Komisi IV DPRD NTB Dalami Soal Air Bersih ke Pemkab Loteng

Anggota Komisi IV DPRD NTB bidang infrastruktur dan pembangunan pada hari Senin kemarin melakukan kunjungan kerja ke Pemkab Lombok Tengah. Anggota Komisi IV ini diterima langsung oleh Sekda Lombok Tengah HM. Nursiah, S.Sos., M.Si diruang rapat Tastura I. Kunungan ini dalam rangka Rapat Kerja dengan bupati terkait dengan masalah air bersih yang ada di Kabupaten Lombok Tengah.

Ketua rombongan Komisi IV DPRD NTB, Abdul Hadi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam kunjungannya menyatakan, fokus pembahasan dari kunjungan Komisi IV ini terkait dengan LKPJ Gubernur yang berbasis komisi yang masih dilakukan evaluasi. Dan ada juga yang berbasis pansus.

Namun yang mendasar yang akan dibahas mengenai penanganan air bersih terkait rancangan kedepan. Sebab tidak bisa dipungkiri karena kondisi mata air yang ada terus berkurang sehingga bagaimana penanganan terkait masalah ini.

Ia menambahkan, LKPJ misinya Komisi IV akan melakukan evaluasi terhadap kinerja gubernur tahun 2018. Cuma tidak menutup kemungkinan anggota Komisi IV ini akan melakukan evaluasi terhadap kinerja Gubernur kemungkinan anggota Komisi IV ini sudah mulai merancang kedepan sebuah perencanaan yang akan  disempurnakan dari RPJMD yang sudah diselesaikan kemarin oleh Gubernur terpilih yang masih dalam proses untuk penyempurnaan. “kehadiran dari Sekda, Asisten, PU, Bappeda dan PDAM ini bisa memberikan masukan kepada kami untuk merancang kedepan termasuk evaluasi dari apa yang ada dilapangan dari kewenangan dari pemerintah provinsi, “ungkapnya.

Kehadiran Komisi IV di Lombok Tengah ini lanjut Abdul Hadi, bisa menjadi fasilitator untuk program kepada pemerintah provinsi, sehingga diharapkan juga kehadiran dan pertemuan yang dilakukan pada hari ini memiliki makna dan manfaat yang luar biasa dan membawa kebaikan bagi pemerintah tentang Lombok Tengah.

Sementara itu anggota Komisi IV DPRD NTB H Ruslan Turmuzi dalam kesempatannya menyatakan, dari beberapa laporan kinerja pemerintah daerah provinsi NTB yang disampaikan oleh Gubernur dimana ada satu hal yang disampaikan trennya menurun di Lombok Tengah disamping hal-hal lain. “Kami ingin fokus pada akses layanan air bersih kepada masyarakat, “ujarnya.

  1. Ruslan Turmuzi menambahkan, kita tahu Lombok Tengah ini nomer dua julmlah penduduknya setelah Lombok Timur, namun layanannya kalau dilihat dari data yang disampaikan setelah KLU.

Kemudian terkait dengan LKPD tahun 2018 terjadi standing untuk menyusun RPJMD kedepan. “Saya selaku Ketua RPJMD sudah rampung kami bahas, dan NTB nomor 3 se Indonesia untuk RPJMD yang tercepat. Artinya bagaimana korelasi dan sinergitas antara RPJMD Lombok Tengah dan RPJMD Provinsi karena ada beberapa hal yang belum tercapai pada periode sebelumnya yang kita lanjutkan, “paparnya.

Ia juga mencontohkan seperti halnya kemiskinan, pernikahan dini dan lain-lain yang banyaknya sekitar lima hal yang kemudian ditindaklanjuti didalam RPJMD provinsi Tahun 2018 -2023. Yang menarik dalam RPJMD ini adalah ada beberapa perencanaan didalam RPJMD yang menyangkut tentang Lombok Tengah.

