Alhamdulillah, Kembali Lombok Tengah Raih WTP Ke-5

Wabup Loteng, L. Pathul Bahri (tengah) bersama Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi, MA (kiri) dan Sekda Loteng, H.M.Nursiah, S.Sos., M.Si (kanan) saat menerima Penghargaan WTP, Senin (19/12)

Wabup Loteng, L. Pathul Bahri (tengah) bersama Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi, MA (kiri) dan Sekda Loteng, H.M.Nursiah, S.Sos., M.Si (kanan) saat menerima Penghargaan WTP, Senin (19/12)

Wakil Bupati Lombok Tengah, Lalu Pathul Bahri menerima Piagam Penghargaan terhadap pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan tahun 2015, Senin 19 Desember 2016, bertempat di Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB. Penghargaan diberikan oleh Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi, MA didampingi Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB, Taukhid. Wabup hadir didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah, H.M.Nursiah,S.Sos.,M.Si.

Selain penyerahan piagam penghargaan WTP, kegiatan tersebut juga dirangkai dengan prosesi penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) petikan tahun 2017 kepada Kuasa Pengguna Anggaran di wilayah Provinsi NTB. DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang menjadi dasar pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN, sekaligus menjadi dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah. “Penyerahan DIPA tahun 2017 dilaksanakan lebih awal agar pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran lebih cepat dan segera memberikan manfaat yang nyata kepada seluruh masyarakat, khususnya di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat” kata Taukhid, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB dalam sambutannya.

Pada kesempatan tersebut, diumumkan juga 5 desa di Provinsi NTB yang mendapatkan penghargaan sebagai  “Desa Pelopor Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Desa”. Kelima desa tersebut yakni Desa Montong Gamang Kabupaten Lombok Tengah, Desa Leu Kabupaten Bima, Desa Sori Sakalo Kabupaten Dompu, Desa Baru Tahan Kabupaten Sumbawa dan Desa Aikmel Utara Kabupaten Lombok Timur. (ikr/humas)

 

Upacara HKN, Pemkab Loteng Serahkan Reward Insentif Untuk 1.862 Kader Posyandu

Peserta Upacara HKN ke-52 di Alun-Alun Tastura Praya, Sabtu (12/11)

Peserta Upacara HKN ke-52 di Alun-Alun Tastura Praya, Sabtu (12/11)

PRAYA-Upacara Hari Kesehatan Nasional (HKN) Ke-52 di Kabupaten Lombok Tengah, dilangsungkan di Alun-Alun Tastura Praya, Sabtu 12 November 2016. Bertindak selaku inspektur upacara Wakil Bupati Lombok Tengah, Lalu Pathul Bahri, membacakan pidato tertulis Menteri Kesehatan, Prof. DR. Dr. Nila Djuwita F. Moeloek, SP.M (K). Dalam sambutannya, menteri kesehatan mengajak masyarakat Indonesia untuk menerapkan gaya hidup sehat. “Saya berpesan kepada masyarakat, ayo hidup sehat lakukan aktivitas fisik, minimal 30 menit setiap hari, konsumsi sayur dan buah setiap hari, agar sehat dan cerdas, serta cek kesehatan rutin untuk mengontrol tekanan darah, gula darah, kolesterol yang ada dalam tubuh kita. Semoga Allah SWT meridhoi upaya kita untuk tetap bersama melaksanakan gerakan masyarakat hidup sehat, dengan menciptakan hidup sehat mulai dari diri sendiri, keluarga dan lingkungan”.

Upacara diikuti oleh tenaga kesehatan se-Lombok Tengah sedikitnya 2500 peserta.
Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati menyerahkan piagam penghargaan dan memberikan reward dana pembinaan kepada sanitarian berprestasi dalam mengODPkan/stop buang air besar sembarangan di desa dan kelurahan sebanyak 14 kepala desa, yakni Gerunung, Gonjak, Mekar Damai, Bilebante, Nyerot, Batu Tulis, Jontlak, Gerantung, Batunyala, Durian, Bebuak, Montong Gamang, Tampak Siring, Barabali.

