Bupati Lepas Kontingen Porprov

Bupati Lombok Tengah, HM. Suhaili FT, SH, melepas ratusan atlet Lombok Tengah (Loteng) yang akan berlaga pada Porprov NTB pada sebanyak 23 Cabang olahraga (Cabor), Jumat (7/12), Pelepasan dilakukan secara simbolis bersama Ketua DPRD Lombok Tengah sekaligus Ketua Koni Lombok Tengah. H. Fuaddi FT, SE bersama jajaran Oragnisasi Perangkat Daerah (OPD) di Bencingah Adiguna Praya. Bupati Lombok Tengah HM. Suhaili FT, SH dalam sambutannya menyatakan, para atlet Lombok Tengah harus berlaga atau bertanding dengan tetap menjunjung tinggi sportifitas, untuk meraih prestasi terbaik.

Pemerintah Daerah Lombok Tengah sendiri akan memberikan reward atau hadiah khusus kepada atlet yang berhasil meraih prestasi atau medali. Bagi atlet uang tunai sebesar Rp. 25 juta, peraih medali perak sebesar Rp. 15 juta, dan Rp. 10 juta bagi atlet yang memperoleh medali Perunggu.

Terlepas dai bonus yang disiapkan tersebut, Bupati mengharapkan kepada para atlet untuk berjuang semaksimal guna bisa meraih prestasi dan tentunya bisa mengharumkan nama Lombok Tengah. (MP).

Loteng Kembali Raih WTP?

PRAYA-Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, berpeluang besar mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, untuk kali ke 7. Hal itu mencuat, setelah lawatan mantan Ketua BPK RI Profesor Harry Azhar Azisnk ePendopo Bupati, kemarin (4/12).

“WTP ke 7 kalinya ini  masih kurang. Karena, Pemerintak Bupaten harus bersemangat lagi meningkatkan  indikator kesejahteraan masyarakat, saran Profesor Harry.

Kendati demikian, pihaknya menilai kalau dibandingkan kabupaten/kota lain di NTB kinerja dan program kerja Bupati Lombok Tengah HM Suhaili FT, di atas rata-rata nasional. Khususnya, menyangkut tata kelola keuangan daerah dan tata kelola asst daerah.

Terbukti, sanjugnya lagi sudah berkali-kali mendapat WTP. Padahal, predikat semacam itu tidaklah mudah. Namun, Bupati mampu menunjukkan keberhasilannya, fisik maupun non fisik. Atas dasar itulah, BPK RI memutuskan mengubah pola pemeriksaan. Kedepan, pemeriksaannya tidak lagi manual, tapi berbasis teknologi.

“Ada empat Kabupaten yang kami terapkan seperti itu. Sisanya, masih manual, “ujarnya. “Kunci keberhasilan adalah koordinasi. Itu saja. “lajut Profesor Harry.

Kata koordinasi, diakuinya mudah diucapkan, tapi sulit diterapkan. Karena dengan koordinasi, maka setiap kekurangan yang ada, dengan cepat ditutupi. Kemudian, setiap kelebihan yang ada, dengan cepat dipsempurnakan lagi. “Mohon petunjuk, apakah boleh kami berikan predikat yang sama seperti BPK, bagi desa-desa, “sambung Sekda Loteng HM. Nursiah.

Bagi desa yang dinaggap berhasil, tambahnya akan diberikan predikat WTP. Kemudian, perghargaan atas predikat yang diterima. Begitu seterusnya. Jika diperbolehkan secara hukum, maka Inspektoratlah sebagai penanggungjawabnya. “Seperti itu, ujar orang nomor satu dijajaran birokrasi Loteng tersebut. (Lombok Post)

Wakil Bupati Lombok Tengah Serah Sertifikat Secara Simbolis

Wakil Bupati Lombok Tengah H.Lalu Pathul Bahri, SIP di Bencingah Adiguna Praya menyerahkan Sertifikat secara simbolis kepada masyarakat, hadir pula Kepala BPN Wilayah Prov. NTB, Forkopinda Lombok Tengah, Kepala OPD Lombok Tengah, Kepala BPN Lombok Tengah, Camat, Kepala Desa serta masyarakat lainnya.