Kemudian didalam RPJMD selain pengelolaan masalah sampah regional yang titik sentralnya ada di Lombok Tengah, yang kedua juga terkait dengan RPJMD ini terkait dengan pengelolaan SPAM regional. Dimana khusus untuk pengelolaan SPAM Regional ini tidak ada satu rupiahpun biaya dari APBD, baik Lombok Tengah maupun dari Provinsi, karena sempat bersepakat dengan Dirjen Cipta Karya, DPDR dan Bappenas dimana pembiayaan SPAM regional ini dari APBN murni. “Kami mengusulkan untuk SPAM  Regional ini akan dibangun di Lombok Tengah, “ungkapknya.

Oleh sebab itu, yang dibutuhkan saat ini di Lombok Tengah adalah rencana induk dari sumber daya air itu, dan ini yang terpenting, sebab kita berbicara masalah Lombok sudah hampir provinsi NTB pun belum memiliki rencana induk untuk sumber daya air ini.

Kemudian anggota Komisi IV DPRD NTB Drs. H.Lalu Wireginawang menyatakan, persoalan air bersih menjadi kekhawatiran kita di Lombok Tengah dan Lombok pada umumnya. Kekhawatiran kita terkait dengan kemampuan sumber daya air yang ada, sementara di Lombok Tengah program nasional itu diprioritaskan oleh pusat.

Sehingga sejauh mana kesiapan kita terkait dengan kebutuhan air bersih di daerah ini. Dan tidak bisa kita bayangkan kalau semua rencana terwujud sementara air sebagai sumber kehidupan kita semakin minim. Apalagi keluhan tentang pelestarian hutan bukan sekali atau dua kali dibicarakan, melainkan sudah sering tetapi sumber mata air ini sangat terbatas.

Oleh sebab itu, pihaknya menyarankan kita harus mensuvei atau menghitung kebutuhan air untuk lima tahun atau 10 tahun kedepan agar perencanaan kita lebih matang. “Kalau kita sudah survei maka akan kelihatan sumber air, tinggal berapa debitnya dan untuk berapa tahun. Sehingga untuk pelestarian hutan itu, apapun alasannya memang harus dilakukan termasuk melakukan penhijauan kembali untuk penyelamatan sumber mata air yang ada, “tegasnya. (MP)

Ulama dan Tokoh Lintas Agama Siap Dukum Pemilu Damai

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Tokoh Lintas Agama, TNI dan Polri dan tokoh masayarakat siap menciptakan pemilu damai dan bermartabat di Gumi Tatas, Tuhu, Trasna.

Kegiatan itu dihadiri Bupati Lombok Tengah. H.Moh Suhaili FT, SH, Kapolres Lombok Tengah, Ketua DPRD Lombok Tengah, Ketua KPU dan Bawaslu Lombok Tengah, di Bencingah Adiguna Alun-Alun Tastura Praya Lombok Tengah. “Sebentar lagi kita akan memilih pemimpin dan wakil rakyat, tepatnya 17 April, “kata bupati dua periode itu usai pembacaan surat pernyataan atau deklarasi pemilu damai yang dibacakan Ketua MUI Lombok Tengah, H. Minggre Hamni.

Kemudian lanjut Suhaili, siapa pun yang terpilih nanti harus kita tunduk pada aturan. Jangan sampai ada perselesihan, apalagi memicu keributan. Untuk itu, mulai saat ini mari kita ikrarkan diri  kita untuk menjaga dan mendukung pemilu 2019 ini dengan menciptakan kondusifitas yang baik. “Mewujudkan Pemilu damai dan bermartabat itu merupakan tanggungjawab kita bersama, “ungkapnya.

Selanjutnya, utnuk menjaga semua itu, mari jangan menyebarkan Hoax. Apalagi hingga menimbulkan konflik. Sehingga, penting bagi semua elemen untuk bersama-sama memberikan edukasi kepada masyarakat luas. Karena mewujudkan, Pemilu damai tidak bisa diserahkan keaparat penegak hukum ataupu penyelenggara Pemilu, apalagi jumlah personil mereka terbatas. Pemilu ini adalah tanggungjawab kita bersama. Pemilu juga bisa berjalan aman dan sukses, karena adanya dukungan dari semua pihak termasuk yang hadir saat ini, “tuturnya.