Selain itu diberikan juga Reward Insentif kepada Kader Posyandu sebanyak 1.862 kader masing-masing senilai 705.000 rupiah/orang . Diserahkan juga mobil Ambulance sebanyak 8 unit kepada Puskesmas Praya, Ubung, Praya Timur, Pengadang, Darek, Mangkung, Wajageseng, Tanak Beak. Dan satu unit mobil instalasi Farmasi kepada UPT. Farmasi Dikes Lombok Tengah. (ikr/humas)

 

Pemkab Atur Siasat Mengelola Hortipark Karang Sidemen

Hortipark Karang Sidemen

Hortipark Karang Sidemen

LOTENG—Akhirnya Pemkab Loteng diberi jalan untuk mengelola sendiri Hortipark yang di Karang Sidemen. Bahkan, Pemkab Loteng saat ini sudah mulai melakukan kerjasama dengan beberapa perusahaan.

Diungkapkan Bupati Loteng, H Moh Suhaili FT yang ditemui sejumlah awak media, Pemprov sudah menyerahkan urusan Hortipark ke Pemkab sejak beberapa waktu lalu.

Hal itu tidak lepas dari kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang menginginkan agar lahan ratusan hektare itu bisa memberi manfaat besar bagi masyarakat.

“Kita sudah mulai kerjakan ya, kita ada juga kerjasama dengan perusahaan swasta,” ungkap Suhaili bangga.

Ditegaskan Suhaili, Hortipark Karang Sidemen yang dibuka beberapa tahun lalau dan langsung dikelola provinsi sebenarnya dihajatkan untuk kemaslahatan masyarakat secara umum. Hanya saja, yang menjadi kendala pada waktu sebelumnya karena Pemkab tidak diberi akses untuk ikut mengelola.

Sementara saat ini ketika Pemkab sudah diberi akses mengelola, Pemkab sangat yakin dalam waktu dekat, hortipark ini akan bisa memberi manfaat bagi masyarakat luas, khususnya yang berada di Karang Sidemen dan sekitarnya.

Ditambahkan pria yang akrab disapa Abah Uhel ini, hajat pemerintah menjadikan Karang Sidemen menjadi salah satu daerah ekonomi khusus Loteng yang bisa memberi kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Kita jadikan Karang Sidemen desa penghasil kopi, nanti kita bisa buat perusahaan kopi sendiri untuk kesejahteraan masyarakat luas,” tambahnya.

Lebih jauh Suhaili mengatakan, sebagai bentuk keseriusan, Pemkab memasukan anggaran pengelolaan hortipark dalam rancangan anggaran tahun 2017. Kendati jumlahnya tidak disebutkan, tapi Suhaili memastikan cukup besar dan bisa menopang perkembangan hortipark itu untuk kemajuan perekonomian Loteng.

“Masih dibahas di KUA-PPAS,” tandasnya.

Sementara itu, anggota dewan asal BKU, Supriadi kembali mempertegas komitmen Pemkab untuk melakukan pengelolaan hortipark ini. Ia mengatakan, masyarakat dan Pemkab sendiri sudah lama menginginkan pengelolaan hortipark diserahkan ke Pemkab dan kesempatan yang diberikan ini tidak boleh disia-siakan.

“Kami yakin, kalau memang serius bisa kok,” singkatnya. (ray/humas)

Krama Adat Desa Dikukuhkan

Pengukuhan Krame Desa di Alun-Alun Tastura Praya

Pengukuhan Krame Desa di Alun-Alun Tastura Praya

4.945 Pengurus Krama Adat Desa dan 60 Dewan Pakar Kecamatan Jadi Benteng Degradasi

LOTENG—Setelah dikukuhkan oleh Bupati Loteng, H Moh Suhaili FT, sebanyak 4.945 pengurus Krama Desa dan Majelis Krame Kecamatan diberikan beban berat.

Beban itu, tidak lain untuk mengembalikan kehormatan Suku Sasak yang selama ini sudah banyak yang terinjak-injak oleh degradasi moral.

