Top, Rela Potong Gaji untuk Anak Yatim

Sedikitnya, 100 anak yatim dan piatu di Lombok Tengah, menerima santunan dari Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Santunan dikumpulkan dari seluruh abdi negara dan dikelola Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Lombok Tengah. Bupati Lombok Tengah HM Suhaili FT berharap instansi vertikal, BUMN dan Perbankan, juga melakukan hal yang sama, “saya akan siapkan Perbup, biar lebih jelas, “ujar Suhaili, dalam acara Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW, di Bencingah Alun-Alun Tastura, Praya kemarin (3/4).

Selama kebijakan dijalankan, tidak ada satupun PNS yang protes, keberatan, apalagi menolak, lantaran gajinya dipotong setiap bulan. Itu membuatnya bangga, karena artinya mereka mengerti. Dia mengingatkan, amal dan sedekah yang dikeluarkan memang untuk anak yatim piatu, fakir miskin dan kebutuhan sosial. “Insya Allah, apa yang kita lakukan ini, sebagai pintu rezeki dari Allah SWT. “serunya, dihadapan Wakil Bupati Lombok Tengah HL Pathul bahri, Sekda HM Nursiah, pejabat Forkopinda, pejabat OPD dan para  Tuan Guru.

Lebih lanjut, pihaknya mengatakan ada tujuh hajatan dari Isra Mi’raj kali ini. Pertama, sebagai wahana memohon Rahmat Allah SWT. Kemudian menumbuhkembangkan dan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan. Lalu, sebagai upaya dan usaha untuk bersama-sama menggapai cita-cita. Maksudnya terang Suhaili, dimudahkan dalam segala urusan dunia dan akhirat. Keempat, sebagai wahana membangun mental seutuhnya, mental spiritual. Berikutnya, bersyukur atas karunia Allah SWT dan sebagai wahana silaturrahmi. “Terakhir sebagai wahana evaluasi dan introspeksi diri, sehingga kita lebih baik lagi, “ujar orang nomor satu di Gumi Tatas Tuhu Trasna tersebut.

SK CPNS UNTUK 344 ORANG

Sebanyak 344 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), formasi tahun 2018 lali di Lombok Tengah, akhirnya menerima Surat Keputusan (SK) Bupati. Tercatat, 130 orang diantaranya tenaga guru jalur khusus honorer kategori dua (K2). Sisanya, 214 orang jalur umum, teknis dan kesehatan. “Selamat menjadi pelayan masyarakat, “cetus Bupati HM. Suhaili FT, saat menyampaikan pengarahannya di Bencingah Alun-Alun Tastura, Praya, kemarin (3/4).

Menjadi pelayan, tekan Suhaili karena abdi negara bekerja atas nama masyarakat, bukan kepentingan pribadi, apalagi golongan. Jadi, harus bertanggungjawab dan profesional, bukan dilayani, “ingat itu, “tegasnya.

Dalam kesempatan itu, mantan Ketua DPRD NTB tersebut, didampingi Wakil Bupati H.Lalu Pathul Bahri, SIP, Sekda HM.Nursiah, S.Sos., M.Si dan pejabat Forkopinda menyerahkan secara simbolis SK. “Berteima kasih kepada Allah SWT, pemerintah pusat dan provinsi, “lanjut Suhaili.

Caranya dengan bekerja maksimal dan tidak boleh malas-malasan. Tidak kalah pentingnya, dipesankan tetap beramal untuk anak yatim dan piatu setiap bulannya. “Yang diterima mereka itu, adalah SK CPNS, bukan SK PNS, “sambung Sekda Lombok Tengah HM.Nursiah.