Sementara, surat pernyataan atau deklarasi yang dibacakan ketua MUI Lombok tengah. H.Minggre Hamni terdiri dari 6 poin. Yang, isinya, mendukung pelaksanaan pemilu yang langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil. Mendukung pelaksanaan kampanye pemilu yang aman, tertib, damai, bermartabat, berintegritas tanpa hoax. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi atau golongan demi terpeliharanya keutuhan NKRI. Bersama aparat Negara dan pemerintah daerah siap memelihara dan menjaga situasi dan kondisi politik yang kondusif demi terselenggaranya pemilu yang aman dan damai di Kabupaten Lombok Tengah. Tokoh lintas agama dan tokoh masyarakat berkewajiban secara moral untuk menyampaikan kepada jamaah atau komunitas masing-masing tentang penyelenggaraan pemilu tahun 2019 secara langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil. Meminta kepada KPU, Bawaslu dan aparat Negara lainnya di kabupaten Lombok Tengah agar dapat menjadi contoh dan tauladan dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2019. “Intinya kami siap mensukseskan pemilu, demi terwujudnya pemilu dama dan bermartabat di Kabupaten Lombok Tengah, “tegas Minggre. (MP)

Pusat Siapkan Dana Rp. 1,2 Triliun untuk Sirkuit MotoGP

Indonesia akan menjadi tempat penyelenggaraan ajang balap motor kelas dunia, MotoGP pada tahun 2021, yang dibangun di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Kuta, Pujut. Dalam rangka mendukung hal itu, pemerintah pusat sudah merencanakan alokasi dana sebesar Rp. 1,2 triliun untuk mensuport pembangunan sirkuitnya. “Informasinya yang kami terima dari Kementerian Keuangan, dana yang disiapkan untuk mensuport pembangunan sirkuit sebesar 1,2 triliun, “kata anggota DPR RI, Wilgo Zainar, di hotel D’Max Kamis, (21/3).

Diakui Wilgo, memang dari dana yang akan disiapkan pemerintah pusat itu masih jauh dari kebutuhan yang diperlukan untuk mewujudkan pembangunan sirkuit. Pasalnya, dari laporan yang diterima, anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp. 5 tirliun. Namun informasinya, ada sumber pembiayaan lain untuk mensuport keberlangsungan pembangunan tersebut. Salah satunya, dari pinjaman perbakan internasional, yakni Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) sebesar Rp. 3,6 triliun. “Memang masih ada kekurangan sekitar Rp.200 miliar. Tapi saya rasa pembangunan sirkuit tersebut akan berjalan, “ungkapnya.

Kemudian kata Wilgo, dukungan anggaran yang akan disiapkan pemerintah pusat, melalui Kementerian Keuangan itu, rencananya akan diberikan tahun ini. Tapi, ketika disinggung, anggara tersebut sudah masuk dalam pembahasan APBN murni, ia katakan belum. Namun, jelas Wilgo, Kementerian Keuangan sudah mengusulkan. Disatu sisi juga, ada porsi dari Kementerian Keuangan untuk bisa mengalokasikan dana tersebut. “Memang di APBNP 2019 juga belum ada rencana. Tapi yang jelas Kementerian Keuangan sudah merencanakan alokasi anggarannya. Yang pasti sudah ada mengarah kesana, “tegasnya.

Selain itu, pihaknya juga siap akan mengawal anggaran tersebut. Sehingga, anggaran itu terealisasi. Hal ini, sebagai bentuk dukungannya untuk mewujudkan adanya pembangunan sirkuit di KEK mandalika Kuta. “Kalau hal ini terwujud, maka kawasan pariwisata Mandalika Kuta merupakan sumber devisa bagi negara, “tungkasnya. (MP)

Bupati dn ITDC Matangkan Pembangnan Sirkuit MotoGP

Bupati Lombom Tengah HM Suhaili FT menggelar rapat koordinasi dengan PT. Indonesian Tourism Development Corporation (ITDC) selaku pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika  Resort Kuta, Kecamatan Pujut di Hotel D’Max (21/3).