“Jangan sampai anak cucu kita tidak tahu adat sendiri, itu salah satu tugasnya,” tegas Bupati di sela sambutannya, Kamis 10 November 2016.

Nilai-nilai dan khasanah bangsa yang belakangan ini sudah tergerus modernisasi harus dilestarikan kembali. Masalahnya, jika hal itu tidak dilakukan, dikhawatirkan akan menjadikan generasi saat ini lupa akan jati dirinya sebagai Suku Sasak yang menjunjung tinggi nilai kearifan lokal dan adat istiadat.

Bila perlu, lanjut dia, pengurus Krama Desa harus membuat program yang teroganisir dan terarah untuk memuluskan tujuan ini bersama. “Harus ada komunikasi dan koordinasi antara desa yang satu dengan desa yang lain,” sambungnya.

Selain itu, tegas Suhaili menambahkan, tugas lainnya tidak lain juga untuk menjaga kondusifitas dan menyelesaikan masalah di masing-masing wilayah kerja.

Sehingga, masalah yang sebenarnya bisa diselesaikan di tingkat desa, kelurahan bahkan kekadusan tidak lantas langsung dibawa ke tingkat kabupaten.

Menurutnya, Krama Desa ini diharapkan menjadi wahana untuk membantu kepala desa dalam menyelesaikan permasalahan di tengah masyarakat.

Hal itu pula yang mendorong Pemkab melakukan penandatanganan MoU dengan Pengadilan agar ada juga pendampingan dari pengadilan bagi pengurus Krame dalam menyelesaikan sebuah permasalahan dan sengketa.

“Makanya tadi kita tanda tangan kerjasama dengan pengadilan,” jelasnya.

Lebih jauh Suhaili menegaskan kepada semua kepala desa dan wilayah kecamatan untuk memperhatikan kesejahteraan para pengurus Krama Desa.

Berbicara tentang teknis, Suhaili menyontohkan agar Kepala Desa bisa menganggarkan melalui ADD maupun DD untuk pembelian baju seragam berupa pakaian adat para pengurus Krama Desa agar mereka merasa diperhatikan.

“Bagaimana caranya, terserah Kepala Desa,” tukasnya dengan gigi dirapatkan disambut tepuk tangan pengurus Krame dan wajah keberatan para Kepala Desa. (ray/humas)

Upacara Hari Pahlawan di Loteng Berlangsung Khidmat

Upacara Hari Pahlawan Nasional, 10 November 2016 di Alun-Alun Tastura Praya

Upacara Hari Pahlawan Nasional, 10 November 2016 di Alun-Alun Tastura Praya

LOTENG—Upacara peringatan Hari Pahlawan Nasional 10 November 2016 yang dilaksanakan di Lapangan Muhajirin Praya berlangsung Khidmat. inspektur Upacara, AKBP Nurodin mengingatkan agar momentum peringatan hari pahlawan nasional ini dijadikan sebagai momentum untuk mengimplentasikan semangat para pahlawan nasional yang mempertahankan kemerdekaan.

Nurodin yang membacakan amanat Menteri Sosial RI, Khofifah Indar Parawangsa menegaskan, semangat para pahlawan mempertahankan kemerdekaan RI harus bisa dijadikan contoh dan teladan bagi generasi emas bangsa saat ini.

“Semangat pertempuran 10 November yang menelan nyawa pejuang harus bisa diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa saat ini,” amanat Nurodin membacakan amanat Khofifah.

Nurodin melanjutkan, semangat para pahlawan yang sudah mulai redup saat ini harus bisa dikobarkan kembali di tengah goncangan krisis mental bagi generasi penerus.

Apa yang telah diperjuangkan para pahlawan 71 tahun lalu hendaknya bisa menggugah bangsa Indonesia untuk terus bersatu padu menyatukan langkah membangun negeri seperti cita-cita para pendahulu.

