Soal Zakat, Pemkab Loteng bantah Potong Langsung Gaji PNS

Berhembus kabar, gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Pemkab Loteng), Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) akan dipotong langsung di Bank sebesar 2,5 persen dari jumlah gaji pokok Zakat yang dikumpulkan Badan Amil Zakat (Baznas) Loteng. Namun oleh Pemkab. Loteng, membantah kabar pemotongan langsung gaji PNS tersebut.”Bukan dipotong langsung di Bank. Masalah pemotongan itu mau diraptakan dulu,”bantah Inspektur pada Inspektorat Loteng Lalu Aswatara, Jumat, (18/8/2017).

Persoalan pemotongan Gaji PNS sebesar 2,5 persen untuk zakat yang akan dikelola Baznas Loteng itu kata Lalu Aswatara, akan dicarikan solusi terbaik, sehingga tidak memberatkan dan menjadi beban para PNS Lingkup Pemkab Loteng.”Nanti aka nada beberapa opsi, akan di rapatkan lagi untuk mencari yang terbaik,”katanya.

Lalu Aswatara menjelaskan, tidak semua PNS Lingkup Pemkab Loteng diwajibkan mengeluarkan Zakat sebesar 2,5 persen dari jumlah Gaji Pokok per tahun, melainkan nantinya akan dilihat dari pangkat/golongan dan jumlah Gaji Pokok yang diterima masing-masing PNS.” Nanti dilihat dari pangkat dan golongannya, mana saja yang wajib mengeluarkan zakat,”jelasnya.

Selaian akan merapatkan persoalan pemotongan Gaji PNS untuk zakat yang dikumpulkan ke Baznas Loteng itu, lanjut Lalu Aswatara, seluruh PNS Lingkup Pemkab. Loteng nantinya akan dikumpulkan, untuk mengetahui berapa jumlah PNS di Lingkup Pemkab Loteng yang memenuhi kreteria membayar zakat, terlebih lagi banyak juga PNS di lingkup Pemkab Loteng yang beragama non Muslim.” Kita akan kumpulkan semua pegawai yang memenuhi kreteria, kita akan lihat produk perundang-undangannya dulu, karena banyak juga pegawai beragama non Muslim,”ucapnya.

Zakat itu kata Lalu Aswatara merupakan urusan pribadi seseorang, untuk itu persoalan pemotongan 2,5 persen gaji PNS dari jumlah Gaji Pokok pertahun, untuk zakat itu masih dikaji ulang dan saat ini sifatnya hanya masih sebatas rencana.”Zakat itu urusan pribadi, perlu ada kajian dan ini baru rencana saja, akan ada pembahasannya,”ujarnya.

Program Entaskan Kemiskinan Dijalankan Sesuai Tahapan

Untuk menuntaskan kemiskinan, harus disesuaikan dengan bagaimana tahapan yang saat ini disusun bersama antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Provinsi. Demikian disampaikan Sekda Lombok Tengah H. Nursiah, S.Sos,.M.Si Jumat (18/8) 2017 di Kantor Bupati.

Apalagi bila berbicara mengenai angka kemiskinan lanjut Sekda, maka harus diawali dengan bagaimana data warga miskin yang sesungguhnya, baik itu data bay name bay addrees mengenai kondisi kemiskinan mereka.”Dan barulah kita merencanakan berbagai program yang tepat diarahkan kepada masing-masing mereka sesuai dengan kondisi kemiskinannya, “jelasnya.

Setelah itu barulah, berbagaia program itu dilaksanakan oleh masing-masing dinas dan instansi terkait. Bagaimana management pelaksanaan program kemiskinan tersebut, setelah program dilaksanakan barulah sistem evaluasi harus berjlan dengan baik.”Nah bila ada program yang hasil ternyata kurang baik, barulah mencari tau apa sebab dan bagaimana solusinya,”imbuhnya.

HM Nursiah selaku Sekda sejauh ini melihat, tidak ada daerah yang menjalankan programnya atas ego sektoral masing-masing daerah. Semua dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan data dari kemiskinan yang ada, termasuk di Lombok Tengah, juga dilaksanakan berdasarkan perencanaan dan data serta fakta kemiskinan yang ada di Lombok Tengah.

