Wakil Bupati Lombok Tengah Pimpin Rapat Layanan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi. Keterbukaan informasi publik merupakan tanggung jawab dari semua pengelola badan publik kepada masyarakat, baik itu badan legeslatif, eksekutif, yudikayif maupun organisasi non pemerintah yang bergerak dibidang publik. Demikian dikatakan Wakil Bupati Lombok Tengah H.Lalu Pathul Bahri, SIP saat memimpin rapat layanan informasi publik di Ruang Tastura I Kantor Bupati Lombok Tengah yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah serta semua Kepala OPD Kabupaten Lombok Tengah.

Dikatakan pula bahwa tuntutan akan kebutuhan informasi masyarakat yang terus berkembang membutuhkan sebuah inovasi yang relefan, berdaya guna dan berhasil guna dalam mendorong percepatan peningkatan masyarakat dalam mengakses informasi dan menjadi sangat penting untuk dilaksanakan dalam era globalisasi ini. Karena sudah tidak ada lagi ruang dan sekat yang membatasi akses masyarakat untuk memperoleh informasi yang seluas-luasnya. Oleh karena itu badan publik sudah saatnya membuka diri untuk dapat mempublikasikan informasi terkait dengan perumusan kebijakan, program dan kegiatan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan, demikian  juga dengan informasi yang disampaikan masyarakat menjadi masukan bagi badan publik dalam proses perumusan kebijakan berpihak kepada masyarakat, sehingga tercipta komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Sesuai ketentuan pasal 37 peraturan komisi informasi nomor 1 tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik, komisi informasi provinsi ntb melakukan evaluasi keterbukaan informasi publik pada setiap badan publik di wilayah provinsi nusa tenggara barat, evaluasi dilakukan setahun sekali.

          Setelah melakukan proses evaluasi, komisi informasi ntb mengumumkan kepada publik hasil evaluasi berupa indek keterbukaan informasi publik (ikip) dan kualifikasi keterbukaan informasi publik. Kabupaten lombok tengah sejauh ini mendapat penilaian yang kurang memuaskan karena skor/indeks hanya 43,15 dengan kualiifikasi kurang informatif.

Wakil Bupati juga menyampaikan bahwa bagi OPD yang tidak memiliki tenaga ahli dibidang IT agar mengangkat tenaga IT sehingga ada menekuni terkait dengan Informasi yang disampaikan melalui IT atau Website agar setiap informasi yang sifatnya dapat diketahui publik dapat dielingkan dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Lombok Tengah dan juga bisa menjawab kekurangan-kekurangan terhadap penilaian dari Komisi Informasi NTB.