Dalam semangat hari pahlawan yang mengambil tema “Satukan Langkah untuk Negeri”, momentum terbaik ini tidak boleh diabaikan sama sekali. Apalagi, dengan kondisi bangsa Indonesia yang sedang carut marut di berbagai sektor, termasuk ekonomi, sosial hingga kebudayaan, semangat juang itu harus ditumbuhkan kembali.

Dengan tema itu pula, lanjut dia, ada harapan yang terpendam bisa menggerakan seluruh elemen bangsa untuk berpartisipasi membangun negeri sesuai dengan kemampuan dan profesi masing-masing.

Sementara itu, Wabup Loteng, L Pathul Bahri yang ditemui usai kegiatan upacara mengatakan, yang paling sulit saat ini sebenarnya mempertahankan sikap dan mentalitas masyarakat agar bisa mempertahankan kemerdekaan.

Sebab, penjajahan dan rongrongan sejumlah kalangan yang ingin merebut kemerdekaan saat ini sudah tidak lagi dengan senjata. Tetapi dengan cara merusak generasi bangsa sehingga bangsa ini tidak sadar jika mereka sudah terjajah.

“Kalau kami atas nama pemerintah, itu tantangan yang paling nyata,” singkatnya. (ray/humas)

UMK Loteng Dipastikan Lampaui UMP

umk

LOTENG—Upah Minimum Kabupaten (UMK) Loteng dipastikan akan melampaui Upah Minimum Provinsi (UMP) pada tahun mendatang. Hal itu diungkap Kabid Tenaga Kerja Dinsosnakertrans, H Masrun pada sejumlah awak media.

Masrun menjanjikan, UMK Loteng untuk tahun depan sedang digodok bersama beberapa pihak, termasuk perusahaan dan beberapas organisasi kemasyarakatan (ormas) di Loteng.

“Ini masih kita bahas dulu sebelum nanti ditetapkan di Perbup,” jelasnya.

Dijelaskan, untuk rencana awal, Pemkab akan menetapkan UMK sebesar Rp. 1,6 juta atau bertambah sekitar Rp. 200 ribu dari tahun sebelumnya yang hanya Rp. 1,4 juta. Hanya saja, angka itu belum final hingga kini.

“Kurang tidak mungkin, lebih dari itu sudah pasti,” ungkapnya.

Belum ditetapkan hingga kini karena sejumlah pihak masih melakukan penolakan terhadap nominal UMK yang menjadi usulan Pemkab. Sejumlah ormas masih meminta agar kenaikan 20 persen dari UMK tahun sebelumnya.

Hal itu lantaran inflasi rupiah dan meingkatnya harga barang dianggap tidak sesuai dengan rencana kenaikan upah minimum. Apalagi untuk saat ini, harga rupiah dikabarkan merosot yang dipastikan akan berdampak pada kenaikan harga bahan pokok dan lainnya.

Lebih jauh, ia meminta agar perusahaan yang mempekerjakan karyawan bisa memenuhi dan menjalankan keputusan yang akan diambil oleh pemerintah. Sebab, jika tidak, maka akan ada sanksi tegas yang diambil pemerintah untuk tahun mendatang.

Tetapi dari hasil evaluasi sementara, lanjut dia, sebagian besar perusahaan yang mentaati aturan yang sudah ditetapkan pemerintah dari kalangan perhotelan. Sementara yang lainnya masih berada di bawah standar.

“Ya seharusnya juga antara hak dan kewajiban memang harus seimbang juga, instrokspeksi diri,” tandasnya. (ray)

Perbaikan Diupayakan Awal Tahun 2017

Wabup Loteng, L Pathul Bahri langsung meninjau lokasi jembatan rusak di Dusun Peras Desa Kidang yang menghubungkan dengan Desa Mertak Kecamatan Pratim

Wabup Loteng, L Pathul Bahri langsung meninjau lokasi jembatan rusak di Dusun Peras Desa Kidang yang menghubungkan dengan Desa Mertak Kecamatan Pratim

LOTENG—Wabup Loteng, L Pathul Bahri langsung meninjau lokasi jembatan rusak di Dusun Peras Desa Kidang yang menghubungkan dengan Desa Mertak Kecamatan Pratim, beberapa hari yang lalu.

