KPK Dorong Perizinan On Line Segera Diterapkan

Lombok Tengah – Komis Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu segera menerapkan perizinan onl line masuk dalam salah satu rencana akasi untuk pencegahan tindak pidana korupsi.

Inspektur Inspektorat Lombok Tengah Lalu Aswatara mengakui salah satu kedatangan KPK yakni mendorong DPMPTSP untuk segera menerapkan ssitem perizinan on line. Kemudian, sistem ini rencana akan di launching April mendatang.”APlikasi ini baru selesai terang Aswatara.

Setelah dilaunching nanti lannut Aswatara, masyarakat tidak perlu mengurus izin ke Kantor DPMPTSP, masyarakat tinggal membuka aplikasi kangsung, baik melalui HP, aplikasi sudah bisa dibuka. Begitu juga sistem pembayarannya, masyarakat juga tidak perlu membayar ke Kantor DPMPTSP, cuku melalui ATM. “Ini semua untuk menekan calo,’tegasnya. Ketika disinggung juga, dengan aplikasi ini akan mencegah dugaan praktik pungli di DPMPTSP juga, ia katakana, inilah jawabannya dengan adanya aplikasi ini juga akan mencegah hal tersebut. “Pokoknya nanti tidak ada pembayaran dilakukan di Kantor DPMPTSP, semuanya dilakukan dengan melalui ATM, “ujarnya.

Memang akui Aswatara, arahan KPK ini sudah satu tahun. Tapi tidak mungkin sistem ini bias dilaksanakan dengan cepat. Nama sistem, itu tidak segampang apa yang diperkirakan, banyak yang harus dipelajari, “Peralatan yang dibutuhkan juga baru disiapkan dianggaran tahun ini,”tandasnya.

Sementera, Kepala DPMPTSP Lombok Tengah Ir. H. Winarto, MM mengatakan, dari 91 ini yang dikelola di DPMPTSP, ada 32 ini akan menggunakan sistem on line. Dinataranya, izin usaha jasa kontruksi, surat izin tempat usaha perdagangan barang dan jasa, surat izin tempat usaha khusus huller, surat izin usaha giling, tanda daftar perusahaan, surat izin usaha perdangangan, surat keterangan pembukaan perushaan cabang perwakilan pembantu, surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol, surat izin tempat pernjualan minuman beralkohol, tanda daftar gudang, tanda daftar industry, izin usaha industry, tanda daftar usaha pariwisata-akomodasi tanda daftar usaha pariwisata-biro/agen perjalanan, tanda daftar usaha pariwisata hiburan dan rekreasi umum, izin penimbunan BBM, surat izin perusahaan pengeboran air bawah tanah, izin usaha angkutan, izin trayek kartu kendaraan, kartu pengawasan, izin prinsip, izin lokasi, izin peruntukan penggunaan tanah, izin mendirikan bangunan hunian, izin mendirikan bangunan-tempat usaha, izin mendirikan bangunan-reklame/patung gapura, izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi, izin mendirikan bangunan perumahan dan izin penanaman modal dalam negeri. “April sudah bisa diterapkan. Tidak perlu dengan membuka aplikasi, semuanya sudah bisa terakomodir,”punkasnnya.