Mereka akan melewati tahapan panjang untuk dikukuhkan sebagai abdi negara. Salah satunya, prajabatan. Pelaksanaannya diatur dan ditentukan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) setempat. “Total pendaftar CPNS kala itu, 3.244 orang, sedangkan, kuotanya sebanyak 481 kursi.”tambah Kepala BKPP Lombok Tengah HM. Nazili (Lombok Post)

Wabup Sampaikan LKPJ Kepala Daerah Akhir Tahun Anggara 2018

Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menyampaikan penjelasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah akhir tahun Anggaran 2018. Penyampaian tersebut disampaikan Wakil Bupati Lombok Tengah H.Lalu Pathul Bahri, SIP pada sidang paripurna yang diselenggarakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah. Senin (01/04) kemarin.

Wakil Bupati Lombok Tengah H.Lalu Pathul Bahri, SIP mengatakan, berdasarkan Perda Nomor 2 tahun 2016 tentang RPJMD Lombok Tengah tahun 2016-2021, yang selanjutnya telah diubah dengan Perda Nomor 5 Tahun 2018, penyampaian LKPJ Bupati Lombom Tengah tahun 2018 kepada DPRD merupakan evaluasi pelaksanaan pembangunan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang dituangkan dalam RKPD tahun 2018 sebagai penjabaran dari RPJMD. “Tema pembangunan Lombok Tengah tahun 2018 yakni memacu Investasi melalui penguatan daya saing dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, “katanya.

Dikatakannya, kesempatan masyarakat untuk mengakses pelayanan, khususnya dalam bidang kesehatan, pendidikan dan daya beli ditunjukkan dengan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang semakin baik dan pada tahun 2017 mencapai 64,36 %. Upaya mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan kemiskinan juga dilaksanakan secara simultan, terpadu dan terintegrasi serta melibatkan instansi terkait. “Dari data BPS tahun 2018, angka kemiskinan mengalami penurunan sebesar 13,87 % dibandingkan tahun 2017 sebesar 15,31 % dan laju pertumbuhan penduduk tahun 2018 sebesar 1,1 % turun menjadi 0,03 dari tahun 2017 sebesar 1,13 %, “terangnya.

Disisi lain, perekonomian Lombok Tengah semakin kuat ditopang kemantapan infrastruktur dan konektivitas daerah yang semakin baik, percepatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika serta dikembangkannya berbagai potensi unggulan daerah. Dimana kinerja perekonomian ditunjukkan dengan perkembangan PDRB ADIHB tahun 2017 sebesar Rp. 15,96 triliun, PDRB ADHB berlaku pada tahun 2017 sebesar Rp. 17.144,156,00 dan indikator ini dari tahun ke tahun senantiasa menunjukkan trend positif. “Pertumbuhan ekonomi Lombok Tengah tahun 2017 sebesar 6,42 %. Lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 5,70. Rata-rata pertumbuhan ekonomi selama tiga tahun terakhir sebesar 5,91 %, jelasnya.

Yang tidak kalah penting yakni upaya peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan pelayanan publik, dengan capaian pada tahun 2018 diantaranya, Opini WTP terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dari Badan Pemeriksa Keuangan RI, nilai akuntabilitas kinerja tahun 2017 sebesar 51,78 % meningkat di tahun 2018 sebesar 53,02 % dengan predikat cc dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R. Serta tingkat kepemilikan KTP-el tahun 2017 sebesar 76,93 % meningkat pada tahun 2018 menjadi 87,52 %. Kemudian tingkat kepemilikan KK tahun 2017 sebesar 78,10 % menjadi 86,15 % san tingkat kepemilikan Akte Kelahiran tahun 2017 sebesar 73,41 % menjadi 78,60 %.

Sedangkan dalam pengelolaan APBD tahun 2018 dapat disimpulkan, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp. 2.000.817.203.189.170 dan terealisasi sebesar Rp. 1.980.500.525.597.810 (98,98 %) yang terdiri dari PAD sebesar Rp. 194.640.639.337.170 dan terealisasi sebesar Rp. 187.324.323.969.810 (96,24 %). Dana pembangunan ditargetkan sebesar R. 1.460.212.041.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1,449.014.029.739,00 atau 99,23 persen. Pendapatan daerah yang sah ditargetkan sebesar Rp. 345.964.522.852,00 terealisasi sebesar Rp. 344.162.171.889,00 (99,48 %).