Wakil Bupati Lombok Tengah  H.Lalu Pathul Bahri, SIP kesempatan tersebut menyampaikan bahwa rasa syukur kepada Allah SWT atas, kalau saja bumi dan langit tidak diciptakan beserta isinya mungkin tidak akan sertifikat di dunia ini. Oleh karena itu sekali bahwa penyerahan sertifikat dalam bulan kelahiran Rasulullah Muhammad SAW, karena keberadaan bumi dan langit beserta isinya diakibatkan oleh kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Jadi sungguh luar biasa bahwa kami berterima kasih dam apresiasi kepada pihak BPN Kabupaten Lombok Tengah dan BPN Provinsi yang telah menyukseskan kegiatan pembuatan sertifikat dan ini juga merupakan program Presiden yang menjadi program strategis nasional.

Wakil Bupati pula berharap agar sertifikat yang dimiliki disimpan dengan baik sehingga bisa dimanfaatkan dan menjadi bukti hak milik yang ditinggalkan untuk anak-anak kta.

Kesempatan itu pula Kepala BPN Lombok Tengah melaporkan bahwa program pembuatan serfikat dilaksanakan dengan lancar dan tepat waktu sehingga sertifikst yang dibagi pada kesempatan ini sebanyak 27 ribu sertifikat yang diterima oleh masyarakat Lombok Tengah.

Loteng Siapkan Rp. 95 Miliar untuk Penanggulangan Angka Kemiskinan

Wakil Bupati Lombok Tengah H. Lalu Pathul Bahri, SIP dalam keterangan persnya kemarin menyatakan, Data kemiskinan untuk tahun ini belum pihaknya terima dari BPS. Dan kalau dikaitkan dengan dampak gempa yang terjadi diwilayah Lombok Tengah dengan data kemiskinan di Lombok Tengah, pihaknya mengakui dampaknya kecil sekali. “Kami tetap berharap, untuk data kemiskinan di Lombok Tengah untuk tahun 2018 ini terus menurun, “harapnya.

Wakil Bupati menegaskan, untuk menurunkan angka kemiskinan di Lombok Tengah. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dengan pihak terkait lainnya tetap konsen untuk terus menurunkan angka kemiskinan itu. Bahkan, pihaknya menegaskan siapapun tidak bisa memprediksi angka kemiskinan keluar dari Badan Pusat Statistik (BPS), dan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah murni hanya menerima hasil angka kemiskinan itu dari BPS.

Termasuk indikator kuisionerrintah Kabupaten Lombok Tengah murni hanya menerima hasil angka kemiskinan itu dari BPS.

Termasuk indikator kuisionernya lanjut Wakil Bupati, hampir mencapai 400 indikator. Dan yang paling tahu tentang hal itu hanya BPS. Sebab mereka yang memiliki ilmu itu. “Namun tetap kami berWakil Bupati, hampir mencapai 400 indikator. Dan yang paling tahu tentang hal itu hanya BPS. Sebab mereka yang memiliki ilmu itu. “Namun tetap kami berharap dengan terjadinya gempa kemarin, tidak berpengaruh besar terhadaharap dengan terjadinya gempa kemarin, tidak berpengaruh besar terhadap angka kemiskinan yang terjadi di Lombok Tengah, “harapnya.

Namun yang perlu diperhatikan saat ini kata Wakil Bupati, yaitu terkait dengan kesenjangan antaraa pihak yang kaya dengan yang miskin kedepannya. Apalagi untuk penurunan angka kemiskinan target yang ditetapkan oleh Provinsi yang sebelumnya mencapai 2 persen, malah saat ini menargetkan 1,5 persen. Apalagi semakin kecil semakin berat. Beda-beda indikator dalam setiap penurunan angka kemiskinan itu. “Kalau kami di Lombok Tengah targetnya untuk penurunan angka kemiskinan dari angka 1 persen sampai dengan 1,5 persen,”kata H. Lalu Pathul Bahri.

Dimana untuk tahun  2019 menurut Wakil Bupati, anggaran penurunan angka kemiskinan mencapai kurang lebih Rp. 95 miliar, dimana anggaran ini yang menyentuh langsung ke masyarakat. Dimana dengan anggaran itu diperuntukkan untuk banyak sekali kegiatan yang dikelola oleh 15 OPD yang terlibat untuk sasaran penanggulangan kemiskinan ini. (MP).

DPRD Loteng Setujui APBD Tahun 2019

Setelah melalui beberapa tahapan pembahasan dan pengkajian yang cukup panjang sejak tanggal 9 November sampai 29 November 2018 lalu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) akhirnya menyetujui dan mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Lombok Tengah Tahun Anggaran 2019.