Di Lombok Tengah sendiri lanjut Sekda, angka kemiskinan terus berkurang dari tahun ketahun. Hal ini sejalan dengan terus meningkatnya index perekonomian di Lombok Tengah sesuai dengan laporan yang selalu disampaikan oleh badan Pusat Statistik (BPS) yang merupakan lembaga terpercaya dan bertugas mengelola data soal masyarakat tersebut.”Kita akan terus berusaha untuk entaskan kemiskinan ini hingga berada pada angka nol seperti yang diinginkan Pemprov, karena kita juga punya keinginan dan program yang sama soal entaskan kemiskinan ini,”pungkas Sekda

Dewan Mulai Rajin Ikuti Sidang

PRAYA-Badan Kehormatan (BK) DPRD Lombok Tengah (Loteng), menilai para wakilnrakyat Loteng mulai kini rajin mengikuti sidang paripurna. Termasuk, rapat-rapat komisi dan badan.”Itu setelah, kami melakukan pendekatan fraksi-fraksi,”kata Ketua BK DPRD Loteng Majrun, kemarin (21/8).

Ditingkat fraksi. BK mengingatkan kepada pimpinan masing-masing, agar mengimbau anggotanya rajin bersidang. Jika absen selama enam kali berturut-turut, maka BK akan memberikan sanksi sesuai aturan tatib dewan.

Selain itu, lanjut politisi NasDem tersebut, BK telah meminta kepada pimpinan sidang, agar membacakan daftar hadir dewan per fraksi. Dengan begitu, akan diketahui siapa anggota dewan  yang tidak hadir. “Alhamdulillah, cara seperti itu membuat dewan-dewan yang malas, menjadi rajin,”katanya.

Dulu, beber Anggota Komisi I DPRD Loteng itu, tingkat kehadiran dewan disetiap sidang paripurna hanya 65 persen. Sekarang sudah normal. Ssat ini, tambah Majrun BK telah mengeluarkan peringatan lisan, agar mereka meningkatkan tugas dan fungsi sebagai wakil rakyat.

“Bila perlu, terpantau melalui jaringan teknologi informasi, sebagaimana rekomendasi KPK,”saran Anggota Banmus DPRD Loteng Didik Ariesta, terpisah. Cara semacam itu, menurut Didik dapat meningkatkan kehadiran dewan, tugas dan fungsinya. Sehingga, tidak ada lagi yang ditutup-tutupi dan disembunyikan. Apalagi, KPK juga merekomendasikan pemasangan CCTV di seluruh ruangan, baik ruang sidang paripurna, ruang rapat Banmus, BK, Banggar, Komisi-komisi dan fraksi-fraksi.

“Kami menyambut gembira imbauan KPK. Termasuk, saran menyangkut rapar-rapat dihotel,”kata politisi Partai Bulan Bintang (PBB) tersebut.

Berharap Pada Sumur Bor

Atasi Kekeringan yang Melanda Loteng

PRAYA-Persoalan kekeringan di Lombok Tengah (Loteng), seperti cerita sedih yang kunjung usai. Hamper setiap tahun peristiwa ini tetap terjadi. Bantuan penyaluran air bersih pun, menjadi solusi sementara. Namun, bukan menjadi jalan keluar terakhir. Padahal kita sudah 72 tahun merdeka,” sindir Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Loteng H Muhamad kemarin (21/8).

Seharusnya, kata Muhamad ada upaya dari pusat maupun provinsi, memutuskankan mata rantai kekeringan yang dimaksud. Jika mengandalkan daerah, tentu anggarannya tidak cukup. Solusi yang tepat adalah membangun sumur bor secara masal. “Alhamdulillah, tahun ini kita mendapatkan 10 titik pembangunan sumur bor, bantuan dari provinsi, mudah-mudahan bisa ditambah lagi,”harapnya.

Bantuan tersebut, terang Muhamad akan dialokasikan dibeberapa desa di Praya Timur, Praya Barat, Praya Barat Daya dan Pujut.”Jangka pendek kita akan salurkan air bersih, sudah banyak desa yang minta,”katanya.

Mudah-mudahan, lanjut mantan Kabag Aset Setda Loteng tersebut, beberapa hari kedepan sudah didroping. Itu pun, kalau provinsi membantu mobil tangaki air termasuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Dinas Sosial (Dinsos) setempat.”Hari Senin kemarin saya mengutus pejabat BPBD, untuk mengajukan permohonan bantuan yang dimaksud,”bebernya.

Prosedur permintaan droping air bersih, terangnya cukup warga melapor ke aparatur pemerintah desa masing-masing. Kemudian desa bersurat ke BPBD. Setelah itu, bantuan diturunkan. Kendati demikian, tekan Muhamad cara semacam itu seharusnya tidak lagi dilakukan. Jika, mata rantai kekeringan diputuskan.

