Puskesmas, empat Kantor Camat, infrastruktur jalan dan penataan Alun-alun Tastura.

Kalau pun, kata Bupati anggaran pembebasan lahan dibebani ke Pemerintah Kabupaten dan pemerintah provinsi saja, maka dipastikan keduanya tidak sanggup. Kecuali, intervensi pemerintah pusat. “Tapi, jangan ini dijadikan tameng pemerintah pusat, untuk menunda-nunda lagi, “sindirnya.

Intinya, tekannya pemerintah pusat harus memperjelas kesiapan sharing anggaran. Apakah dengan menggunakan pola 50 persen pusat. Lalu masing-masing Pemerintah Kabupaten dan Provinsi 25 persen, atau Pemerintah Kabupaten 30 persen dan Provinsi 25 persen. Dengan begitu, Pemerintah Kabupaten bisa mempersiapkan diri.

Ia pun percaya, kalau Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) di Teluk Awang. Kemudian, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Kuta, ditambah Lombok Internasional Airport (LIA), beropreasi total, maka anggaran sebesar Rp. 700 miliar, bisa ditanggung sendiri oleh Pemerintah Kabupaten.

Karena, tambah pria asal Desa Bodak, Praya tersebut PendapatanAsli Daerah (PAD) dari KEK Mandalika saja, diperkirakan mencapai 1 trilun pertahun,  belum dari PPN. LIA dan sumber PAD lainnya. “Seperti itu. Kita bersyukur, pembangunan pasa Kopang pun, sudah dimulai, “tambahnya lagi. (Lombok Post)

Karnaval Bau Nyale Bangkitkan Pariwisata

Karnaval Bau Nyale di Lombok Tengah dilaksanakan lagi di Kota Praya. Tahun ini, dipastikan lebih meriah dan besar lagi. Karena, kegiatan kegiatan yang satu satu sebagai wahana kebangkitan pariwisata. Sekaligus, menunjukkan kepada wisatawan, bahwa Lombok dan Sumbawa aman.

“Sedangkan rangkai kegiatan yang lain, semuanya dipusatkan di Desa Kuta. Kecuali karnaval itu saja, “ cetus Sekda Lombok Tengah HM.Nursiah, S.Sos., M.Si kemarin (11/01).

Kegiatan itu juga, ungkap Nursiah diatensi pemerintah pusat dan pemerintaah provinsi. Mereka mulai mempersiapkan undangan, guna menghadirkan para peserta dari seluruh Kabupaten/Kota dan Provinsi di Indonesia. Kemudian, promosi secara besar-besaran. Baik nasional maupun internnasional.

“Bila perlu, kita libatkan komunitas wisatawan asing. Mereka harus diberikan prosi padaa kegiatan ini, “saran Camat Pujut Lalu Sungkul, terpisah.

Ia pun tidak ingin, bau nyale kalah tenar dengan kegiatan  di Raha Ampat, atau Jember Fashion Carnaval (JFC). Jadi, siapapun harus dirangkul dan dilibatkan. “Karena Bau Nyale kali ini, tidak lagi berbicara kalender pariswisataa nasional, “sambung Kepala Dinas Budpar Lombok Tengah HM.Lalu Putrie.

Melainkan, lanjutnya top event pariwisata, posisinya berada pada 10 besar kegiatan nasional. Sehingga, pemerintah pusat memberikan porsi dan perhatian lebih. Khususnya, dari sisi anggaran. “Dari kita saja, hanya menyiapkan Rp. 250 juta. Selebihnya, dari pusat dan provinsi. Alhamdulillah, beber Putrie.

Pria asal Desa Ketare, Kecamatan Pujut itu pun optimis, tahun ini angka kunjungan wisatawan kembali pulih, bahkan meningkat tajam. Itu setelah, kegiatan bau nyale digelar. Jadi semua pihak harus mendukung dan mensukseskannya. Terutama warga Gumi Tatas Tuhu Trasna, di mana pun berada. (Lombok Post)

Bau Nyale 24-25 Februari Hasil Sangkep Warige

Tahun ini, Festival Bau Nyale ditetapkan 24-25 Februari 2019 mendatang. Angka itu,  berdasarkan hasil sangkep warige para tokoh agama, tokoh adat dan budaya Lombok.

