Ini Jawaban Pemda Terhadap Pemandangan Uum Fraksi-Frasksi Terkait Nota Keuangan dan Ranperda Perubahan APBD TA 2019

29 Juli 2019 administrator 35 kali dibaca

LOMBOK TENGAH. MP

LOMBOK TENGAH. MP

Pemerintah Daerah (Pemda Kabupaten Lombok Tengah ( Loteng, menyampaikan jawaban atas pcmandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap nota keuangan dan Ranperda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran (TA) 2019. Hal itu disampaiakan melalui sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD. H. A Fuaddi didampingi Wakil Ketua, M. Nasip dan dihadiri Wakil Bupati (wabup). HL. Pathul Bahri, anggota dewan serta unsur Forkopinda Loteng di mpatama gedung DPRD, Jum'at (26/07) kemarin. Untuk Fraksi Partai Golkar, berkenaan dengan serapan anggaran belanja daerah pada pelaksanaan APBD Loteng TA 2019 per tanggal 24 Juli 2019 mencapai sebesar 42 persen. Dimana faktor yang paling dominan dilakukannya perubahan APBD yang menyebabkan sisa lebih perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. “Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 137 Permendagri nomor 13 tahun 2006, penggunaan SILPA TA 2018 yang diarahkan penggunaannya untuk SILPA dari pengalokasian belanja yang bersumber dari dana transfer anggaran bersifat khusus pada TA 2018 diarahkan sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan. Termasuk pengalokasian kembali SILPA dan blud RSUD dan beberapa prioritas dalam perubahan APBD TA 2019,” jelas Wabup.

Selain itu juga diakibatkan adanya penyesuaian kebutuhan gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) pada beberapa OPD. Setelah dilakukan perhitungan realisasi gaji dan tunjangan PNSD yang telah dibayarkan, serta prognosis besaran kebutuhan anggaran gaji dan tunjangan PNSD sampai dengan bulan desember tahun 2019, terdapat selisih plafon anggaran gaji dan tunjangan PNS pada APBD TA 2019. Sehingga perlu untuk Jnakukan adanya pergeseran anggaran antar unit organisasi perangkat daerah. Kemudian dalam penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama yang bersumber dari retribusi daerah telah dilakukan berdasarkan potensi yang dimiliki masing-masing obyek. Namun tidak dapat dipungkiri, perhitungan tersebut tentunya mempertimbangkan pula adanya potential lost of income yang diakibatkan adanya kondisi sarana prasarana obyek pajak yang belum sepenuhnya memadai, serta mempertimbangkan pula luasan area dan hari kerja beroperasinya obyek pajak. “Jawaban ini sekaligus menanggapi pertanyaan dari fraksi PKS,"katanya

Untuk Fraksi Partai Gerindra, Pemda menyampaikan terima kasih atas beberapa kritik dan saran yang telah disampaikan oleh fraksi gerindra maupun fraksi lainnya pada agenda pemandangan umum dua hari yang lalu. “Kritik dan saran ini tentunya akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan perencanaan dan penganggaran ke depan,” ujarnya.

Kemudian berkaitan dengan pernyataan Fraksi PKB agar penyerapan anggaran bukan hanya sekedar terserap saja, namun juga mampu memberikan dampak positif dalam rangka menggerakkan pembangunan daerah dan memberikan stimulus pertumbuhan ekonomi rakyat, sejalan dengan rencana dan pelaksanaan belanja. Pembangunan telah memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan adanya peningkatan capaian indikator makro daerah, seperti penurunan angka kemiskinan, meningkatan indeks pembangunan manusia, menurunnya tingkat pengangguran terbuka, sebagai bentuk akumulasi 'hasil kegiatan kegiatan yang dilaksanakan pada berbagai sector pembangunan. “Upaya-upaya akan terus dilakukan agar target pendapatan daerah, khususnya yang bersumber dari PAD dapat tercapai dalam sisa waktu satu semester ini,” ungkapnya.

