DAM MUJUR Pembabasan Lahan Butuh Rp. 700 Miliar

Pembebasan lahan pembangunan Dam Mujur di Praya Timur, Lombok Tengah, menjadi atensi Bupati Lombok Tengah HM. Suhaili FT, SH. Perthitungan sementara, nilainya Rp. 700 miliar. Mantan Ketua DPRD NTB itu pun berharap, ada sharing anggaran. “Baik dari pemerintah pusat, maupun pemerintah provinsi. Karena sepertinya, kita tidak bisa berjalan sendiri, “ujar orang nomor satu di Lombok Tengah tersebut, kemarin (11/1).

Apalagi lanjut Bupati saat ini Pemerintah Kabupaten sedang membangun sejumlah mega proyek. Sebut saja, ada pasar Kopang, Kantor Bupati, gedung DPRD, gelanggang olah raga, pasar Renteng, Pendopo Bupati, empat Puskesmas, empat Kantor Camat, infrastruktur jalan dan penataan Alun-alun Tastura.

Kalau pun, kata Bupati anggaran pembebasan lahan dibebani ke Pemerintah Kabupaten dan pemerintah provinsi saja, maka dipastikan keduanya tidak sanggup. Kecuali, intervensi pemerintah pusat. “Tapi, jangan ini dijadikan tameng pemerintah pusat, untuk menunda-nunda lagi, “sindirnya.

Intinya, tekannya pemerintah pusat harus memperjelas kesiapan sharing anggaran. Apakah dengan menggunakan pola 50 persen pusat. Lalu masing-masing Pemerintah Kabupaten dan Provinsi 25 persen, atau Pemerintah Kabupaten 30 persen dan Provinsi 25 persen. Dengan begitu, Pemerintah Kabupaten bisa mempersiapkan diri.

Ia pun percaya, kalau Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) di Teluk Awang. Kemudian, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Kuta, ditambah Lombok Internasional Airport (LIA), beropreasi total, maka anggaran sebesar Rp. 700 miliar, bisa ditanggung sendiri oleh Pemerintah Kabupaten.

Karena, tambah pria asal Desa Bodak, Praya tersebut PendapatanAsli Daerah (PAD) dari KEK Mandalika saja, diperkirakan mencapai 1 trilun pertahun,  belum dari PPN. LIA dan sumber PAD lainnya. “Seperti itu. Kita bersyukur, pembangunan pasa Kopang pun, sudah dimulai, “tambahnya lagi. (Lombok Post)