Kegiatan itu dilakukan dalam rangka peningkatan pelaksanaan pembangunan kawasan pariwisata dan persiapan pelaksanaan pembangunan sirkuit MotoGP di kawasan Mandalika Resort Tahun 2019.

Direktur Utama ITDC, Abdulbar M. Mansoer mengatakan, progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika saat memasuki tahap homologasi sirkuit atau tes ulang kondisi lapangan sehingga, mencapai standar yang diharapkan. Artinya, antara desain dan lapangan harus dipadukan. “Proses ini membutuhkan waktu lima bulan. Ditargetkan Agustus sudah selesai, “jelasnya.

Setelah itu, baru tahap pelaksanaan DED nya. Sehingga setelah selesai dokumen DED nya,baru pada tahap pengerjaan pembangunannya. “Pokoknya kita mulai pembangunannya September 2019, “katanya.

Untuk itulah, pihaknya bersama Bupati Lombok Tengah melakukan rapat koordinasi, supaya pemerintah daerah ikut memantau dan mendukung pembangunan sirkuit MotGP Mandalika berkonsep street circuit atau sirkui jalan raya.

Artinya, trek itu bisa digunakan untuk kepentingan umum kalau tidak digunakan balapan. “Kita optimis sirkuit itu bisa terbangun, apalagi pak Presiden, Jokowi sangat mendukung, “tuturnya.

Dijelaskan juga Abdulbar, setelah selesai proses pembangunan sirkuit Mandalika dengan panjang 4,32 km dengan 18 tikungan, kemudian baru tahap persiapan penyelenggaraan yang dilakukan tahun 2020. Karena sirkuit Mandalika itu mendapat penunjukan pelaksanaan MotoGP Tahun 2021 dari pihak Dorna Sport selaku pelaksana MotoGP. “Memang saat ini kita belum dapat tanggal pelaksanaan, apakah setelah pealksana di sirkuit Sepang atau sebelum di Australia. Yang jelas penentuannya di tahun 2020. Sehingga penonton bisa memesan tiket satu tahun sebelumnya,”ujarnya.

Sementara, Bupati Lombok Tengah, HM Suhaili FT mengatakan, pihaknya siap mendukung pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Bahkan pihaknya sudah membentuk tim khusus untuk mendukung percepatan pembanunan dikawasan sesuai dengan  masterplannya. “Pada intinya kita siap untuk mendukung percepatan pembangunan KEK Mandalika Resort, “singkatnya.

Kegiatan tersebut dihadiri juga Wakil Hupati Lombok Tengah H.Lalu Pathul Bahri, SIP, Ketua DPRD Lombok Tengah H.Ahmad Fuaddi, Kepala OPD dan pihak Direksi ITDC Lombok. Kegiatan rapat koordinasi itu diakhiri dengan acara pisah sambut Project Direktor ITDC dari Hari Wibisono yang saat ini dipercayakan sebagai salah satu Direktur anak perusahaan ITDC kepada Wayan Karioka yang sebelumnya menjabat sebagai Managing Direktor The Nusa Dua. (MP)

Suhaili : RS Standar Internasional Tak Dibangun Dalam KEK Mandalika

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menyambut pembangunan rumah sakit standar Internasional, dalam rangka mendukung dan menyambut perhelatan ajang balap motor kelas dunia, MotoGP pada tahun 2021.

Bupati Lombok Tengah HM Suhaili FT mengatakan, pembangunan sirkuit MotoGP ini telah menjadi magnet tersendiri. Bahkan, pemerintah pusat berencana membangun berbagai sarana penunjang lainnya, seperti fasilitas kesehatan dengan membangunan sakit berstandar internasional. “Kami sangat mendukung program tersebut, “ungkap bupati dua periode itu.

