Sekda : PNS Loteng Bebas dari HTI

Langkah pemerintah pusat membatasi ruang gerak ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) diikuti oleh pemerintah daerah. Pemkab Lombok Tengah (Loteng) misalnya mengklaim para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di wilayahnya tidak ada yang berafiliasi dengan HTI.

Insya Allah, kami jamin itu.”kata Sekda HM.Nursiah, kemarin (27/7) 2017. Termasuk tekan Nursiah ormas garis keras atau organisasi terlarang lainnya. Kendati demikian, Pemkab tetap melakukan langkah antisipasi dan deteksi dini. Apalagi, Loteng merupakan pintu masuk Bumi Gora. Setelah adanya Lombok Internasional Airport (LIA).

Lebih lanjut, pihaknya masih menunggu keputusan pusat, terhadapat HTI. Bakesbangpoldagri pun menjadi garda terdepan, dalam melakukan pengawasan. Tentu, dibantu TNI/Polri.

”Empat pilar kebangsaan harga mati,”kata Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Loteng H. Nasri Anggara, terpisah. Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhennneka Tunggal Ika, tekan Nasri tidak bisa di tawar-tawar lagi. Sehingga, bagi siapapun yang melanggar dan melawan, maka siap-siap saja berhadapan dengan masyarakat.

“Insya Allah, kta bersiha dari semua,”ujarnya. “saya melihat, HTI ini sudah menyebar ke Kampus-kampus, hingga pelajar,”sambung Anggota DPD RI dapil NTB Farouk Muhammad.

Atas dasar itulah, pihaknya mulai menyasar mahasiswa, pelajar dan para pemuda, guna melaksanakan sosialisasi empat pilar kebangsaan.”Ini sebagai langkah antisipasi saja,”kata Mantan Kapolda NTB tersebut.

Kendati demikian, tambah Farouk langkah tersebut tidak akan berarti apa-apa, jika seluruh elemen masyarakat tidak mendukung. Ia berharap, para pemuda, mahasiswa dan pelajar di Loteng, menghindari paham-paham radikalisme.