Pengesahan APBD tahun 2019 tersebut disahkan melalui sidang paripurna laporan badan anggaran terhadap hasil pembahasan nota keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Lombok Tengah tahun 2019 yang dipimpin langsung Ketua DPRD Lombok Tengah H.A Puaddi, SE didampingi Wakil Ketua, H. Burhanudin Yusuf dan H. Muhammad Nasip, SIP dan dihadiri Wakil Bupati Loteng HL.Pathuk Bahri, SIP, Sekda Loteng HM.Nursiah, S.Sos., M.Si, Forkopinda Loteng dari unsur OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah di Rupatama DPRD, Jum’at (30/11/2018).

Dalam sambutannya, Jubir Banggar D’at (30/11/2018).

Dalam sambutannya, Jubir Banggar DPRD H. Humaidi mengatakan, nota keuangan dan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2019 disusun berdasarkan KUA dan prioritas PPAS yang teelah disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD Lombok Tengah pada tanggal 1 Agustus 2018 lalu. Dalam rentan waktu yang lama antara persetujuan KUA/PPAS dengan pembahasan nota keuangan dan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2019 tersebut. “Terjadi beberapa dinamika yang cukup berpengaruh terhadap struktur APBD, khususnya dengan telah disahkannya RUU tentang APBN tahun 2019 menjadi UU pada tanggal 31 Oktober lalu. “katanya.

Dijelaskan, salah satu bagian penting dari APBN tersebut adanya kepastian nominal besaran TKDD yang meliputi DBH, DAU, termasuk DAU tambahan untuk dukungan pendanaan bagi kelurahan guna mendanai pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

Selain itu juga, terdapat DAK fisik yang terkelurahan.

Selain itu juga, terdapat DAK fisik yang terdiri dari DAK fisik reguleri dari DAK fisik reguler yang mencakup 11 bidang. DAK fisik penugasan yang mencakup 11 bidang. Sedangkan DAK non fisik yang mencakup 12 jenis DAK non fisik termasuk penambahan 4 jens dana baru yang meliputi BOP kesetaraan, BOP Museum dan Taman Budaya, “Dana Pelayanan, dana kepariwisataan dan dan bantuan BLPS, DID, yang dialokasikan kepada daerah tertentu sebagai penghargaan atas perbaikan dan pencapaian kinerja di bidang tata kelola keuagan daerah, pelayanan dasar publik dan kesejahteraan masyarakat. “jelasnya.

Sementara itu, khusus Kabupaten Lombok Tengah, pada tahun anggaran 2019 akan mendapatkan tambahan dana pada beberapa komponen pendapata daerah dengan rincian, DAU bertambah sebesar Rp. 43.569.708.000 menjadi Rp. 1.028.786,865.000, DAK bertambah sebesar Rp. 233.095.927,000 menjadi Rp. 487.803.367.000, DBH pajak dari Provinsi dan Kabupaten lainnya bertambah sebesar Rp. 10.437.234.737 menjadi Rp. 83.248.396.587, dana penyesuaian dan otonomi khusus bertambah sebesar Rp. 35.535.193.000 menjadi Rp. 207.593.000 dan dana desa bertambah sebesar Rp. 37.750.990.000 menjadi Rp. 193.175.390.000.

“Selain penambahan sumber pendapatan daerah tersebut, juga mengalami pengurangan pada beberapa komonen pendapatan daerah  dengan rincian, DID berkurang sebesar Rp. 2.215.797.000 menjadi Rp. 14.284.203.000, Bagi Hasil Pajak Non Pajak mengalami penurunan sebesar R. 77.288.020.000, pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan hibah berkurang sebesar Rp. 150.000.000.000 menjadi Rp. 98.153.011.000, “terangnya.

Oleh karena itu, memperhatikan dinamika asumsi penadapatan daerah tersebut, maka secara keseluruhan target pendaapatan daerah tahun anggaran 2019 direncanakan bertambah sebesar Rp.156.256.179.737. menjadi Rp. 2.153.508.112.587. Hal ini berdampak pada adanya pergeseran dan penyesuaian terhadap belanja daerah dengan rincian, belanja tidak langsung bertambah sebesar Rp. 51.843.317.468,25 menjadi Rp. 1.245.027.059.587,00 yang meliputi belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa.

