Komisi IV DPRD NTB Dalami Soal Air Bersih ke Pemkab Loteng

Anggota Komisi IV DPRD NTB bidang infrastruktur dan pembangunan pada hari Senin kemarin melakukan kunjungan kerja ke Pemkab Lombok Tengah. Anggota Komisi IV ini diterima langsung oleh Sekda Lombok Tengah HM. Nursiah, S.Sos., M.Si diruang rapat Tastura I. Kunungan ini dalam rangka Rapat Kerja dengan bupati terkait dengan masalah air bersih yang ada di Kabupaten Lombok Tengah.

Ketua rombongan Komisi IV DPRD NTB, Abdul Hadi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam kunjungannya menyatakan, fokus pembahasan dari kunjungan Komisi IV ini terkait dengan LKPJ Gubernur yang berbasis komisi yang masih dilakukan evaluasi. Dan ada juga yang berbasis pansus.

Namun yang mendasar yang akan dibahas mengenai penanganan air bersih terkait rancangan kedepan. Sebab tidak bisa dipungkiri karena kondisi mata air yang ada terus berkurang sehingga bagaimana penanganan terkait masalah ini.

Ia menambahkan, LKPJ misinya Komisi IV akan melakukan evaluasi terhadap kinerja gubernur tahun 2018. Cuma tidak menutup kemungkinan anggota Komisi IV ini akan melakukan evaluasi terhadap kinerja Gubernur kemungkinan anggota Komisi IV ini sudah mulai merancang kedepan sebuah perencanaan yang akan  disempurnakan dari RPJMD yang sudah diselesaikan kemarin oleh Gubernur terpilih yang masih dalam proses untuk penyempurnaan. “kehadiran dari Sekda, Asisten, PU, Bappeda dan PDAM ini bisa memberikan masukan kepada kami untuk merancang kedepan termasuk evaluasi dari apa yang ada dilapangan dari kewenangan dari pemerintah provinsi, “ungkapnya.

Kehadiran Komisi IV di Lombok Tengah ini lanjut Abdul Hadi, bisa menjadi fasilitator untuk program kepada pemerintah provinsi, sehingga diharapkan juga kehadiran dan pertemuan yang dilakukan pada hari ini memiliki makna dan manfaat yang luar biasa dan membawa kebaikan bagi pemerintah tentang Lombok Tengah.

Sementara itu anggota Komisi IV DPRD NTB H Ruslan Turmuzi dalam kesempatannya menyatakan, dari beberapa laporan kinerja pemerintah daerah provinsi NTB yang disampaikan oleh Gubernur dimana ada satu hal yang disampaikan trennya menurun di Lombok Tengah disamping hal-hal lain. “Kami ingin fokus pada akses layanan air bersih kepada masyarakat, “ujarnya.

  1. Ruslan Turmuzi menambahkan, kita tahu Lombok Tengah ini nomer dua julmlah penduduknya setelah Lombok Timur, namun layanannya kalau dilihat dari data yang disampaikan setelah KLU.

Kemudian terkait dengan LKPD tahun 2018 terjadi standing untuk menyusun RPJMD kedepan. “Saya selaku Ketua RPJMD sudah rampung kami bahas, dan NTB nomor 3 se Indonesia untuk RPJMD yang tercepat. Artinya bagaimana korelasi dan sinergitas antara RPJMD Lombok Tengah dan RPJMD Provinsi karena ada beberapa hal yang belum tercapai pada periode sebelumnya yang kita lanjutkan, “paparnya.

Ia juga mencontohkan seperti halnya kemiskinan, pernikahan dini dan lain-lain yang banyaknya sekitar lima hal yang kemudian ditindaklanjuti didalam RPJMD provinsi Tahun 2018 -2023. Yang menarik dalam RPJMD ini adalah ada beberapa perencanaan didalam RPJMD yang menyangkut tentang Lombok Tengah.

Kemudian didalam RPJMD selain pengelolaan masalah sampah regional yang titik sentralnya ada di Lombok Tengah, yang kedua juga terkait dengan RPJMD ini terkait dengan pengelolaan SPAM regional. Dimana khusus untuk pengelolaan SPAM Regional ini tidak ada satu rupiahpun biaya dari APBD, baik Lombok Tengah maupun dari Provinsi, karena sempat bersepakat dengan Dirjen Cipta Karya, DPDR dan Bappenas dimana pembiayaan SPAM regional ini dari APBN murni. “Kami mengusulkan untuk SPAM  Regional ini akan dibangun di Lombok Tengah, “ungkapknya.

Oleh sebab itu, yang dibutuhkan saat ini di Lombok Tengah adalah rencana induk dari sumber daya air itu, dan ini yang terpenting, sebab kita berbicara masalah Lombok sudah hampir provinsi NTB pun belum memiliki rencana induk untuk sumber daya air ini.

Kemudian anggota Komisi IV DPRD NTB Drs. H.Lalu Wireginawang menyatakan, persoalan air bersih menjadi kekhawatiran kita di Lombok Tengah dan Lombok pada umumnya. Kekhawatiran kita terkait dengan kemampuan sumber daya air yang ada, sementara di Lombok Tengah program nasional itu diprioritaskan oleh pusat.

Sehingga sejauh mana kesiapan kita terkait dengan kebutuhan air bersih di daerah ini. Dan tidak bisa kita bayangkan kalau semua rencana terwujud sementara air sebagai sumber kehidupan kita semakin minim. Apalagi keluhan tentang pelestarian hutan bukan sekali atau dua kali dibicarakan, melainkan sudah sering tetapi sumber mata air ini sangat terbatas.

Oleh sebab itu, pihaknya menyarankan kita harus mensuvei atau menghitung kebutuhan air untuk lima tahun atau 10 tahun kedepan agar perencanaan kita lebih matang. “Kalau kita sudah survei maka akan kelihatan sumber air, tinggal berapa debitnya dan untuk berapa tahun. Sehingga untuk pelestarian hutan itu, apapun alasannya memang harus dilakukan termasuk melakukan penhijauan kembali untuk penyelamatan sumber mata air yang ada, “tegasnya. (MP)