Kemudian, belanja daerah ditargetkan sebesar Rp.2.180.147.657.905,96 terealisasi sebesar Rp. 2.033.415.179.494,27 (93,27 %). Yang terbagi atas Belanja Tidak Langsung di targetkan sebesar Rp.1.171.793.722.570,96 (96,87 %), dan Belanja Langsung di targetkan sebesar Rp.1.008.353.935.335,00 terealisasi sebesar Rp.898.032.503.546,27 (89,06 %). Selanjutnya penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp. 179.330.454.716,79 terealisasi sebesar Rp. 110.626.287.216,79 (61,69 %).

Menurutnya, peningkatan kinerja pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan tidak terlepas dari pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan secara sinergis dan terpadu, baik antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah maupun masyarakat. Selain itu juga, sebagai upaya akselerasi mewujudkan Lombok Tengah BERSATU, maka pada tahun 2018 Lombok Tengah juga telah menyelenggarakan beberapa kerjasama strategis dengan daerah atau lembaga lain, seperti Pemkot Bandung, Pemkab Konawe Utara, BPK, BPKP, IPDN dan lainnya. “Tugas kedepan akan semakin penuh tantang sejalan dengan tuntutan dinamika pembangunan untuk menuju peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih baik, “ujarnya.

Dokumen tersebut selanjutnya akan dibahas oleh anggota dewan bersama perangkat daerah terkait sesuai jadwal yang telah ditentukan. “Perangkat daerah sudah kami instruksikan untuk mengikuti proses ini secara maksimal, sebagai bagian evaluasi kinerja berdasarkan RPJMD. Sekaligus untuk mengukur kinerja perangkat daerah dalam mencapai indikator yang sudah dituangkan dalam perjanjian kinerja, “pungkasnya.

Berkah MotoGP, Belum Mengaspal Sudah Ratusan Investor Tawarkan Kerjasama Investasi

Balapan kuda besi MotoGP yang akan mengaspal pada tahun 2021 mendatang di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika sudah mulai terasa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi khususnya di wilayah Kabupataen Lombok Tengah.

Hal terbukti dengan adanya lebih dari ratusan investor dalam maupun luar negeri yang sudah mengajukan penawaran kerjasama investasi baik di bidang transport laut, darat, udara, perhotelan dan lain-lain secara tidak langsung itu sudah ada nilai poditifnya walaupun balapan MotoGP belum mengaspal.

Seperti yang disampaikan Bupati Lombok Tengah HM Suhaili FT,SH ketika ditemui di Pendopo kemarin mengatakan, kita patut syukuri adanya pembangunan sirkuit MotoGP di bumi Tastura, semua ini dititipkan oleh Allah untuk masyarakat NTB khususnya Lombok Tengah memalui tangan Bapak Jokowi yang kebetulan sekarang menjadi presiden RI. “Jangan kita pungkiri semua ini dititipkan Allah melalui tangan Jokowi yang kebetulan sedang menjadi presiden RI,”tegasnya.

Kata dia (Suhaili) adanya pembangunan sirkuit MotoGP di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika menjadi berkah bagi masyarakat NTB khususnya Lombok Tengah karena mulai dari sekarang sudah terasa dampak positif dengan adanya ratusan lebih investor dalam maupun luar negeri yang mengajukan kerjasama investasi di bumi sasak tentu semua itu untuk kemakmuran masyarakat NTB khususnya Lombok Tengah. “Belum mengaspal saja sudah lebih ratusan investor yang mengajukan kerjasama investasi bagaimana nanti kalau sudah mengaspal tentu akan semakin bertambah dan semua ini untuk masyarakat, “tutupnya.

Komisi IV DPRD NTB Dalami Soal Air Bersih ke Pemkab Loteng

Anggota Komisi IV DPRD NTB bidang infrastruktur dan pembangunan pada hari Senin kemarin melakukan kunjungan kerja ke Pemkab Lombok Tengah. Anggota Komisi IV ini diterima langsung oleh Sekda Lombok Tengah HM. Nursiah, S.Sos., M.Si diruang rapat Tastura I. Kunungan ini dalam rangka Rapat Kerja dengan bupati terkait dengan masalah air bersih yang ada di Kabupaten Lombok Tengah.