Kemudian, terkait persoalan lahan, pihaknya pastikan tidak ada masalah. Walaupun lahan yang disiapkan itu tidak dikawasan KEK Mandalika Kuta. “Kami juga tidak pernah merencanakan pembangunannya di dalam kawasan. Hal itu juga, tidak mesti dibangun didalam kawasan,”katanya.

Sedangkan, rencananya akan disiapkan dio dekat rumah mutiara depan bandara. Jangkauan ke KEK Mandalika pun tidak terlalu jauh. Malah hanya membutuhkan wakyu 5 menit sudah sampai di KEK Mandalika. Apalagi, nanti akan didukung dengan adanya pembangunan infrastruktur delapan lajur. “Intinya kami sudah siap untuk penyediaan lahan,”tuturnya.

Ketahui, lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan rumah sakit tersebut seluas 3,5 hektar. “Rencananya juga akan dibangun RS tipe B,”tandasnya.

Sementara, Direktur Utama Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) Abdulbar M Mansoer mengatakan, salah satu penunjang pendukung pelaksanaan MotoGP, memang diperlukan rumah sakit, apalagi yang akan dibangun Rumah Sakit bertarap Internasional. “Terhadap rencana pemerintah pusat, kami sangat mendukung, “katanya.

Namun, terhadap rencana akan dibangun di dalam kawasan, pihaknya terlebih dahulu akan melakukan koordinasi dengan promotor MotoGP, Dorna, terkait dengan standar-standar kebutuhan yang akan dilakukan dalam pembangunan rumah sakit terssebut. “Dalam waktu dekat ini kami akan lakukan koordinasi, “terangnya.

Kemudian, yang harus diketahui, pihaknya sangat menghargai rencana pemerintah pusat untuk membanbun rumah sakit, apalagi dalam rangka mendukung pelaksanaan MotoGP. Hanya, saja, jika dibangun di dalam kawasan, terbentur soal tanah. Dimana, tanah ditempat ITDC sekarang ini pun dikerjasamakan. Pasalnya, tanah tersebut bukan milik kita melainkan milik negara. Sedangkan, tanah tempat tempat motoGP itu sudah disewa oleh Vinci Construction Grand Projects (VCGP), perusahaan asal Perancis yang jadi investor Kawasan  Ekonomi Khusus Mandalika. “Tantangan kita adalah bagaimana mensinergikan agar keduanya bisa jalan, pemerintah dengan Vinci. Apalagi, Vinci juga sesuai dengan rencana akan bangun rumah sakit dikawasan tersebut, “jelasnya. (MP)

Loteng Siap Dukung Dana Pembebasan Lahan Proyek By Pass LIA-KEK Mandalika

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah siap mendukung anggaran untuk pembebasan lahan pembangunan proyek by pass Lombok Internasional Airport (LIA)-KEK Mandalika, Kuta. “Insya Allah kami siap mendukung kebutuhan anggaran pembebasan lahan, “ungkap Bupati Lombok Tengah HM Suhaili FT di hotel D’Max, Kamis (21/3).

Hanya sajal kata Suhaili, pihaknya masih menunggu berapa persen dana sharing yang di tugaskan untuk Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Artinya, kalau hal tersebut sudah jelas, baru kita bisa anggarkan melalui APBD. “Kurang anggaran yang dibutuhkan (Pembebasan lahan) sekitar Rp. 700 miliar, “katanya.

Mengingat, luas lahan yang diperlukan untuk pembangunan jalan dari Bandara Internasional Lombok ke Kuta ini yaitu 85 hektar dengan jarak 17 kilometer. “Sebenarnya kmi (Pemkab Loteng) tidak ada masalah terkait dengan anggaran tersebut. Asalkan jelas berapa persen yang dibebankan ke kami, “jelasnya.

