82 Persen Warga Loteng Tercover Bansos Korona

18 Juni 2020 administrator 51 kali dibacaa

PRAYA-Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Lombok Tengah (Loteng) melaksanakan rapat evaluasi terhadap bantuan penanganan warga terdampak virus korona, kemarin.
Hasil evaluasinya, sebagian besar atau 8o persen lebih masyarakat Loteng telah mendapatan bantuan berupa Bansos BLT maupun JPS. Baik itu dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten hingga desa. Rapat yang dilaksanakan dikantor bupati itu langsung dipimpin oleh Wakil Bupati,HL Pathul Bahri yang juga merupakan Ketua TK-PKD Loteng. Kemudian dihadiri oleh Asisten III Setda, Dinas Sosial, Bappeda, Dinas PMD, BPKAD, Bagian Hukum, Humas Setda, Pendamping PKH, TK-|SK, TA Pendamping Desa,Pendamping Teknis BPNT dan Pokja TKPKD.Wakil Bupati Loteng, HL Pathul Bahri menegaskan, rapat eveluasi maupun koordinasi terkait bantuan penanganan korona penting dilakukan.
Hal itu, untuk mengetahui jumlah warga yang sudah mendapatkan dan mengetahui segala persoalan yang terjadi karena bantuan tersebut.
ini penting untuk kita bahas bersama. Jangan sampai segala persoalan yang terjadi dibiarkan, katanya, kemarin. la mengungkapkan, jika melihat data yang di kumpulkan TKPKD, dari jumlah rumah tangga (RT) sebanyak 282.850 RT, yang mendapatkan bantuan sosial, baik yang dari pemerintah pusat seperti program PKH, BPNT, BST, kemudian dari provinsi dengan JPS gemilang, Kabupaten dengan JPS bersatu dan pemerintah dea dengan BLT desa, totalnya sekitar 234.054 RT atau sekitar 82 persen lebih rumah tangga. Sedangkan, sisanya yang tidak mendapatkan bantuan adalah masyarakat keluaraga PNS, pejabat, TNI,Polri, aparat desa dan warga yang sudah mampu.
"Warga yang mendapatkan cukup banyak dibandingkan dengan warga yang tidak mendapatkan bantuan," tegasnya. Namun demikian, meski sudah banyak warga dapatkan bantuan dari realisasi tahap I itu, akan tetapi pihaknya melihat masih saja warga miskin di beberapa desa yang datang mengadu dan mempersoalkan mengapa mereka tidak dapat. Hal ni menjadi perhatian pemerintah dan desa selanjutnya. Pihaknya sangat berharap dengan tambahan bantuan JPS bersatu, yang merupakan bagian dari dana aspirasi DPRD Loteng, dengan penambahan sekitar 40 ribu lebih RT baru lagi, maka warga yang kurang mampu yang belum mendapatkan bantuan, bisa mendapatkan dan mengakses bantuan tersebut.
"Kami berharap teman-teman desa yang melakukan verifikasi data bantuan, bisa lebih baik dan mengakomodir warga dan saudara kita yang kurang mampu dan tidak dapat bantuan sebelumnya," ucapnya.
la menegaskan, dengan banyak persoalan terkait bantuan itu, pihaknya meminta pada semua OPD atau istansi perlu lebih maksimal dalam mengawal pelaksanaan BansosBLT sampai desa/kelurahan, untuk distribusi selanjutnya.
Kemudian, mereka harus meningkatkan koordinasi dan pembinaan antara Kabupaten. Terutama Dinas Sosial dan DPMD dengan desa, dalam melakukan perbaikan data BDT/ DTKS, termasuk dalam meningkatkan kebijakan anggaran dalam perbaikan data BDT Dan terakhir sangat perlu memperkuat regulasi tingkat Kabupaten, dalam pelaksanaan Bansos JPS selanjutnya."Kita harus melakukan perbaikan untuk persoalan data ini, tegasnya.
Sementara itu, Pokja TK-PKD Loteng, Saiful Muslim mengaku, dari hasil monevnya, pihaknya menemukan beberapa hal dalam penyaluran bansos tahap Adapun temuannya, banyak data double penerima bantuan, terutama bantuan dari pemerintah pusat dobel dengan J PS Provinsii atau JPS Kabupaten.
Ada beberapa warga miskin yang tidak dapat bantuan, di satu sisi warga yang lebih mampu banyak mendapatkan bantuan (terutama bantuan dari APBN/ Pusat. Kemudian proses penggantian data atau updeting data bansos, JPS, BLT, masih kurang maksimal, karena koordinasi pemerintah daerah terutama dinas sosial. pemerintah pusat yaitu kementrian Sosial, sering mengalami berbagai kendala.
"Kami juga melihat banyak desa dan kelurahan, terutama Kades dan Lurah, yang belum paham terhadap proses perbaikan atau updeting data BDT/DTKS," tuturnya. "Total Keselurahan RT penerima Bansos, JPS, BLT sebanyak 234.054 RT. Total RT Loteng BPS tahun 2019 sekitar 282.850 RT. Kemudian persentase penerima bantuan Bansos sebanyak 82,7 persen, ungkapnya. jay)