Ketua rombongan Komisi IV DPRD NTB, Abdul Hadi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam kunjungannya menyatakan, fokus pembahasan dari kunjungan Komisi IV ini terkait dengan LKPJ Gubernur yang berbasis komisi yang masih dilakukan evaluasi. Dan ada juga yang berbasis pansus.

Namun yang mendasar yang akan dibahas mengenai penanganan air bersih terkait rancangan kedepan. Sebab tidak bisa dipungkiri karena kondisi mata air yang ada terus berkurang sehingga bagaimana penanganan terkait masalah ini.

Ia menambahkan, LKPJ misinya Komisi IV akan melakukan evaluasi terhadap kinerja gubernur tahun 2018. Cuma tidak menutup kemungkinan anggota Komisi IV ini akan melakukan evaluasi terhadap kinerja Gubernur kemungkinan anggota Komisi IV ini sudah mulai merancang kedepan sebuah perencanaan yang akan  disempurnakan dari RPJMD yang sudah diselesaikan kemarin oleh Gubernur terpilih yang masih dalam proses untuk penyempurnaan. “kehadiran dari Sekda, Asisten, PU, Bappeda dan PDAM ini bisa memberikan masukan kepada kami untuk merancang kedepan termasuk evaluasi dari apa yang ada dilapangan dari kewenangan dari pemerintah provinsi, “ungkapnya.

Kehadiran Komisi IV di Lombok Tengah ini lanjut Abdul Hadi, bisa menjadi fasilitator untuk program kepada pemerintah provinsi, sehingga diharapkan juga kehadiran dan pertemuan yang dilakukan pada hari ini memiliki makna dan manfaat yang luar biasa dan membawa kebaikan bagi pemerintah tentang Lombok Tengah.

Sementara itu anggota Komisi IV DPRD NTB H Ruslan Turmuzi dalam kesempatannya menyatakan, dari beberapa laporan kinerja pemerintah daerah provinsi NTB yang disampaikan oleh Gubernur dimana ada satu hal yang disampaikan trennya menurun di Lombok Tengah disamping hal-hal lain. “Kami ingin fokus pada akses layanan air bersih kepada masyarakat, “ujarnya.

  1. Ruslan Turmuzi menambahkan, kita tahu Lombok Tengah ini nomer dua julmlah penduduknya setelah Lombok Timur, namun layanannya kalau dilihat dari data yang disampaikan setelah KLU.

Kemudian terkait dengan LKPD tahun 2018 terjadi standing untuk menyusun RPJMD kedepan. “Saya selaku Ketua RPJMD sudah rampung kami bahas, dan NTB nomor 3 se Indonesia untuk RPJMD yang tercepat. Artinya bagaimana korelasi dan sinergitas antara RPJMD Lombok Tengah dan RPJMD Provinsi karena ada beberapa hal yang belum tercapai pada periode sebelumnya yang kita lanjutkan, “paparnya.

Ia juga mencontohkan seperti halnya kemiskinan, pernikahan dini dan lain-lain yang banyaknya sekitar lima hal yang kemudian ditindaklanjuti didalam RPJMD provinsi Tahun 2018 -2023. Yang menarik dalam RPJMD ini adalah ada beberapa perencanaan didalam RPJMD yang menyangkut tentang Lombok Tengah.

Kemudian didalam RPJMD selain pengelolaan masalah sampah regional yang titik sentralnya ada di Lombok Tengah, yang kedua juga terkait dengan RPJMD ini terkait dengan pengelolaan SPAM regional. Dimana khusus untuk pengelolaan SPAM Regional ini tidak ada satu rupiahpun biaya dari APBD, baik Lombok Tengah maupun dari Provinsi, karena sempat bersepakat dengan Dirjen Cipta Karya, DPDR dan Bappenas dimana pembiayaan SPAM regional ini dari APBN murni. “Kami mengusulkan untuk SPAM  Regional ini akan dibangun di Lombok Tengah, “ungkapknya.