Lebih lanjut, pihaknya berharap pemerintah desa ikut membantu Pemkab, mengatasi kekeringan. Dengan cara, mengalokasikan dana desa untuk pembangunan sumur bor, tandon air dan pipanisasi.”Alhamdulillah, kalau di Selong Belanak aman-aman saja, kata Kepala Desa (Kades) Selong Belanak Lalu Yahya, terpisah. Sejak awal, kata Yahya pemerintah desa mengutamakan ketersediaan air bersih bagi warganya. Hamper setiap kepala keluarga, memiliki sumur manual dan sumur bor. Sumber mata airnya pun melimpah ruah.”Kuncinya perhatikan kedalaman galian, itu saja,”pesannya.

“Ditempat kami juga seperti itu, Alhamdulillah. Kecuali kekeringan lahan pertanian saja,”cetus Kades Pengembur Supardi Yusuf. Ia mengatakan, jika di desa lain mengalami krisis air bersih di Pengembur sudah tidak ada lagi. Itu setelah, sebagian dana desa dialokasikan untuk pembangunan sumur bor,”Semoga desa-desa di wilayah Praya Timur melakukan kebijakan yang sama, tambah Camat Praya Timur H.Muliardi Yunus.

Wakil Bupati Lombok Tengah Lepas Gerak Jalan SKPD dan Umum

PRAYA-Wakil Bupati Lombok Tengah (Loteng) Lalu Pathul Bahri, SIP melepas gerak jalan cepat tepat di Alun-alun Tastura Adiguna kemarin (21/8) 2017. Gerak jalan cepat tepat tersebut diikuti oleh seluruh SKPD yang di Organisasi Perangkat Daerah yang baru tidak mau ketinggalan juga ikut sebagai peserta dari kalangan masyarakat Umum. Kegiatan gerak jalan cepat tepat ini merupakan rangkaian kegiatan dari HUT ke – 72 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2017.

“Pada kesempatan tersebut Wakil Bupati Lombok Tengah (Loteng) Lalu Pathul Bahri, SIP mengatakan bahwa manfaat jalan cepat menjadi kunci bagi pola hidup sehat sekarang. Jalan kaki, baik jalan kaki biasa atau jalan kaki cepat yakini sebagai olahraga yang mudah dan murah namun efektif untuk meningkatkan kesehatan. Jalan kaki adalah olahraga ringan untuk mrmbakar kalori melalui metabolism tubuh untuk mengubah menjadi energy. Jalan kaki adalah cara pembakaran kalori yang lebih efektif di sela-sela kesibukan kita. Ditambahkan pula Jalan cepat adalah gerak maju dengan melangkah tanpa adanya hubungan terputus dengan tanah. Setiap kali melangkah kaki depan harus menyentuh tanah sebelum kaki belakang meninggalkan tanah. Saat melangkah satu kaki harus berada di tanah, maka kaki tersebut harus lurus/ lutut tidak bengkok dan tumpuan kaki dalam keadaan posisi tegak lurus. Kelihatanya olahraga jalan cepat mudah dilakukan, namun perlu latihan yang sungguh-sungguh untuk dapat melakukan jalan cepat dengan benar. Ketika dalam sebuah perlombaan jalan cepat, kesalahan teknik ini dapat membuat atlet terkena diskualifikasi.

Olah raga jalan cepat merupakan metode berjalan kaki dengan kecepatan di atas rata-rata kecepatan berjalan pada umumnya yaitu sekitar 7 sampai 9 kilometer per jam. Untuk membedakannya dari jogging atau berlari, jalan cepat mengharuskan setidaknya ada satu kaki yang menapak tanah ketika berjalan. Jalan Cepat bukan hanya sekedar olahraga, tapi jalan cepat juga merupakan olahraga yang menguras banyak energi namum menyehatkan, dan juga jalan cepat di pertandingkan di cabang olahraga athletik.

Wakil Bupati juga menyampaikan apresiasi dan  terima kasih kepada semua OPD atas keikutsertaan mengikuti gerak jalan semoga ini sebagai salah satu ajang mempererat rasa persatuan dan kesatuan kita.

Dewan Tekankan Perbup Setiap Perda Dibuat dengan Cermat

Dewan tekankan agar setiap Peraturan Bupati (Perbup) yang dibuat sebagai legal pelaksanaan  setiap Peraturan Daerah (Perda) harus disusun dengan cermat, sehingga tidak terjadi multitafsir terhadap Perbup tersebut. Penekanan itu disampaikan dewan mulai sidang, kamis (16/8/2017) yang digelar diruangsidang utaman DPRD setempat.