Dalam kunjungannya, Wabup langsung mencoba melewati jembatan yang biasa dilalui masyarakat sekitar terutama siswa SD untuk berangkat maupun pulang sekolah.

Pathul dalam komentarnya mengaku miris melihat kondisi seperti ini. Bahkan yang lebih miris lagi, ia tidak mendapat laporan lebih dini dari masyarakat terutama Pemdes maupun Kecamatan.

“Ini seharusnya jadi laporan khusus dari pemerintah desa kepada kami. Kalau kami turun, mustahil bisa menjangkau semua dalam waktu singkat,” ucap Wabup dengan nada kesal.

Wabup sendiri sempat mencoba melewati jembatan yang terbuat dari bambu dan dibuat oleh masyarakat secara swadaya ini. Pada saat itu, tali jembatan hampir putus dan membahayakan Pathul.

Pasalnya, ketinggian jembatan dengan sungai yang dipenuhi batu terjal di bawahnya mencapai sekitar 20 meter. Untung, Pathul cepat tanggap dan segera berjalan ke pinggir.

“Nyawa siswa terancam kalau begini,” seru Pathul masih dengan nada kesal.

Ia dengan tegas mengatakan, jika Pemdes, Kecamatan tidak mampu membangun jembatan dengan Dana Desa mencapai Rp. 700 juta maupun ADD yang mencapai Rp. 1,1 Miliar per tahun, maka Pemkab akan mengalokasikan dana pada tahun 2017 untuk pembuatan jembatan di lokas ini.

“Minimal jembatan gantung, tapi yang agak permanen,” ungkapnya. “Sementara sampai jadi nanti, siswa hati-hati saja dulu,” tandasnya.

Sementara menurut informasi yang didapat dari Kades Kidang, Abdul Razaq, karena ketidak mampuan pemerintah desa untuk menganggarkan pembangunan jembatan yang menghubungkan dua desa Kidang dan Mertak ini, masyarakat sejak puluhan tahun lalu membangun dan merenovasi jembatan hanya menggunakan bambu.

Biaya yang harus dikeluarkan desa untuk membangun jembatan penghubung terutama siswa yang bersekolah di SDN Pasung cukup besar. Sementara pembangunan tidak bisa mengalokasikan anggaran hanya untuk satu program saja.

“Kami di desa tidak mungkin biayai itu semua,” ungkapnya. (ray/humas)

LPSE Kabupaten lombok tengah mendapat penghargaan National Procurement Award 2016, untuk kategori Komitmen Penerapan Standar LPSE

img-20161104-wa0000

JAKARTA – Sebagai komitmen Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Lombok Tengah dalam penerapan standar operasonal prosedur terhadap layanan kepada pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik, akhirnya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pe­merin­tah (LKPP) RI menganugerahkan National Procurement Award 2016, untuk kategori Komitmen Penerapan Standar LPSE : 2014. Selain itu, LKPP-RI juga kembali menganugerahkan National Procurement Award 2016 untuk kategori Inovasi LPSE, seperti telah diketahui bahwa LPSE Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2013 dan 2015 juga memperoleh penghargaan National Procurement Award  pada kategori yang sama yaitu Inovasi LPSE.

            Penghargaan untuk tahun 2016 ini terasa sangat istimewa, karena penghargaan diterima langsung oleh Bupati Lombok Tengah H. Moh. Suhaili FT, SH., MM. yang diserahkan oleh Ke­pala LKPP RI, Dr. Ir. Agus Prabowo, M.Eng bersama Deputi Bidang Monitoring Evaluasi Dan Pengembangan Sistem Informasi Ibu Sarah Sadiqa, SH., M.Sc dalam Rapat Kerja Nasional LPSE 2016 di Balai Kartini Jakarta, Kamis (3/11/2016).