Oleh sebab itu, yang dibutuhkan saat ini di Lombok Tengah adalah rencana induk dari sumber daya air itu, dan ini yang terpenting, sebab kita berbicara masalah Lombok sudah hampir provinsi NTB pun belum memiliki rencana induk untuk sumber daya air ini.

Kemudian anggota Komisi IV DPRD NTB Drs. H.Lalu Wireginawang menyatakan, persoalan air bersih menjadi kekhawatiran kita di Lombok Tengah dan Lombok pada umumnya. Kekhawatiran kita terkait dengan kemampuan sumber daya air yang ada, sementara di Lombok Tengah program nasional itu diprioritaskan oleh pusat.

Sehingga sejauh mana kesiapan kita terkait dengan kebutuhan air bersih di daerah ini. Dan tidak bisa kita bayangkan kalau semua rencana terwujud sementara air sebagai sumber kehidupan kita semakin minim. Apalagi keluhan tentang pelestarian hutan bukan sekali atau dua kali dibicarakan, melainkan sudah sering tetapi sumber mata air ini sangat terbatas.

Oleh sebab itu, pihaknya menyarankan kita harus mensuvei atau menghitung kebutuhan air untuk lima tahun atau 10 tahun kedepan agar perencanaan kita lebih matang. “Kalau kita sudah survei maka akan kelihatan sumber air, tinggal berapa debitnya dan untuk berapa tahun. Sehingga untuk pelestarian hutan itu, apapun alasannya memang harus dilakukan termasuk melakukan penhijauan kembali untuk penyelamatan sumber mata air yang ada, “tegasnya. (MP)

Ulama dan Tokoh Lintas Agama Siap Dukum Pemilu Damai

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Tokoh Lintas Agama, TNI dan Polri dan tokoh masayarakat siap menciptakan pemilu damai dan bermartabat di Gumi Tatas, Tuhu, Trasna.

Kegiatan itu dihadiri Bupati Lombok Tengah. H.Moh Suhaili FT, SH, Kapolres Lombok Tengah, Ketua DPRD Lombok Tengah, Ketua KPU dan Bawaslu Lombok Tengah, di Bencingah Adiguna Alun-Alun Tastura Praya Lombok Tengah. “Sebentar lagi kita akan memilih pemimpin dan wakil rakyat, tepatnya 17 April, “kata bupati dua periode itu usai pembacaan surat pernyataan atau deklarasi pemilu damai yang dibacakan Ketua MUI Lombok Tengah, H. Minggre Hamni.

Kemudian lanjut Suhaili, siapa pun yang terpilih nanti harus kita tunduk pada aturan. Jangan sampai ada perselesihan, apalagi memicu keributan. Untuk itu, mulai saat ini mari kita ikrarkan diri  kita untuk menjaga dan mendukung pemilu 2019 ini dengan menciptakan kondusifitas yang baik. “Mewujudkan Pemilu damai dan bermartabat itu merupakan tanggungjawab kita bersama, “ungkapnya.

Selanjutnya, utnuk menjaga semua itu, mari jangan menyebarkan Hoax. Apalagi hingga menimbulkan konflik. Sehingga, penting bagi semua elemen untuk bersama-sama memberikan edukasi kepada masyarakat luas. Karena mewujudkan, Pemilu damai tidak bisa diserahkan keaparat penegak hukum ataupu penyelenggara Pemilu, apalagi jumlah personil mereka terbatas. Pemilu ini adalah tanggungjawab kita bersama. Pemilu juga bisa berjalan aman dan sukses, karena adanya dukungan dari semua pihak termasuk yang hadir saat ini, “tuturnya.