Salah seorang anggota dewan, Lege Warman yang pada saat itu selaku Juru Bicara (Jubir) Panitia Khusus (Pansus) yang membahas soal Rancangan Peraturan Daerah (ranperda) perubahan perda tentang penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan desa, tegaskan agar tidak ada lagi perbup yang memiliki multi tafsir yang mengakibatkan terjadinya kekisruhan.

Dengan disetujuinya perda perubahan atas perda tentang penyelenggaraan pemerintahan pembangunan desa tersebut, dewa berharap perbup yang diterbitkan sebagai peraturan pelaksana atas perda itu dibuat secermat mungkin. Dan diminta untuk melakukan kajian secara konfrehensif setiap subastansi peraturan daerah, dengan peraturan yang lebih tinggi.’’Sehingga tidak terjadi multitafsir terhadap substansi norma yang diatur pada perda maupun perbup tersebut,’’tandasnya.

Selain itu dewan juga meminta kepada Pemerintah Daerah (Perda) untuk melakukan sosialisasi secara intens terhadap setiap perda dan perbup yang telah diterbitkan tersebut kepada seluruh masyarakat memahaminya dan saat peraturan itu dilaksanakan, tidak ada lagi masyarakat yang mempermasalahkan dan bahkan mempertanyakan keabsahan arti dan maksud dari peraturan tersebut.

Adapun beberpa catatan penting atau perubahan perda tentang  penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa itu lanjut Lege Warman antara lain, soal judul yang tetap sesuai dengan yang dijauhkan oleh pemerintah daerah yakni Perda perubahan atas perda nomor 1 tahun 2016 tentang penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan desa dan merubah sejumlah subtansi norma yang ada didalamnya.

Sementara anggota DPRD dari fraksi Demokrat, M.Samsul Qomar, S.Sos, menyatakan sejak awal bahwa perda nomor 1 tahun 2016 tentang penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa itu sudah sangat bagus karena sudah dibahas sebelumnya juga oleh Pansus DPRD. ‘’Maka menurut kami sebenarnya, tidak perlu ada perubahan itu, cukup sempurnakan perbupnya saja sudah beres,’’ujarnya usai sidang digeral hari itu.

Seperti yang disampaikan Jubir Pansus lanjut SQ sapaan akrab politi dari kecamatan Pringgarata ini, yang perlu lebih cermat yakni peraturan bupatinya sehingga tidak menimbulkan berbagai macam penafsiran. Khususnya terkait dengan berbagai substansi soal pemilihan Kades. Hal itu sangat rentan menimbulkan gejolak dimasyarakat.’’Semoga saja perbup sebagai peraturan pelaksana dari perda itu benar-benar dibuat bagus sehingga tidak ada multi tafsir lagi.

Wabup Lepas Gerak Jalan HUT RI

Wakil Bupati Lombok Tengah, L.Pathul Bahri melepas peserta lomba gerak jalan cepat dalam rangka HUT RI ke 72 di Alun Alun Tastura 21/8.Untitled_1

Peserta tidak hanya berasal dari SKPD akan tetapi juga dari peserta umum dengan berbagai gaya dan keunikannya.

 

Wabup berpesan untuk terus memupuk semangat 45 didalam jiwa rakyat Indonesia. Selain itu Wabup juga selalu berpesan kepada peserta untuk menjauhi Narkoba. Amril

 

Gunung Tunak, TWA Dan Pantai yang Mempesona

Jarak tempuh yang cukup jauh dari Praya ke Gunung Tunak tak menyurutkan langkah para ibu-ibu PKK untuk menuju lokasi lomba masak itu.

Menuju lokasi lomba masak bukanlah perkara mudah dari pertigaan bumbang ke arah selatan diperkirakan sekitar 10 kilo menyusuri pantai dan bukit yang curam dan licin. Maklum jalan tanah dan bebatuan membuat perjalanan penuh kehatihatian. Salah sedikit akan terpeleset dan jatuh.

Memang untuk menuju lokasi bisa tempuh dengan mobil atau sepedah motor. Bekas jalan yang baru saja diperlebar dengan alat berat masih terlihat. Maklum ditempat itulah puncak jambore jelajah TWA dalam rangka hari konservasi nasional.

Di Gunung Tunak tempat destinasi wisata alam yang ada di Lombok Tengah. Tempat itu terdapat satwa langka yang dilindungi seperti burung, biawak, rusa dan lain sebagainya.

Ke depan jenis satwa akan ditambah seperti penangkaran rusa dan juga kupu-kupu. ”Investor korea akan membangun sejumlah pasilitas pendukung destinasi wisata alam ditempat itu” kata Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB H.L.Faozal.

