Loteng Terus Sasar Warga Miskin

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Lombok Tengah terus sasar warga miskin dalam rangka mengentaskan kemiskinan di Gumi Tatas Tuhu Trasna. Terbukti, tahun ini Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menggelontorkan anggaran sebesar Rp. 95 miliar.

Wakil Bupati Lombok Tengah H.Lalu Pathul Bahri menyampaikan, agar semua pihak untuk tetap mengambil peran, saling bersinergi dan bertanggungjawab dalam penanggulangan kemiskinan. Karena, masalah kemiskinan bukan hanya dibebankan kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, melainkan kita semua, termasuk TKPKD dan pendamping desa. “Kemiskinan tidak akan tuntas, jika kita tidak bersama-sama mengambil peran. Termasuk pendamping desa, “ungkap Pathul Bahri sekaligus Ketua TKPKD Lombok Tengah dalam penyampaian di Rapat Koordinasi dengan pendamping desa, di Pendopo Wabup.

Kemudian, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berkomitmen untuk percepatan penanggulangan kemiskinan. Terbukti dengan anggaran yang digelontorkan tahun ini sebanyak Rp.95 miliar. Selain itu, bentuk keberhasilan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam pengentasan kemiskinan, terbukti dalam dua tahun ini, angka kemiskinan di Lombok Tengah terjadi penurunan. Data tahun 2017 sebanyak 15,3 persen. Tapi di tahun 2018 menjadi 13,87 persen. “Kami berharap pula tahun ini sasarannya lebih kepada masyarakat miskin yang ada di depil satu BDT yang dikelola TKPKD dan Dinas Sosial, “katanya.

Sementara, dalam program tersebut kita akan pokuskan untuk dibidang sosial, kesehatan, pelatihan untuk hingga bantuan untuk Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM), seperti akses air bersih, rehab rumah, jamban, penanganan stunting di Dinas Kesehatan, bantuan ternak dan alat panen di Dinas Pertanian, bantuan pemanfaatan pekarangan di Dinas Ketahanan Pangan, bantuan bibit ikan dan pakan, serta sampan di Dinas Perikanan, program KUBE di Dinas Sosial, pelatihan dan bantuan usaha di Dinas Perindag, Koperasi dan Tenaga Kerja. “Kita harapkan pendamping terus melakukan monitoring dan pengawasan terhadap dana program kemiskinan, baik dari dana APBD dan APBDes, ‘”harapnya.

Selain itu, pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten juga desa. Namun, terhadap hal tersebut pihaknya akan mencarikan solusinya. “Kami juga meminta [endamping desa akan terus membantu desa dalam melakukan perencanaan pembangunan di desa, “tandasnya.

Anggota Pokja TKPDKD, Saeful Muslim juga mengajak semua pihak, termasuk pendamping desa untuk mengawal pelaksanaan program kemiskinan, baik yang berasal dari APBD dan APBDes. “Kami juga meminta bantuan teman-teman pendamping desa untuk mengawal data Basis Data Terpadu (BDT) yang merupakan sasaran program kemiskinan. Terutama depil satu atau 10 persen tingkat kesejahteraan masyarakat miskin, “serunya.

Hal ini dikarenakan, pendamping desa sudah sampai desa. Sehingga pendamping desa diharapkan untuk membantu TKPKD dalam mengawal progam pengentasan kemiskinan. “Karena TKPKD belum sampai desa, “tuturnya.

Sementara, Koordinator tenaga ahli pendamping desa Lalu Mustan Hadi dalam kesempatan itu berharap ada sumbangsih atau shering dana APBD kabupaten untuk membantu fungsi pendamping desa dalam mengawal UU nomor 6 tahun 2016, tentang desa. Terutama mengawal dana desa dari APBDes. “Kami berkomitmen akan terus mengawal program pengentasan kemiskinan sampai desa, “tungkasnya.