Sementara, surat pernyataan atau deklarasi yang dibacakan ketua MUI Lombok tengah. H.Minggre Hamni terdiri dari 6 poin. Yang, isinya, mendukung pelaksanaan pemilu yang langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil. Mendukung pelaksanaan kampanye pemilu yang aman, tertib, damai, bermartabat, berintegritas tanpa hoax. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi atau golongan demi terpeliharanya keutuhan NKRI. Bersama aparat Negara dan pemerintah daerah siap memelihara dan menjaga situasi dan kondisi politik yang kondusif demi terselenggaranya pemilu yang aman dan damai di Kabupaten Lombok Tengah. Tokoh lintas agama dan tokoh masyarakat berkewajiban secara moral untuk menyampaikan kepada jamaah atau komunitas masing-masing tentang penyelenggaraan pemilu tahun 2019 secara langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil. Meminta kepada KPU, Bawaslu dan aparat Negara lainnya di kabupaten Lombok Tengah agar dapat menjadi contoh dan tauladan dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2019. “Intinya kami siap mensukseskan pemilu, demi terwujudnya pemilu dama dan bermartabat di Kabupaten Lombok Tengah, “tegas Minggre. (MP)

Pusat Siapkan Dana Rp. 1,2 Triliun untuk Sirkuit MotoGP

Indonesia akan menjadi tempat penyelenggaraan ajang balap motor kelas dunia, MotoGP pada tahun 2021, yang dibangun di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Kuta, Pujut. Dalam rangka mendukung hal itu, pemerintah pusat sudah merencanakan alokasi dana sebesar Rp. 1,2 triliun untuk mensuport pembangunan sirkuitnya. “Informasinya yang kami terima dari Kementerian Keuangan, dana yang disiapkan untuk mensuport pembangunan sirkuit sebesar 1,2 triliun, “kata anggota DPR RI, Wilgo Zainar, di hotel D’Max Kamis, (21/3).

Diakui Wilgo, memang dari dana yang akan disiapkan pemerintah pusat itu masih jauh dari kebutuhan yang diperlukan untuk mewujudkan pembangunan sirkuit. Pasalnya, dari laporan yang diterima, anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp. 5 tirliun. Namun informasinya, ada sumber pembiayaan lain untuk mensuport keberlangsungan pembangunan tersebut. Salah satunya, dari pinjaman perbakan internasional, yakni Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) sebesar Rp. 3,6 triliun. “Memang masih ada kekurangan sekitar Rp.200 miliar. Tapi saya rasa pembangunan sirkuit tersebut akan berjalan, “ungkapnya.

Kemudian kata Wilgo, dukungan anggaran yang akan disiapkan pemerintah pusat, melalui Kementerian Keuangan itu, rencananya akan diberikan tahun ini. Tapi, ketika disinggung, anggara tersebut sudah masuk dalam pembahasan APBN murni, ia katakan belum. Namun, jelas Wilgo, Kementerian Keuangan sudah mengusulkan. Disatu sisi juga, ada porsi dari Kementerian Keuangan untuk bisa mengalokasikan dana tersebut. “Memang di APBNP 2019 juga belum ada rencana. Tapi yang jelas Kementerian Keuangan sudah merencanakan alokasi anggarannya. Yang pasti sudah ada mengarah kesana, “tegasnya.

Selain itu, pihaknya juga siap akan mengawal anggaran tersebut. Sehingga, anggaran itu terealisasi. Hal ini, sebagai bentuk dukungannya untuk mewujudkan adanya pembangunan sirkuit di KEK mandalika Kuta. “Kalau hal ini terwujud, maka kawasan pariwisata Mandalika Kuta merupakan sumber devisa bagi negara, “tungkasnya. (MP)

Bupati dn ITDC Matangkan Pembangnan Sirkuit MotoGP

Bupati Lombom Tengah HM Suhaili FT menggelar rapat koordinasi dengan PT. Indonesian Tourism Development Corporation (ITDC) selaku pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika  Resort Kuta, Kecamatan Pujut di Hotel D’Max (21/3).

