Pansus Setujui Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021

Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menggelar siding paripurna laporan
Panitia Khusus (Pansus) terhadap hasil pembahasan Ranperda perubahan atas perda
nomor 2 tahun 2016 tentang RPJMD tahun 2016-2021. Sidang tersebut dipimpin
langsung Ketua DPRD, H. A. Puaddi, SE didampingi Wakil Ketua, Muh. Nasip dan
Burhanudin Yusuf dan dihadiri Wakil Bupati, HL. Pathul Bahri, S.Ip. anggota
dewan dan unsur Forkopimda Loteng di ruang sidang utama DPRD, Rabu (26/12)
kemarin.

               Juru
bicara Pansus, Lalu Muhiban mengatakan, mekanisme perubahan RPJMD tahun
2016-2021 telah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama
ketentuan pasal 149 Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara
perencanaan, pengendalian dan evakuasi pembanunan daerah, evaluasi Ranperda
tentang RPJPD dan RPJMD serta rencana kerja pemda sebagai regulasi terbaru dari
pengaturan RJMD.

               Dikatakannya,
sebagai dokumen resmi rencana pembangunan daerah, RPJMD mempunyai kedudukan
yang strategis dalam menjembatani perencanaan jangka pajang daerah dengan
perencanaan dan penganggaran tahunan. “RPJMD harus dijadikan rujukan utama
seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah agar mencapai sasaran  pembangunan sesuai visi dan misi kepala
daerah,” katanya.

               Oleh
karena itu, pasca penetapan pada nomor 2 tahun 2016, terjadi beberapa dinamika
di tingkat pusat yang mengharuskan melakukan peninjauan kembali terhadap Perda
tersebut. Terutama dengan terbitnya peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016
tentang perangkat daerah dan Permendagri nomor 86 tahun 2017. “Permendagri itu
telah diundang-undangkan sejak tanggal 25 September 2017. Dengan demikian,
mengingat periodesasi RPJMD mulai berlaku sejak 2016-2021, maka RPJMD harus
dilakukan penyesuaian paling lambat tahun 2018 sehingga sisa masa berlaku tidak
kurang dari tiga tahun anggaran berjalan,” terangnya.

               Untuk
itu, pihaknya mengapresiasi pembahasan perubahan RPMJ dapat dilaksanakn sejak
ditetapkannya Perda nomor 6 tahun 2016 dan Permendagri nomor 86 tahun 2017
tersebut. “Pnsus DPRD menyampaikan apresiasi dan penghargaannya
setinggi-tingginya kepada Pemda yang telah berupaya secara maksimal menyusun
perubahan RPJMD tahun 2016-2021 ini,” ujarnya.

               Sementara
itu, ada beberapa subtansi hasil pembahasan Pansus yakni melakukan perubahan
dan penyesuaian pada kerangka perda. Kemudian penyesuaian dan perbaikan pada
aspek kerangka Perda secara subtansif terkait dengan aspek tujuan dan sasaran
pembangunan jangka menengah daerah.

               Hal
ini sebagai dasar penyusunan kebijakan perangkat daerah yang paling sedikit
mengindikasikan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan
kerja, lapangan usaha, meningkatkan akses pelayanan publik dan daya saing
daerah serta kualitas lingkungan hidup. “Seluruh Fraksi yang tergabung dalam
Pansus telah menyampaikan pendapat akhirnya dan menyatakan setuju terhadap
Ranperd atas perubahan Perda nomor 2 tahun 2016 tentang RPJMD tahun 2016-2021
untuk ditetapkan menjadi perda,” tegasnya.

               Sementara
itu, Wakil Bupati Loteng, HL. Pathul Bahri mengapresiasi kerja keras semua
pihak atas pembahasan Perda tentang RPJMD tersebut. Ia juga berharap agar
kedepan kehadiran SKPD dalam setiap sidang paripurna lebih ditingkatkan lagi.
“Kami selaku pelayan masyarakat mengucapkan terima ksaih ats disepakatinya
Perda tentang RPJMD tahun 2016-2021. Insya Allah kedepannya kami juga akan
lebih upayakan tingkat kehadiran di masing-masing SKPD,” pungkasnya. sIp