“ Semoga nyale di wilayah selatan melimpah, “harap Camat Pujut Lalu Sungkul, yang memimpin sangkep warige di Desa Wisata Dusun Ende, Desa Sengkol Kecamatan Pujut, kemarin (10/01).

Dalam kesempatan itu, para tokoh pun membakar kemenyan. Kemudian, membaca tembang-tembang sasak dan doa. Lalu mengecek kalender nasional dan kalender sasak, hingga membaca fenomen bintang rowot dan tanda-tanda alam lainnya. Alhasil, muncullah angka 20 bulan 10 penanggalan sasak.

Kendati muncul juga pendapat lain, yang mengusulkan agar bau nyale di gelar 23-24 Februari, serta 25-26 Februari. Namun, tidak ada perdebatan panjang. Merekapun, satu kata. “Kalau sudah seperti itu, tolong jangan ada lagi omongan di belakang, “seru mantan Kabid Pengembangan Pariwisata Dinas Budpar Loteng tersebut.

Tahapan selanjutnya, kata Sungkul akan dilaksanakan sederetan ritual. Dengan harapan, pelaksanaan bau nyale terhindar dari segala musibah. Baik angin kencang, ombak deras, kebakaran, gempa, longsor, hingga gejolak sosial.

“Sebagai bentengnya juga, kita sepakat akan menggelar Mandalika Berzikir. Dipusatkan di Masjid Nurul Bilad Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, “lanjut Kepala Disbudpar H.Lalu Muhammad Putrie. Semoga, harap Putrie pelaksanaan bau nyale tahun ini, dapat mengobati trauma gempa yang terjadi tahun 2018 lalu. Termasuk, upaya memulihkan pariwisata di dalam daerah. “Kita harus tunjukkan di dunia Internasional,”sambung Sekda Lombok Tengah HM.Nursiah.

Mantan Asisten III Setda Lombok Tengah itu pun, menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, yang all out mensukseskan festival bau nyale tahun ini. Termasuk, semua pihak yang akan membantu. “Terima kasih,”cetus Nursiah. (Lombok Post)

Kades dan Lurah Diminta Ciptakan Pemilu Aman

Seluruh Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Lombok Tengah diharapkan bisa menjaga dan menciptakan pemilu serentak 2019 yang aman, damai dan sejuk diwilayahnya masing-masing. “Mari kita wujudkan pemilu serentak yang aman, damai dan sejuk, “seru Kapolres Lombok Tengah, AKBP Budi Santoso dalam acara silaturrahmi Kamtibmas dalam rangka pemilu serentak 2019 yang aman, damai dan sejuk bersama semua Kades dan Lurah, anggota Bhabinkamtimas dan Babinsa se-Lombok Tengah di Aula Mapolres Lombok Tengah, Rabu (09/01).

Turut hadir Wakil Bupati Lombok Tengah H.Lalu Pathul Bahri, SIP, Dandim 1620/Loteng, Letkol CZI Prastiwanto, serta Wakapolres Loteng Kompol Haris Dinzah.

Dijelaskan, Budi Santoso, kegiatan ini juga bertujuan dalam rangka mensosialisasikan pogram Kapolda NTB, yakni dalam rangka mewujudkan desa dan kelurahan sebagai pangkal keamanan. Sehingga, untuk mewujudkan program ini, desa, lurah, Bhabinkamtibmas, Babinsa, Sat Pol PP, BKD, BKK, serta seluruh tokoh agama dan masyarakat harus aling bersinergi dalam rangka memelihara dan mewujudkan Kamtibmas. “Bila ada terdeteksi masalah, entah sekecil apapun, agar segera saling koordinasi. Sehingga persoalan cepat diselesaikan, “katanya.