Untuk Fraksi Demokrat, target dari retribusi tempat rekreasi dan tempat olahraga yang termuat dalam perda nomor 6 tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha hanya bersumber dari retribusi pada taman Aik Bukak, Benang Stokel dan Benang Kelambu. Sehingga terhadap adanya tempat rekreasi selain dari ketiga obyek tersebut, belum bisa dijadikan potensi pendapatan. Sementara untuk obyek retribusi Benang Kelambu dan Benang Stokel hingga saat ini masih terjadi perdebatan hak/ kewenangan pengelolaan dengan pihak TNGR. “Praktis pendapatan dari obyek itu tidak bisa dipungut oleh OPD pengelola. Maka dari itu target retribusi tempat rekreasi dilakukan pengurangan," katanya.

Begitu juga dalam rangka menghadapi kemarau yang berkepanjangan, agar petani tidak mengalami gagal panen pemerintah melalui Dinas Pertanian melakukan penyuluhan kepada petani untuk tidak menanam padi diluar musim hujan, serta menanam tanaman berumur pendek pada musim kemarau. Sedangkan dalam APBD induk TA 2019 telah dialokasikan anggaran yang diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Proses penganggaran bersifat integrate/terpadu, dimana semua sector saling terkait dan melengkapi dalam rangka pencapaian prioritas. Termasuk untuk program ekonomi kreatif dan kerakyatan, peningkatan skill sumber daya manusia dan pengembangan ekonomi masyarakat. “Jawaban ini sekaligus menanggapi pertanyaan dari Fraksi PKB dan Fraksi PPP," ielasnva.

Untuk Fraksi PKS, upaya yang dilakukan Pemda untuk mengatasi persoalan jumlah pengawas sekolah dasar. dan tingkat pertama masih sangat kekurangan, termasuk guru PNSD di beberapa tempat hanya 2-3 orang guru PNS dan selebihnya guru honor. Dapat dijelaskan berdasarkan Permendikbud nomor 143 tahun 2014 mengatur tentang petunjuk teknis pengawas satuan pendidikan. Jumlah satuan pendidikan jenjang SD sampai saat ini sebanyak 604 SD. Sedangkan kondisi pengawas SD pada saat ini 39 orang pengawas. J ika mengambil jumlah sekolah binaan minimal, maka kebutuhan pengawas 60 orang, sehingga kekurangan pengawas SD sebanyak 2 1 orang, akan tetapi kalau dihitung yang pensiun akhir desember 2019 sebanyak 4 orang, maka kekurangan menjadi 25 orang, sementara untuk jenjang SMP masih berimbang.“Yang masih sangat kurang adalah pengawas TK, dari kebutuhan 23 yang ada 6 orang dan pemilik paud dari kebutuhan 40 baru ada 8 orang.” jelasnya.

Terkait dengan kondisi guru PNS memang masih sangat kekurangan, ini disebabkan sebagaian besar dari guru-guru yang ada akan memasuki masa pensiun. Sehingga pada tahun 2014 akan dilakukan pemerataan guru PNS di seluruh kabupaten. Kondisi ini ditambah pula dengan adanya moratorium guru. “Langkah yang diambil yaitu dengan memberikan kewenangan pada sekolah dan komite sekolah untuk merekrut guru honorer sesuai “aturan yang dikeluarkan hemendikbud. Dengan insentif dan” dana bos dan APBD yang sangat terbatas dengan SK bupati. sebanyak 3.867 orang guru. Termasuk memberikan insentif kepada 1.000 guru Paud, sehingga total guru yang diberikan insentif sebanyak 4.867 orang guru,” terangnya.

Kemudian untuk fraksi PPP, terkait langkah-langkah menyikapi maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba. pemerintah akan melakukan beberapa hal. Diantaranya membuat suatu gerakan penanganan dan penanggulangan narkoba. menggelar deklarasi anti narkoba bersamaan dengan Hari Anak Nasional (HAN) yang direncanakan akan diselenggarakan di bencingah dengan mengundang seluruh elemen masyarakat. Kemudian melakukan penanganan rehabilitasi bagi pengguna. pemakai dan melakukan sosialisasi gerakan anti narkoba, termasuk adanya deteksi dini dan cegah dini di tingkat desa. “Selanjutnya secara kelembagaan, upaya yang dilakukan yaitu melalui pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) sebagai institusi yang memiliki salah satu tugas dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Jawaban ini sekaligus menanggapi pertanyaan dari Fraksi Partai Nasdem.” terangnya