            Bupati Lombok Tengah mengharapkan, penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi Peme­rintah Kabupaten Lombok Tengah untuk lebih berkomitmen dalam pemyelenggaraan layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang bersih dan akuntabel. “Sejak tahun 2011, secara mandiri Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan pengadaan barang dan jasa secara elektronik,  tercatat sekitar 641 paket pelelangan yang telah dilaksa­nakan melalui LPSE yang telah menghasilkan efisiensi sekitar Rp. 91 M lebih atau sebesar 8,50%” katanya. Bahkan kalau perlu pada tahun 2017 dapat ditingkatkan untuk memperoleh ISO:27001.

            Kabupaten Lombok Tengah, sangat bersyukur dengan award ini yang semakin menegaskan bahwa da­lam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa tetap mengikuti regulasi yang telah ditetapkan.

            Pengadaan melalui LPSE lan­jut­nya,  juga salah satu upaya pemerintah dalam efisiensi ang­garan serta menjadikan penyedia barang dan jasa yang profesional ke depannya. “Dengan award ini, Kabupaten Lombok Tengah satu-satunya LPSE di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah memenuhi 17 standar LPSE dan sekaligus ditunjuk sebagai Pilot Project Training Center Implementasi Sistem Katalog Lokal di Indonesia bersama 32 LPSE terpilih. Untuk menjawab tantangan itu seluruh hal yang terlibat dalam Pengelola LPSE harus mampu terus berinovasi demi pembangunan daerah yang lebih baik, terutama dalam hal peningkatan dan pengembangan SDM.” ungkapnya.

Kantor Bupati Baru Dapat Titik Terang

Kepala Dinas PU dan ESDM, HL Rasyidi

Kepala Dinas PU dan ESDM, HL Rasyidi

Dam Mujur dan Kantor Bupati Sama-sama Dapat Jatah

LOTENG—Pembangunan Kantor Bupati Loteng baru mendapat titik terang. Pansus pembayaran tahun jamak DPRD Loteng sudah menyatakan siap mengetok palu untuk pengesahan Ranperda pembayaran tahun jamak pembangunan Kantor.

Bahkan, dari Badan Anggaran (Banggar) sendiri sudah mengetok anggaran sekitar Rp. 200 Miliar untuk pembangunan kantor bupati ini.

Hebatnya lagi, pembangunan ini akan diurus bersamaan dengan Dam Mujur yang memang ikut menjadi prioritas Pemkab saat ini. Sebab, sejumlah anggota Banggar menurut pengakuan salah satu anggotanya sempat memanas ketika membahas masalah kantor Bupati dan Dam Mujur ini.

“Sudah dianggarkan Rp. 200 Miliar dari Banggar,” jelas Ketua Komisi I DPRD Loteng, M Samsul Qomar secara singkat.

Sementara Dam Mujur sendiri yang sempat menjadi perdebatan panjang sudah dianggarkan sekitar Rp. 5 Miliar untuk proses awal dan sosialisasi Larap oleh Pemkab Loteng.

Didahulukannya urusan kantor bupati ini, menurut anggota banggar lainnya, Majrun karena anggota DPRD Loteng menilai kantor bupati sudah usang dan paling buruk di antara semua kantor bupati se NTB bahkan se Indonesia.

Bahkan dari beberapa kali kunjungan kerja yang dilakukan selama ini oleh anggota dewan, kantor bupati Loteng sempat menjadi perbincangan di tengah perjalanan oleh anggota dewan yang ikut kunker.

“Kalau boleh kami katakan, di daerah lain itu kantor Bupati kita setara kantor Camat mereka, makanya kami setujui anggaran itu,” ungkapnya.

Jika hal ini tidak dilakukan, lanjut dia, justru ada beberapa kekhawatiran yang muncul, antara lain Kantor Bupati Loteng akan lapuk dimakan usia dan tidak aman lagi. Sementara kekhawatiran selanjutnya adalah pelayanan bagi masyarakat yang kurang maksimal karena keterbatasan.

Mengenai Kantor Bupati sendiri, kendati sudah positif akan dianggarkan, tetapi masih perlu ada kejelasan mengenai lokasi pembangunan.