Kemudian, meskipun nanti beda pilihan  dan partai dalam pemilu serentak 2019, masyarakat harus tetap menjaga persatuan, demi terciptanya pemilu yang aman, damai dan sejuk. “Jangan karena beda pilihan dan partai, lantas terjadi perpecahan. Tetap jaga persatuan dan persaudaraan,”imbuhnya.

Wakil bupati Loteng, H Lalu Pathul Bahri juga berharap, kepada kades, lurah dan semua masyarakat agar terus bersama-sama menjaga dan menciptakan kondisi aman dan damai. “Mari kita sukseskan pemilu serentak 2019 yang aman dan damai,”serunya.

Terlebih lagi Lombok Tengah saat ini sedang fokus melaksanakan program pembangunan, khususnya disektor pariwisata. Apalagi, kunci kesuksesan pembangunan dibidang pariwisata tergantung pada situasi kamtibmas. “Semua pembangunan yang kita lakukan ini juga untuk anak dan cucu kita. Jadi mari kita jaga kamtibmas di wilayah masing-masing, “tandasnya.

Sementara itu, Dandim 1620/Loteng. Letkol CZI Prastiwanto mengatakan, siap bersinergi dengan Polri. Apalagi ini, terkait dengan persoalan keamanan dan kenyamanan di Lombok Tengah. “Kami juga minta kades, lurah dan semua  tokoh agama dan masyarakat agar juga jalin sinergi. Begitu pula dengan BKD/BKK agar tetap dilibatkan dalam setiap apapun. Sehingga kamtibmas di wilayahnya menjadi aman, damai dan sejuk, “tungkasnya. (MP).

Bau Nyale Jadi Top Even Nasional

Festival Bau Nyale di Lombok Tengah, ditetapkan sebagai top even nasional, atau sejajar dengan 10 kegiatan terbaik di Indonesia. Salah satunya seperti Jember Fashion Varnaval (JFC).

“Jadi, kita tidak lagi bersaing dengan Lombok Timur atau Lombok Barat. Tapi, nasional, “sanjung Sekda Lombok Tengah HM.Nursiah, saat memimpin rapat persiapan Bau Nyale, di ruang rapat utama Kantor Bupati, kemarin (9/01). Untuk itulah, pesan Nursiah segala persiapan harus dimatangkan. Kemudian, harus lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, harus lebih meriah dan harus lebih besar. Apalagi, pemerintah pusat dan pemerintah provinsi menggalakkan promosi besar-besaran. Baik skala nasional hingga internasional.

Ditambah, lanjutnya akan mendukung dan mensukseskan tujuh rangkaian kegiatan besar. Sebut saja, Mandalika berzikir, peresean, parade budaya, kreatif, dialog, pemilihan Putri Mandalika, kampung kuliner dan Mandalika photo contest.

“itu diluar kegiatan, yang kita siapkan dai daerah,” ujar HM.Nursiah didampingi Kepala Dinas Pariwisata NTB HL. Muhammad Faozal, Kepala Disbudpar Lombok Tengah HL. Muhammad Putria, para Kepala OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Kecamatan dan desa.

Karena sudah menjadi top event nasional, tekan Nursiah bau nyale tahun ini, bukan lagi milik pemerinth Desa Kuta, Pemerintah Kecamatan Pujut, apalagi sekelas Pemerintah Kabupaten, Pemerrintah Provinsi atau pemerintah pusat. Melainkan, miliki Republik Indonesia.

“Dengan begitu, kegiatan yang kita siapkanpun, berkelas top event nasional, “sambung Kadispar NTB HL Muhammad Faozal.

“Mengenai kapan puncak bau nyale, besok (Kamis, hari ini), kami akan menggelar sangkep warige,” cetus Kadisbudpar Lombok Tengah HL. Muhammad Putria.