Selanjutnya untuk Fraksi PBB, berkaitan dengan persoalan penanganan sampah di Loteng Pemda mengakui bahwa permasalahan sampah merupakan permasalahan yang kompleks, baik itu menyangkut volume sampah, jenis sampah, kemampuan armada, jumlah petugas kebersihan, jumlah anggaran, penegakan hukum/perda, peran serta institusi lain serta peran masyarakat sampai pada perilaku yang belum sadar dalam membuang sampah. “Kita memiliki kekurangan dalam keseluruhan itu. Tapi pemerintah akan berupaya untuk terus meningkatkan upaya-upaya dalam penanganan penhasalahan sampah,” ungkapnya. Sedangkan dalam rangka promosi pariwisata dan penataan destinasi Pariwisata, pada APBD induk TA 2019 telah dianggarkan dalam bentuk program kegiatan terkait,di antaranya program pengembangan pemasaran pariwisata melalui kegiatan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata, pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata, pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam negeri dan event promosi pariwisata serta program pengembangan destinasi pariwisata melalui kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata, yang ditunjang pula dengan program pengelolaan keragaman budaya melalui kegiatan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah, penyelenggaraan event budaya daerah dan pelestarian kekayaan budaya daerah.

Upaya berikutnya yang dilakukan pemerintah, pihak RSUD Praya mengajukan keberatan sesuai dengan form yang dikirim oleh Kementerian Kesehatan, paling lambat 20 hari sejak terbit keputusan menteri dengan melampirkan datadata yang dimiliki ditembuskan ke pemerintah Provinsi NTB. “Jawaban ini sekaligus menanggapi pertanyaan dari Fraksi PKB,” ujarnya.

Sedangkan untuk Fraksi Nurani Perjuangan, terhadap rekomendasi Kementerian Kesehatan atas penyesuaian kelas RSUD Praya dari 0 ke d, diakibatkan adanya perbedaan versi aplikasi sarana prasana dan Alat Kesehatan (Aspak) yang digunakan dalam penilaian. Update tentang data SDM, sarana prasarana dan peralatan, telah dilakukan melalui Aspak dan telah mendapatkan evaluasi dari pemerintah provinsi dengan predikat nilai hijau (memenuhi syarat). Hal ini dibuktikan dengan perolehan dana alokasi khusus bidang kesehatan dari pemerintah pusat. “Pada saat dilakukannya evaluasi, RSUD Praya masih menggunakan Aspak versi lama sehingga data yang diinput tidak terbaca di pusat data kementen Kesehatan,” jelasnya.

Partai Nasdem, terkait dengan kmmtmen dan kerjasama serta langkah dalam mempersiapkan dan memberdayakan sumber daya manusia menghadapi terselenggaranya event MotoGP, pemerintah telah melakukan koordinasi dengan pihak lTDC untuk meminta informasi tentang keahlian tenaga kerja yang dibutuhkan. Namun belum disamipaikan karena pihak ITIDC akan berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mendapatkaninfonnasi tersebut. Pihaknya juga telah berkoordinasi pula sekaligus mengusulkan program kegiatan penyiapan SDM kawasan sekitar KEK Mandalika, termasuk sirkuit motoGP melalui' Kemenko Perekonomian,. Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta Kemenko Kemaritiman. “Sembari menunggu hasil, saat ini kita sedang melakukan mendata tenaga kerja yang berpeluang untuk diakomodir dalam proses pembangunan infrastruktur motoGP, termasuk tenaga ground staff yang akan bertugas dalam, memelihara sarana prasarana motoGP” katanya.

Kemudian terhadap persoalan layanan PDAM yang dikeluhkan sebagian besar pelanggan, saat ini semua mata air sebagai sumber utama pasokan PDAM mengalami penurunan debit sekitar 12811ter per detik. Kondisi tersebut diperburuk dengan rusaknya SPAM di Tibu Lempanas yang diakibatkan banjin Dimana konstruksinya masih menjadi kewenangan pemerintah pusat yang saat ini sedang diusulkan untuk diperbaiki. “Adapun hal-hal yang lebih bersifat teknis dan membutuhkan penjelasan lebih lanjut, akan disampaikan pada agenda rapat pembahasan rancangan perubahan APBD TI: 2019 di tingkat Banggar DPRD, pungkasnya. lslp

Bupati dan Wakil Bupati
Mandalika Berdzikir
Social-Network