Legislatif mendesak agar Pemkab Loteng mendorong Pemprov NTB untuk segera memberikan lahan PTP di Desa Puyung bisa diserahkan ke Pemkab. Hal itu untuk menjaga aset daerah bernilai miliaran agar tidak sia-sia belaka.

Sementara Kepala Dinas PU, HL Rasyidi yang dikonfirmasi terkait pembangunan kantor bupati ini mengatakan, pihaknya sudah meminta kepada Pemprov untuk memberikan lahan PTP yang berada di Desa Puyung.

Jika diberikan, maka yang menjadi tugas selanjutnya hanya redesain saja. Hal itu dilakukan untuk mengetahui kedalaman pondasi dan akan dilakukan oleh konsultan.

Sementara jika Pemprov tidak berbaik hati memberikan lahan PTP, maka pembangunan akan tetap dilaksanakan di Kantor Bupati saat ini dengan konsekuensi aset sebelumnya bernilai miliaran harus dimusnahkan.

Sementara untuk rencana kedalaman pondasi sendiri berdasar hasil perhitungan konsultan, mencapai kedalaman 2,5 meter jika dilaksanakan di Kantor Bupati saat ini. Tetapi jika dialihkan ke PTP, maka bisa saja bertambah melihat kondisi lahan.

“Kalau diberikan kita ke sana, kalau tidak, ya kita tetap bangun di sini,” jelasnya. (ray/humas)

Pemkab Bayar Bunga KUR Masyarakat

Bupati Loteng, H.M.Suhaili FT bersama Direktur Bank NTB saat melaunching Program KUR, Jumat (28/10)

Bupati Loteng, H.M.Suhaili FT bersama Direktur Bank NTB saat melaunching Program KUR, Jumat (28/10)

PRAYA—Pemkab Loteng menyatakan kesiapannya membayar lunas bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi masyarakat yang akan membangun usaha.

Ini yang disampaikan Bupati usai kegiatan upacara peringatan hari sumpah pemuda di Lapangan Jurang Banteng, Desa Montong Ajan, Kecamatan Praya Barat Daya, Jumat (28/10).

Bupati mengatakan, Pemkab sudah melakukan kerjasama dengan Bank NTB yang saat ini sudah menjadi salah satu penyalur KUR terbesar di NTB.

Suhaili menjelaskan, hal ini menjadi salah satu upaya Pemkab untuk lebih memaksimalkan perekonomian masyarakat. Apalagi, salah satu program Pemkab saat ini untuk mengurangi angka kemiskinan yang masih bertengger di angka 15 persen dari total masyarakat.

“O iya, kita sudah perintahkan Sekda siapkan anggaran Rp. 5 Miliar untuk bayar bunga,” ucapnya sambil tertawa simpul sebagai ciri khasnya.

Dijelaskan, dana Rp. 5 miliar yang akan dibahas bersama banggar DPRD dan TAPD Loteng itu akan diperuntukan bagi sekitar 150 masyarakat atau kelompok masyarakat yang akan meminjam uang di Bank NTB. Masing-masing maksimal akan diberikan pinjaman sekitar Rp. 25 juta dalam jangka waktu dua tahun.

Sehingga, setoran masyarakat ke pihak bank tidak akan berembel-embel bunga pinjaman karena Pemkab sudah menjamin hal itu. “Yang jelas, harus selektif, sangat selektif,” tegasnya.

Pemkab juga memberikan indikator prioritas. Karena tujuannya untuk mengurangi angka kemiskinan, lanjut pria yang akrab disapa Uhel itu, maka yang menjadi prioritas adalah kelompok masyarakat. Walaupun ada juga yang diperbolehkan mengambil perseorangan.

Tujuan skala prioritas untuk kelompok masyarakat ini agar jenis usaha tidak hanya dilaksanakan oleh satu orang saja, melainkan bisa dilaksanakan bersama.

“Iya, kalau bersama berarti yang bisa kita tuntaskan tidak hanya satu kepala (keluarga, red) saja, tetapi semua yang ikut dalam kelompok itu,” tegas dia.(dk/humas)