Kegiatan itu dilakukan dalam rangka peningkatan pelaksanaan pembangunan kawasan pariwisata dan persiapan pelaksanaan pembangunan sirkuit MotoGP di kawasan Mandalika Resort Tahun 2019.

Direktur Utama ITDC, Abdulbar M. Mansoer mengatakan, progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika saat memasuki tahap homologasi sirkuit atau tes ulang kondisi lapangan sehingga, mencapai standar yang diharapkan. Artinya, antara desain dan lapangan harus dipadukan. “Proses ini membutuhkan waktu lima bulan. Ditargetkan Agustus sudah selesai, “jelasnya.

Setelah itu, baru tahap pelaksanaan DED nya. Sehingga setelah selesai dokumen DED nya,baru pada tahap pengerjaan pembangunannya. “Pokoknya kita mulai pembangunannya September 2019, “katanya.

Untuk itulah, pihaknya bersama Bupati Lombok Tengah melakukan rapat koordinasi, supaya pemerintah daerah ikut memantau dan mendukung pembangunan sirkuit MotGP Mandalika berkonsep street circuit atau sirkui jalan raya.

Artinya, trek itu bisa digunakan untuk kepentingan umum kalau tidak digunakan balapan. “Kita optimis sirkuit itu bisa terbangun, apalagi pak Presiden, Jokowi sangat mendukung, “tuturnya.

Dijelaskan juga Abdulbar, setelah selesai proses pembangunan sirkuit Mandalika dengan panjang 4,32 km dengan 18 tikungan, kemudian baru tahap persiapan penyelenggaraan yang dilakukan tahun 2020. Karena sirkuit Mandalika itu mendapat penunjukan pelaksanaan MotoGP Tahun 2021 dari pihak Dorna Sport selaku pelaksana MotoGP. “Memang saat ini kita belum dapat tanggal pelaksanaan, apakah setelah pealksana di sirkuit Sepang atau sebelum di Australia. Yang jelas penentuannya di tahun 2020. Sehingga penonton bisa memesan tiket satu tahun sebelumnya,”ujarnya.

Sementara, Bupati Lombok Tengah, HM Suhaili FT mengatakan, pihaknya siap mendukung pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Bahkan pihaknya sudah membentuk tim khusus untuk mendukung percepatan pembanunan dikawasan sesuai dengan  masterplannya. “Pada intinya kita siap untuk mendukung percepatan pembangunan KEK Mandalika Resort, “singkatnya.

Kegiatan tersebut dihadiri juga Wakil Hupati Lombok Tengah H.Lalu Pathul Bahri, SIP, Ketua DPRD Lombok Tengah H.Ahmad Fuaddi, Kepala OPD dan pihak Direksi ITDC Lombok. Kegiatan rapat koordinasi itu diakhiri dengan acara pisah sambut Project Direktor ITDC dari Hari Wibisono yang saat ini dipercayakan sebagai salah satu Direktur anak perusahaan ITDC kepada Wayan Karioka yang sebelumnya menjabat sebagai Managing Direktor The Nusa Dua. (MP)

Suhaili : RS Standar Internasional Tak Dibangun Dalam KEK Mandalika

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menyambut pembangunan rumah sakit standar Internasional, dalam rangka mendukung dan menyambut perhelatan ajang balap motor kelas dunia, MotoGP pada tahun 2021.

Bupati Lombok Tengah HM Suhaili FT mengatakan, pembangunan sirkuit MotoGP ini telah menjadi magnet tersendiri. Bahkan, pemerintah pusat berencana membangun berbagai sarana penunjang lainnya, seperti fasilitas kesehatan dengan membangunan sakit berstandar internasional. “Kami sangat mendukung program tersebut, “ungkap bupati dua periode itu.

Kemudian, terkait persoalan lahan, pihaknya pastikan tidak ada masalah. Walaupun lahan yang disiapkan itu tidak dikawasan KEK Mandalika Kuta. “Kami juga tidak pernah merencanakan pembangunannya di dalam kawasan. Hal itu juga, tidak mesti dibangun didalam kawasan,”katanya.