Apalagi ini untuk mendukung kesiapan kita sebagai tuan rumah MotoGP 2021. Sehingga, tidak ada alasan baginya untuk tidak mendukung anggaran dalam pembebasan lahan. Memang kita ssat ini sudah ada jalan dari LIA-KEK Mandalika. Namun itu tidak signifikan. Dikhawatirkan pengunjung yang akan menyaksikan gelaran MotoGP membludak. “Rencananya proyek By pass LIA-KEK Mandalika itu delapan lajur. Itu pun jalan tol, “ungkasnya. (MP)

Kantor Bupati Lombok Tengah Diprediksikan Rampung Oktober 2019

Kantor Bupati Lombok Tengah yang terletak diareal lahan PTP Puyung  depan Kampus Poltekpar NTB diharapkan bisa ditempat bulan Oktober 2019 mendatang. Bangunan dengan luas lahan sekitar 2,4 Ha ini dinilai bisa rampung pada Oktober 2019.

Bupati Lombok Tengah HM Suhaili FT, sangat optimis pembangunan kantor bupati bisa diselesaikan dalam kurun waktu beberapa bulan kedepan. Ia juga berharap kantor Bupati yang baru bisa menjadi kado ulang tahun Lombok Tengah yang bertepatan juga pada bulan Oktober. Selain itu kantor bupati diharapkan bisa dijadikan tempat apel peringatan HUT Lombok Tengah.

Suhaili menilai tidak ada masalah terkait proses pembangunan dan semua berjalan lancar, tinggal mengatur landscape penataan halaman. Dengan adanya alat elektrik dan lif menjadikan progres bangunan berjalan cepat dan lancar. Itu semua merupakan lompatan yang luar biasa.

“Tahapan pembangunan sudah sangat cepat dan tidak ada kendala terkait pembangunan, tinggal dilengkapi masjid dan penataan landscape yang lebih luas lagi, “ungkap Suhaili saat dikonfirmasi di Kantor Bupati. Selasa kemarin. (MP)

Lombok Tengah Raih Penghargaan Mendikbud

Inovasi dan komitmen pada sektor pendidikan yang terus digalakkan menampakkan hasil. Kali ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI melalui Dirjen Dikdasmen memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

Reward tersebut berkat keberhasilan dalam penjaminan mutu pendidikan dasar tahun 2018. Tidak hanya itu, Dinas Pendidikan (Disdik) Lombok Tengah juga mendapatkan penghargaan predikat terbaik dalam penjaminan mutu pendidikan melalui kegiatan kemitraan dengan LPMP NTB dalam program Diklat Cakep tahun 2018. Kedua piagam penghargaan diberikan di hotel Lombok Raya Mataram, Selasa (19/3).

Dalam hal ini, Bupati Lombok Tengah HM Suhaili FT mengucapkan syukur atas penghargaan yang telah diberikan Mendikbud. Hal ini akan menjadi pemicu semangat lagi  dalam mengelola dunia pendidikan ke lebih baik. “Jangan mentang-mentang dapat penghargaan, lantas dibuat gaga-gagahan. Jadikan itu pemicu semangat untuk terus menata dan mengelola pendidikan ke arah yang lebih baik, “kata Suhaili, Selasa (19/3) di Kantor Bupati.

Apalagi, berbicara soal mutu pendidikan, berarti bagaimana memberikan pelayanan terhadap proses belajar mengajar kepada peserta didik. Selain itu, meningkatkan profesionalisme guru, malalui sejumlah pelatihan dan lainnya.. termasuk juga peningkatan sarana dan prasarana sekolah. “Jadi berbicara pendidikan, mari kita pasang niat, bekerja ikhlas untuk mengembangkan dunia pendidikan, diantaranya mutu pendidikan, “tuturnya.

Artinya, jangan kita mengeluh. Mari kita bekerja demi kemaslahatan bersama dalam membagun karekter anak bangsa. Apalagi, berbicara pendidikan, kita tidak hanya mengajarkan anak bacan dan tulis, tapi bagaimana membangun karekter, sehingga menjadi anak yang berguna bagi semua orang. “Memang yang menjadi PR kita adalah kesejahteraan guru honorer. Tapi, kita akan terus berupaya memberikan perhatian kepada mereka, “tandasnya.

