Pemerintah Tidak Mungkin akan Rugikan Rakyatnya

Untuk lahan yang belum dibayarkan di lokasi pembangunan sirkuit MotoGP tersebut menurut Bupati Lombok Tengah HM Suhaili FT, SH  dan pihak ITDC sudah menggunakan tim apprasial, kemudian dari yang memiliki lahan tersebut masih menginginkan agar harga lahan ditingkatkan, dan di ITDC sudah memiliki aturan batas maksimal sekian persen dari hasil apprasial.

Yang paling penting lanjut Bupati, hakekat pembangunan ini semuanya untuk kemaslahatan masyarakat, jadi tidak mungkin dan sungguh naif pemerintah kalau menzolimi dan mengkhianati masyarakatnya. Tetapi masyarakat tegas Bupati, yakinlah semua ada proses. Buktinya lahan ini sudah jelas dan ingkrah serta diakui, yang 109 saja dan masih abu-abu diberikan ganti rugi dengan Rp. 4,5 Juta per are, apalagi lahan yang dimaksud saat ini. “Kalau lahan mereka dibutuhkan untuk lahan pembangunan sarana ataupun sirkuit, tentu pihak ITDC akan membebaskannya kalau mereka berkenan dan akan dilakukan secara profesional.

Sementara dari Pemerintah Daerah Lombok Tengah kata Bupati tentu akan mendorong dilakukannya pembebasan lahan bagi yang belum dibebaskan dan dibutuhkan tersebut, dan tentu akan dilakukan secara profesional oleh pihak ITDC. “Yang jelas, tidak mungkin aka dirugikan, “kata HM Suhaili FT sembari menambahkan, lahan itu milik masyarakat dan diakui, dan tidak mungkin akan melanggar atau merampas hak orang.

Bupati juga menegaskan bahwa ITDC ini merupakan lembaga yang ditugaskan oleh negara yang namanya BUMN. Sehingga dalam proses jual beli tanah, harus menggunakan apprasial atau tim penilai, dan tidak boleh melakukan negosiasi secara sembarangan melainkan ada aturannya. (MP)