Gunung Tunak Desa Merta Kecamatan Pujut, selain memiliki taman wisata alam, Tunak juga memiliki pantai yang sangat indah. Luas hutan lindung yang menjadi destinasi sekitar 240 an hektar. Hanya saja akses jalan serta fasilitas beriwisata masih jauh dari harapan.

Salah satu fasilitas yang sangat penting namun belum dibangun adalah kemudahan berkomunikasi. Ditempat itu seluruh operator telekomunukasi tidak ada singnal sehingga praktis tidak bisa berkomunikasi dengan pihak luar.

Oleh karena itu untuk menjadi TWA Gunung Tunak menjadi andalan pariwisata maka pasilitas jalan dan jadi yang lain harus dilengkapi.

 

Loteng Darurat Kekeringan

PRAYA-Kekeringan yang melanda 82 desa di Sembilan kecamatan di Lombok Tengah (Loteng), membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat, menetapkan status darurat kekeringan. Mereka pun berharap, provinsi turun tangan membantu.

“Di satu sisi, permintaan air bersih banyak. Di sisi lain, alat untuk membawa air bersihnya terbatas,”keluh Kepala BPBD Loteng H Muhammad kemarin (18/8). Ia mengatakan, kekeringan di Sembilan kecamatan dirasakan 13.278 kepala keluarga (KK), dengan 282.793 jiwa.”Kondisi seperti ini oun, setiap tahunnya kita hadapi,”katanya.

Lokasi paling parah meliputi Praya Timur, Pujut, Praya Barat dan Praya Barat Daya. Sebagian diwilayah tengah dan utara. Untuk menutupi kekurangan yang ada BPBD pu meminta bantuan ke Dinas Sosial dan Perusahaan Air Minum (PDAM) setempat. Di dua instansi itu, kata Muhammad terdapat tiga mobil tangki air. Sementara di BPBD tidak ada. Kecuali, mobil pemadam kebakaran saja. Itu pun, kalau digunakan harus dibersihkan terlebih dahulu.”Kita berharap, kepolisian juga ikut membantu,”ujarnya.

Meski kerap terjadi, nyatanya fasilitas penyaluran air bersih yang dimiliki Pemkab Loteng masih terbatas. Atas dasar itulah, BPBD sedang berusaha melobi pusat, agar menggelontorkan anggaran pengadaan mobil tangki air bersih.

“Mari kita berdoa, semoga Allah menurunkan hujan,”seru mantan Kabag Aset Setda Loteng tersebut. Sementara itu, Anggota DPRD Loteng dari Pujut – Praya Timur Legewarman mengatakan, solusi untuk menyelesaikan kekeringan di wilayah selatan adalah Dam Mujur harus dibangun secepatnya. Jika tidak, maka potret kekeringan seolah menjadi berita baisa saja.”Tolong provinsi dan pusat serius dong,”sindirnya.

Jaga NKRI, Warga Lintas Agama Doa Bersama

PRAYA-Kodim 1620/Lombok Tengah (Loteng), menggelar doa bersama lintas agama. Melibatkan para tokoh dan lintas agama. Tujuannya, untuk menyamakan langkah, guna membangun dan mempertahankan NKRI, serta membantu pemerintah mensukseskan pembangunan daerah.

“NKRI harga mati, tidak bisa ditawar-tawar lagi,”tegas Kasdim 1620/Loteng Mayor Inf. Mustawan, kamis malam (17/8) kemarin di Lapangan Kodim. Ia mengatakan, kekuatan dalam menjaga keutuhan NKRI, ada pada persatuan dan kesatuan, kebersamaan, kekompakan, toleransi dan semangat gotong royong.

“Sehingga, melalui doa bersama lintas agama ini, mari kita wujudkan persatuan dan kesatuan itu,”serunya.

Dalam kesempatan itu, para tokoh agama pun secara bergiliran memanjatkan doa. Mereka berharap. Loteng tetap maju dalam segala aspek kehidupan. Yang tidak kalah pentingnya juga, Indonesia tetap jaya. “Insya Allah, kegiatan seperti ini rutin kita gelar, tambah Mustawan.

Di tempat yang berbeda, Parisada Hindu Dharma Indinesia (PHDI) Loteng menggelar karnaval budaya bertajuk kebhinekaan. Para peserta pun menggunakan pakaian adat nusantara, adat Bali, Sasak, Sumbawa, Bima, Jawa hingga Kalimantan. Karnaval dimulai dari Kantor Bupati, menuju alun-alun Tastura, Praya. “Ini wujud persatuan dan kesatuan kita. Tidak boleh ada perbedaan,”kata PHDI Loteng Komang Restu.