Upacara adat tersebut, beberkan akan dipusatkan di dusun Ende  Desa Rembitan, Kecamatan Pujut. Dihadiri tokoh masyarakat dan budaya Lombok. Pelaksanaannya, tetap mengacu pada tanggal 20 bulan penanggalan Sasak. “jatuh pada hari, tanggal dan bulan berapa, kita tunggu saja,” ujar Putrie. (MP)

Wabup Ingatkan Kades Lebih Kreatif

Wakil Bupati Lombok Tengah H.Lalu Pathul Bahri, SIP mengingatkan kepada semua Kepala Desa (Kades) untuk melakukan sinergifitas dalam penyelesaian masalah di tingkat desa. Karena sekitar 143 desa dari 12 Kecamatan yang terdiri dari 1800 kadus. Kades merupakan tulang punggung bagi masyarakat di masing-masing wilayah. “ Sebesar apapun masalah kalau tidak ada orang yang mempermasalahkan tidak akan jadi masalah. Tetapi sekecil apapun masalah itu jika ada orang yang mempermasalahkan pasti bermasalah,” kata Pathul Bahri saat menghadiri silaturrahmi Kamtibmas bersama semua Kepala Desa/Kelurahan, Rabu (09/01) kemarin.

Dikatakannya, Kades harus lebih kreatif dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal ini untuk meminimalisir angka kriminalitas di tengah masyarakat. Karena yang bisa menyadarkan masyarakat adalah pemimpin yang ada ditingkat desa. Artinya, jika ada masyarakat yang kebiasaannya mencuri, silahkan dibuatkan aktivitas untuk mendorong perekonomian masyarakat. “ Silahkan manfaatkan anggaran yang telah diperuntukkan di masoing-masing desa untuk meningkat kreatifitas masyarakat melalui pemberdayaan dan lainnya, “katanya.

Untuk itu, pemerintah desa tidak boleh lalai dalam menjalankan setiap administrasi dan program yang ada. Karena hal itu akan berdampak pada terbengkalainya administrasi serta berimbas pada pemerintahan di Lombok Tengah. Terlebih saat ini Lombok Tengah ingin mengejar predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). “Kita diberikan reward oleh pemerintah pusat sebanyak tujuh kali di bidang tata kelola keuangan terbaik di Indonesia berturut-turut. Dan hasilnya itu untuk membangun infrastruktur jalan di Lombok Tengah, “jelasnya.

Ia juga menjelaskan, lima tahun yang lalu posisi PAD Lombok Tengah hanya Rp. 35 miliar namun saat ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan yakni mencapai angka Rp. 200 miliar. Hal ini berkat kerjasama semua pihak, baik itu pemerintah desa, DPRD dan Pemerintah Daerh. Sedangkan untuk APBD saat itu hanya Rp. 900 miliar meningkat menjadi Rp. 2,2 triliun yang diperoleh dari berbagai sumber. “Peran Kades dalam penganggaran sangat penting dalam skala prioritas. Karena apa yang menjadi prioritas itulah yang akan dikerjakan, “terangnya. (MP)

Wabup Minta Babinsa dan Babinkantibmas Bantu Kades Amankan Pemilu 2019

Wabup Lombok Tengah H.L.Panggil Bahri meminta kepada kades Babinkamtibmas dan Babinsa untuk lebih pro aktip di Desa membantu kepala desa dalam menciptakan keamanan  karena tahun ini akan dilaksanakan Pileg dan pilpres agar keamanan dapat belahan dengan aman dan kondusif. “Saya berharap kepala desa dan aparatnya untuk selalu berkoordinasi dengan Babinsa dan Babinkantibmas dalam menciptakan keamanan didesanya” jelasnya.

Wabup berharap pesta demokrasi Pileg dan Pilpres dapat berjalan dengan aman dan lancar sehingga hak memilih masyarakat dapat tersalurkan dengan baik dan benar “Kita berharap tidak ada gangguan yang mengakibatkan hak politik orang akan terganggu, untuk itu semua masyarakat harus ikut serta membantu tugas tugas aparat keamanan tersebut. Amril