Sedangkan untuk belanja langsung bertambah sebesar Rp.104.412.862.268,75 menjadi Rp. 988.440.053.000,00. “Memperhatikan perbandingan besaran pendapatan daerah dengan belanja daerah, maka terdapat defisit sebesar Rp. 79.959.000,00. Terhadap defisit belanja tersebut, ditutupi dengan penerimaan pembiayaan pada tahun anggaran 2019 sebesar Rp.79.959.000,000. “Untuk tahun 2019, struktur APBD Loteng direncanakan dalam posisi berimbang, “terangnya.

Sementara itu Wakil Bupati Lombok Tengah H.Lalu Pathul Bahri, SIP dalam sambutannya mengatakan untuk meluruskan dan menyempurnakan nota keuangan Ranperda APBD tahun anggaran 2019 pihak menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap disepakatinya keputusan Ranperda keuangan APBD 2019.

“Pemerintah daerah sebagai penyelenggara harus berupaya memantapkan pelaksanaan dan pembangunan di daerah ini. Untuk itu kami minta maaf jika ada kesalahan dalam pembahasan selama ini, “pungkasnya. (MP).

Puluhan Ribu Masyarakat Meriahkan Jalan Sehat Dalam Rangka HUT JORPRI Ke-47 Loteng

Puluhan ribu masyarakat mulai dari kalangan umum hingga ASN pada hari Minggu (2/12) kemarin mengikuti jalan santai yang diselenggarakan oleh KORPRI (Korp Pegawai Republik Indonesia) Lombok Tengah dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahunnya ke-47.

Kegiatan jalan sehat atau jalan santai ini dipusatkan di Bencingah Adiguna Lapangan Muhajirin Praya Kabupaten Lombok Tengah. Peserta yang mengikuti kegiatan tersebut, bukan hanya dari kalangan masyarakat Lombok Tengah saja, melainkan dari luar, Lombok Tengah juga ikut memeriahkan  HUT KORPRI di Lombok Tengah ini.

Dalam kesempatan itu Bupati Lombok Tengah HM Suhaili FT, SH saat melepas puluhan ribu peserta jalan santai ini menyatakan, saat ini kita sebagai warga masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB). Dan khususnya sebagai warga masyarakat Lombok Tengah, mengikuti kegiatan jalan sehat dalam rangka  memperingati HUT JORPRI yang ke-47.

Momen ini menurut Bupati, sebagai wahana pengikat silaturrahim kita sebagai warga negara dan sebagai masyarakat NTB dan khususnya warga masyarakat Lombok Tengah. Kegiatan ini juga lanjut Bupati HM.Suhaili FT,SH, sebagai wahana rekreasi dan hiburan bagi keluarga kita khususnya yang ada di Lombok Tengah.

Dari konfirmasi dari Panitia Penyelenggara kata Bupati, hadiah yang dipersembahkan dalam kegiatan ini berasal dari beberapa pihak yaitu, hadiah utama yaitu satu unit rumah, kemudian hadiah berikutnya ada empat tiket Umrah. Dua tiket umrah ini, pertama dikhususkan untuk ke satu bagi petugas yang ada di rumah ibadah. Baik itu yang ada di Masjid, Pura maupun Greja. “Bagi yang muslim apabila memenangkannya akan mendapatkan Tiket Umrah, namun bagi yang diluar muslim misalnya bagi yang Nasrani akan mendapatkan tiket ziarah ke Kota Sucinya seperti ke Yerosalem. Meskipun kita beda agama, tetapi kita sama-sama warga negara dan masyarakat Lombok Tengah. Jadi tidak ada perbedaan, “tegas Bupati.

Kemudian tiket umrah yang kedua, akan dikhususkan kepada komunitas baju kuning atau petugas kebersihan yang ada di Lombok Tengah. Mereka yang membersihkan lingkungan, jalan-jalan kita yang ada di Loteng ini. “Sedangkan dua tiket umrah lainnya, akan diperuntukkan kepada peserta dari kalangan umum, “jelasnya.

Bupati menegaskan juga, hadiah yang dipersembahkan dalam HUT KORPRI yang ke -47 ini bukan berasal dari hasil penjualan karcis. “Kalau dari penjualan karcis hadiahnya itu hukumnya haram. Hadiah ini merupakan sumbangan atau partisipasi berbagai pihak, salah satunya dari Baznas Lombok Tengah, dan dari kami-kami dari jajaran pelayan masyarakat atu dari jajaran KORPRI di Lombok Tengah, “tegasnya.