Sedangkan, rencananya akan disiapkan dio dekat rumah mutiara depan bandara. Jangkauan ke KEK Mandalika pun tidak terlalu jauh. Malah hanya membutuhkan wakyu 5 menit sudah sampai di KEK Mandalika. Apalagi, nanti akan didukung dengan adanya pembangunan infrastruktur delapan lajur. “Intinya kami sudah siap untuk penyediaan lahan,”tuturnya.

Ketahui, lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan rumah sakit tersebut seluas 3,5 hektar. “Rencananya juga akan dibangun RS tipe B,”tandasnya.

Sementara, Direktur Utama Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) Abdulbar M Mansoer mengatakan, salah satu penunjang pendukung pelaksanaan MotoGP, memang diperlukan rumah sakit, apalagi yang akan dibangun Rumah Sakit bertarap Internasional. “Terhadap rencana pemerintah pusat, kami sangat mendukung, “katanya.

Namun, terhadap rencana akan dibangun di dalam kawasan, pihaknya terlebih dahulu akan melakukan koordinasi dengan promotor MotoGP, Dorna, terkait dengan standar-standar kebutuhan yang akan dilakukan dalam pembangunan rumah sakit terssebut. “Dalam waktu dekat ini kami akan lakukan koordinasi, “terangnya.

Kemudian, yang harus diketahui, pihaknya sangat menghargai rencana pemerintah pusat untuk membanbun rumah sakit, apalagi dalam rangka mendukung pelaksanaan MotoGP. Hanya, saja, jika dibangun di dalam kawasan, terbentur soal tanah. Dimana, tanah ditempat ITDC sekarang ini pun dikerjasamakan. Pasalnya, tanah tersebut bukan milik kita melainkan milik negara. Sedangkan, tanah tempat tempat motoGP itu sudah disewa oleh Vinci Construction Grand Projects (VCGP), perusahaan asal Perancis yang jadi investor Kawasan  Ekonomi Khusus Mandalika. “Tantangan kita adalah bagaimana mensinergikan agar keduanya bisa jalan, pemerintah dengan Vinci. Apalagi, Vinci juga sesuai dengan rencana akan bangun rumah sakit dikawasan tersebut, “jelasnya. (MP)

Loteng Siap Dukung Dana Pembebasan Lahan Proyek By Pass LIA-KEK Mandalika

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah siap mendukung anggaran untuk pembebasan lahan pembangunan proyek by pass Lombok Internasional Airport (LIA)-KEK Mandalika, Kuta. “Insya Allah kami siap mendukung kebutuhan anggaran pembebasan lahan, “ungkap Bupati Lombok Tengah HM Suhaili FT di hotel D’Max, Kamis (21/3).

Hanya sajal kata Suhaili, pihaknya masih menunggu berapa persen dana sharing yang di tugaskan untuk Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Artinya, kalau hal tersebut sudah jelas, baru kita bisa anggarkan melalui APBD. “Kurang anggaran yang dibutuhkan (Pembebasan lahan) sekitar Rp. 700 miliar, “katanya.

Mengingat, luas lahan yang diperlukan untuk pembangunan jalan dari Bandara Internasional Lombok ke Kuta ini yaitu 85 hektar dengan jarak 17 kilometer. “Sebenarnya kmi (Pemkab Loteng) tidak ada masalah terkait dengan anggaran tersebut. Asalkan jelas berapa persen yang dibebankan ke kami, “jelasnya.

Apalagi ini untuk mendukung kesiapan kita sebagai tuan rumah MotoGP 2021. Sehingga, tidak ada alasan baginya untuk tidak mendukung anggaran dalam pembebasan lahan. Memang kita ssat ini sudah ada jalan dari LIA-KEK Mandalika. Namun itu tidak signifikan. Dikhawatirkan pengunjung yang akan menyaksikan gelaran MotoGP membludak. “Rencananya proyek By pass LIA-KEK Mandalika itu delapan lajur. Itu pun jalan tol, “ungkasnya. (MP)