Sementara, Sekda Lombok Tengah HM Nursiah menjelaskan, penghargaan yang kita dapatkan ini, merupakan bentuk komitmen kita dalam mengembangkan dunia pendidikan. Itu dilihat dari sejumlah program yang telah dilakukan, mulai dari memberikan pelatihan untuk guru, penyiapan calon kepala sekolah, diklat pengawasd, mengirim tenaga khusus ke Jakarta dalam menyengam pendidikan dan pelatihan, pengembangan sarana dan prasarana, termasuk juga sinergitas dalam mendukung program yang ada dari pemerintah pusat dan provinsi.

 Selain itu, indikator yang dilihat juga, bagaimana implementasi dari manajemen sekolah dalam arah pembangunan mutu pendidikan. “Ini semua buah keikhlasan dalam mengembangkan dunia pendidikan. Kedepan, apa yang belum dibenahi, kita akan benahi demi kemajuan dan peningakatan mutu pendidikan di Lombok Tengah, “tungkasnya. (MP)

Kemendes PDTT RI Resmikan Homestay Desa Setanggor

Sekjen Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) RI, Anwar Sanusi, Ph.D, Senin (18/3) kemarin mengunjungi desa wisata Setanggor Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Kunjungan tersebut dirangkaikan dengan kegiatan peresmian bantuan gallery tenun, homestay dan penerangan jalan umum di desa wisata Setanggor.

Kunjungan Kemendes PDTT RI beserta rombongannya disambut oleh Sekda Provinsi NTB. Ir. H. Rosiadi Sayuti, Sekda Lombok Tengah HM Nursiah, S.Sos., M.Si, Ketua BPPD Lombok Tengah. Ida Wahyuni, Jajaran OPD Lombok Tengah, anggota Pokdarwis, tokoh pemuda dan masyarakat desa setempat.

Sekda Lombok Tengah HM.Nursiah dalam sambutannya mengatakan, pariwisata merupakan salah satu sektor penting yang dimiliki Lombok Tengah, baik itu dari ujung utara hingga selatan. Dari objek wisata yang dimiliki itulah, maka pemerintah pusat menetapkan Lombok Tengah sebagai salah satu dari 12 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang ada di Indonesia. “Dengan adanya KEK ini, kita memiliki mimpi barkita memiliki mimpi baru dalam menwujudkan kesejahteraan yang ditopang melalui pariwisata, “katanya.

Oleh karena itu, mimpi ini harus dijemput dengan mempersiapkan sumber daya dan potensi-potensi yang ada. Terutama potensi yang ada di desa harus digali dan dikembangkan untuk menopang arus besar sebagai efek dari pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang sedang dikerjakan saat ini. “Kita tidak boleh menjadi penonton diwilayah sendiri. Tapi harus menjadi pemain utama dalam arus perubahan kedepan, “terangnya.

Menurutnya, segala bentuk potensi yang dianugerahkan untuk Lombok Tengah tidak akan dapat memberi arti lebih jika tidak dikelola dengan baik. Untuk itu, peran semua stakeholder dalam meningkatkan kualitas pengelolaan pariwisata sangat penting. “Kami sampaikan apresiasi yang tinggi kepada pemerintah pusat dan Pemprov NTB yang terus memberikan dukungan dalam upaya membangun dan memajukan dunia pariwisata demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera, “ujarnya.

Sementara itu, Sekjen Kemendes PDTT RI, Anwar sanusi, Ph.D mengatakan apa yang dilakukan saat ini tidak lain dengan tujuan untuk mendorong perekonomian di NTB, khususnya Lombok Tengah agar bisa tumbuh dan berkembang secara signifikan. Meski beberapa waktu lalu telah diuji dengan bencana gempa yang cukup mempengaruhi perekonomian masyarakat. “Ujian yang diberikan ini akan membawa himkah bagi kita semua. Apa yang kami lakukan ini untuk membangkitkan perekonomian masyarakat, “katanya.