Pihaknya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang sudah ikut serta menyemarakkan dan memeriahkan HUT KORPRI yang ke-47 ini. Dalam kesempatan itu juga, sebelum jalan santai mulai digelar, Bupati mengajak semua pihak untuk berdoa untuk keselematan semua yang ikut dalam kegiatan itu.

Khusus untuk dua tiket umrah dari pasukan kebersihan dimenangkan oleh Lalu Afifudin, sedangkan dari Pengurus rumah ibadah dimenangkan oleh Amaq Jinem dari Masjid Nurul Iman. Sedangkan untuk hadiah utama berupa satu unit rumah dimenangkan oleh Alit Hasan dari Terara. (MP).

Wabup : Junjung Tinggi Panca Prasteya Korpri dan Teruslah Berbakti untuk Pertiwi

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun Pegawai Republik Indonesia (HUT KORPRI) yang ke-47 di halaman Kantor Bupati Lombok Tengah, Kamis (29/11/2018). Dalam hal ini Wakil Bupati Lombok Tengah H. Lalu Pathul Bahri, SIP memimpin langsung upacara tersebut dan dihadiri, Sekda Loteng, HM. Nursiah, S.Sos., M.Si, Wakapolres Lombok Tengah, Kompol Haris Dinzah, Kepala OPD dan jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

Wakil Bupati Lombok Tengah H.lalu Pathul Bahri, SIP selaku inspektur upacara saat membacakan sambutan Presiden RI Joko Widodo selaku Penasehat Nasional Korpri nebgatakan, selama 47 tahun, Korpri beserta jajaran ASN telah memberikan kontirbusi besar terhadap masyarakat, bangsa dan negara. Selain itu juga, Korpri merupakan salah satu pengikat dalam memperkokoh persaudaraan dan persatuan nasional dalam keberagaman. “ASN telah menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan dalam pembangunan nasional serta menjadi teladan dalam mengedepankan budi pekerti, etika dan profesionalisme, “katanya.

Untuk itu, atas nama seluruh rakyat Indonesia kami menyampaikan terima kasih yang sebesarnya atas apa yang telah menjadi capaian hingga hari ini dan tidak terlepas dari peran serta ASN di semua sektor pemerintahan dan semua wilayah di Indonesia serta perwakilan di luar negeri. “Apresiasi sebesar-besarnya untuk para ASN yang bertugas di daerah terpencil dan pulau terluar dengan dedikasi dengan segala keterbatasan yang dihadapi, “ujarnya.

Oleh karena itu, pemerintah selalu memberikan prioritas untuk kesejahteraan ASN melalui peningkatan penghasilan serta dukungan jaminan kesehatan, perumahan dan pensiun. “Upaya untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat bangsa dan negara harus ditingkatkan dan dihadapkan pada perubahan sosial dan perekonomian yang pesat, “terangnya.

Untuk itu juga, ASN harus melakukan banyak penyesuaian untuk mengantisipasi perubahan zaman. Dimana revolusi industry telah membawa perubahan sosial, politikm ekonomi dan budaya di seluruh dunia. “Perkembangan tekhnologi informasi di bidang perkomputeran dan media sosial memang memfasilitasi kinerja birokrasi. Namun terkhnologi tersebut juga memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan menuntut pelayanan yang lebih baik, “katanya.

Dijelaskannya, pemanfaatan tekhnologi oleh masyarakat dan dunia usaha untuk menyampaikan aspirasi tersebut akan menjadi beban bagi ASN jika tidak diikuti dengan perubahan kerja. ASN harus sungguh-sungguh dalam melayani masyarakat, meningkatkan kualitas kerja dan tata kelola pemerintahan serta menjaga akuntabilitas. “Mau tidak mau ASN harus melakukan inovasi, menyederhanakan proses kerja, memajukan ilmu penegtahuan tekhnologi dan berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait, “jelasnya.

Ia juga meminta kepada ASN untuk tidak terjebak dalam ego sektoral, ego organisasi dan ego programnya masing-masing karena semua permasalahan yang ada di masyarakat bersifat lintas sektoral bahkan lintas daerah. Dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan tekhnologi saya yakin ASN bisa mengaktualisasikan baktinya lebih baik untuk masyarakat, bangsa dan negara, “terangnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, dalam 4 tahun terakhir ini, pemerintah telah memprioritaskan pembangunan infrastruktur, membuka keterisolasian, membangun konektivitas, memperkokoh persatuan nasional, memperbaiki pelayanan masyarakat dan membangun sentra ekonomi baru. “Mulai tahun 2019 mendatang, pemerintah akan melakukan program besar-besaran untuk memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menghadapi tantangan zaman yang semakin berat, “ungkapnya.

Menurutnya, kualitas SDM di pemerintahan dan swasta, SDM di semua sektor dan kualitas SDM di usia dini dan remaja harud ditingkatkan secara signifikan. Harus mampu menghadapi dan memanfaatkan peluang dari dunia tekhnologi yang sedang berkembang pesat.

Ia juga meminta seluruh jajaran ASN segera mempersiapkan diri untuk menjadi agen transfortasi penguatan SDM dalam membangun talenta anak bangsa. “Saya yakin transformasi kualitas SDM ini bisa memberikan hasil yang positif bagi kemajuan bangsa dan negara. Junjung tinggi Panca Prasetya Korpri dan teruslah berbakti untuk ibu pertiwi, “pungkasnya. (MP).

Wakil Bupati Launching Aplikasi PPID

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Lombok Tengah menggelar acara sosialisasi pengamanan informasi dan data yang dirangkaikan dengan lanching aplikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lombok Tengah. Acara tersebut di buka langsung Wakil Bupati Lombok Tengah H. Lalu Pathul Bahri, SIP dan dihadiri Narasumber dari pusat dan provinsi, serta unsur OPD Lombok Tengah bertempat di Hotel Grand Royal, Selasa (27/11) 2018.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Lombok Tengah Drs. H.Muhamad Zarkasi mengatakan latar belakang dilaksanakannya sosialisasi tersebut untuk membantu pemerintah daerah dalam mengamankan dan menyalurkan infromasi yang bervestigasi sandi. Baik dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah maupun pemerintah daerah ke  pemerintah pusat.

Dikatakannya, seiring dengan perkembangan teknologi tugas dan fungsi persandian semakin berkembang. Bukan hanya melayani keamanan informasi tetapi membantu mengamankan asset informasi, dokumen data dan jaringan yang ada di semua organisasi perangkat daerah. “Untuk itu kami perlu mensosialisasikan peran dan fungsi persandian dan pengamanan informasi serta bagaimana cara pengamanannya, katanya.

Sementara itu, Wakil Bupati Lombok Tengah H.Lalu Pathul Bahri, SIP dalam sambutannya mengatakan sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka sangat penting untuk mensosialisasikan keterbukaan informasi seluas-luasnya demi kemaslahatan masyarakat. “Kalau dulu semakin tertutupnya informasi pemerintahan itu semakin baik. Tapi sekarang semakin tertutupnya informasi pemerintahan semakin buruk,”ujarnya.

Menurutnya, keterbukaan informasi bisa memberikan masyarakat itu menjadi melek. Oleh karena itu, ia meminta seluruh aparatur pemerintah daerah untuk mengikuti sosialisasi informasi publik tersebut dengan baik. Karena keterbukaan informasi merupakan sebuah kewajiban yang harus ditunaikan. “Sudah saatnya kita terbuka dan silahkan simpan informasi yang memang harus dirahasiakan sesuai aturan yang ada, “jelasnya.

Ia mengatakan, badan publik sebagai sumber informasi harus memiliki wadah khusus pelayanan informasi yang disebut pelayanan informasi yang disebut PPID. Badan ini dibentuk Diskominfo ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi yang dibutuhkan. “Saya berharap informasi yang diberikan PPID dapat dimanfaatkan  dan dilakukan sebaik-baiknya oleh semua organisasi perangkat daerah demi memenuhi kebubtuhan masyarakat Lombok Tengah,”katanya.

Ia juga berharap agar apa yang disosialisasikan tersebut dapat dikembangkan untuk generasi penerus guna memiliki intelektual tinggi untuk kemajuan Lombok Tengah kedepan.

Acara selanjutnya pemaparan terkait bagaimana cara pengamanan informasi serta penggunaan sistem persandian melalui aplikasi yang diterangkan narasumber dari pusat dan provinsi yang telah dilaksanakan berbagai daerah di Indonesia dan pencurian data melalui server dan media sosial. (MP).