Oleh kare itu, melalui berbagai bentuk pendekatan ini diharapkan mampu menjadi ruang untuk berkreasi dan memamerkan seluruh produksi yang dibuat oleh masyarakat. Bahkan seluruh unit kerja yang ada di Kemendes telah menangani beberapa bagian, diantaranya penanganan desa, daerah tertinggal dan juga transmigrasi serta memiliki badan penelitian pendidikan dan pelatihan yang memiliki tugas untuk melakukan pelatihan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. “Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, “tegasnya.

Dalam hal ini, ia berpesan agar desa wisata ini bisa dirawat dan dijaga dengan baik serta terus dikembangkan untuk pengembangan fasilitas wisata. Hal ini sebagai wujud syukur terhadap nikmat yang telah dimiliki. Jika nantinya hal ini mampu dikembangkan dengan baik, maka dapat dijadikan pertimbangan dalam memenuhi kebutuhan yang diperlukan. “Jika ini sudah dikembangkan, pasti akan menjadi salah satu pusat wisata yang ada di NTB dan menjadi mitra pusat wisatawan yang di Bali,”pungkasnya.

Wabup : Penhghasilan Perawat Non PNS Jadi PR

Perawat merupakan profesi mulia yang bekerja, berusaha dan berupaya memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Disatu sisi, penghasilan yang didapatkan, khususnya non PNS masih jauh dari upah minimum regional (UMR). “ memang yang masih menjadi pikiran atau PR, terkait penghasilan yang didapatkan para perawat, khususnya non PNS, “ungkap Wakil Bupati Lombok Tengah H.Lalu Pathul Bahri, SIP ketia di acara jalan sehat dalam rangka memperingati HUT PPNI ke-45, di Bencingah Alun-Alun Tastura, Minggu (17/3).

Kemudian, ia mengucapkan apresiasi dan terima kasih yang seluas-luasnya atas pengabdian dan pelayanan yang diberikan selama ini kepada masyarakat Lombok Tengah. “Semoga PPNI semakin jaya dan lebih baik, “tuturnya.

Sementara, Ketua PPNI Lombok Tengah, H.Lalu Najmul Irpan mengeluh, karena diusia yang sudah cukup matang untuk organisasi, pihaknya masih belum merasakan adanya keberpihakan pemerintah, baik pusat, provinsi maupun daerah dalam memberika kesejahteraan, khususnya perawat non PNS. Disatu sisi, perawat selalu dituntut untuk memberikan pelayanan yang maksimal, itu pun sudah dilakukan perawat. Bahkan, perawat yang ada di pelosok terus dan selalu memberikan pelayanan yang lebih baik. Hal ini dilakukan, karena tidak menginginkan adanya kekecewaan terhadap masyarakat. “Sebenarnya tidak usah muluk-muluk, kami hanya berharap  tenaga kami non PNS agar bisa diberikan u[ah sesuai dengan standar upah minimum kabupaten, “jelasnya.

Karena ini pekerjaan profesi hanya dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan. Jadi, kesejahteraan mereka seharusnya dijadikan prioritas. Tidak seperti sekarang ini, dimana upah mereka masih jauh dari harapan. Apalagi, rekan-rekan non PNS merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan juga disemua fasilitas kesehatan, baik pemerintah maupun swasta. “Kalau SDM, kami pastikan semua perawat sudah mapan. Itu dibuktikan, dengan mereka sudah memiliki STR. Apalagi, pemegang STR, secara kompetensi sudah diakui oleh pemerintah pusat, “tungkasnya.

Ketika itu, kegiatan jalan sehat dilepas oleh Sekda Lombok Tengah HM Nursiah. Kemudian, pemenang yang mendapatkan hadiah sepeda motor Mio atas nama Asmawati Fitriana, warga Kawo, Kecamatan Pujut. (MP)