Pemkab Loteng Mutasi 351 Pejabat

8 Januari 2020 administrator 612 kali dibaca

LOMBOK TENGAH, MP

Sebanyak 351 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Eselon II, III dan IV lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dimutasi. Mutasi yang dipimpin langsung Bupati Loteng, HM. Suhaili FT, SH tersebut dihadiri Sekda Loteng, HM. Nursiah, 5.505, jajaran Forkopinda dan Kepala OPD lingkup Pemkab Loteng. Kegiatan tersebut berlangsung di Halaman Kantor Bupati Loteng Selasa Malam (07/01) kemarin.

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 4 orang pejabat Eselon II diangkat dan dibebaskan dari jabatannya. Diantaranya, Ir. Muh Amir Ali, jabatan lama Kepala Dinas PUPR Loteng diangkat dalam jabatan baru sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) Loteng, Lalu Firman Wijaya, jabatan lama Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Loteng, jabatan baru Kepala Dinas PUPR Loteng, H. Muhamad, jabatan lama Kepala BPBD Loteng, jabatan baru Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Loteng dan Lalu Rahadian, jabatan lama Kepala Dinas LH Loteng, jabatan baru Kepala Dinas Perkim Loteng.

Pengangkatan dan Pembebasan 351 pejabat Eselon II, III dam IV itu berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Lateng Nomor 4 Januari 2020 tentang Pengangkatan dan Pembebasan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Administrator dam Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Loteng yang ditandatangani Bupati Loteng. HM. Suhaili FT, tanggal 7 Januari Tahun 2020.

Bupati Loteng, HM. Suhaili FT ’ dalam sambutannya mengatakan, hari ini barangkali menjadi momentum yang ditunggu-tunggu. Sebuah momentum yang sejatinya akan menjadikan beberapa orang di tempat ini yang tadinya tidak memiliki beban amanah yang berat, selepas ini akan menanggung amanah yang maha berat untuk pertanggungjawaban di dunia maupun akhirat. “Apakah jabatan yang kita dapatkan layak untuk kita rayakan dan bereuforia dengan penuh kebanggaan atau sebaliknya. Ini harus kita terima dengan penuh rasa kekhawatiran dan tanda tanya dalam diri kita, apakah saya bisa menjalankan amanah ini? Apakah saya bisa dan benar-benar layak mendapatkan amanah jabatan ini?,” ujarnya.

Dikatakannya, setelah kegiatan ini berlangsung, mata publik akan tertuju kepada mereka yang mendapat amana baru. Setiap gerak-gerik mereka akan menjadi perhatian dan sorotan masyarakat luas. Maka berhati-hatilah dalam melangkah mengemban amanah tersebut. Jadilah pimpinan yang mampu menunjukkan keteladanan, tidak hanya di ruang kerja semata, namun juga hendaknya mampu menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat. “Untuk para pejabat yang menempati posisi pelayanan publik yang berhadapan langsung dengan masyarakat, jangan sekalikali melakukan tindakan-tindakan yang menyulitkan masyarakat, apalagi sampai membebani masyarakat,” pesannya.

Menurutnya, jabatan yang saat ini diemban adalah sebuah amanah yang harus dijalankan dengan sebaik mungkin. Bahkan, setelah pengambilan sumpah jabatan tersebut, secara resmi telah menjadi khadam/pelayan yang harus memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat yang dilayani. “Jangan main-main dengan amanah, jangan berbesar hati dengan jabatan, jangan jumawa dengan status jabatan yang diberikan malam ini, karena sesungguhnya amanah ini sangatlah berat bagi orang-orang yang berfikir dan memiliki nurani yang jernih,” katanya.

Dikatakannya, semua tahu proses menuju pelantikan cukup lama, dengan mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja dan kebutuhan instansi pemerintah. Hal ini sejalan dengan yang diamanatkan dalam undang undang ASN . Artinya, mereka yang layak berdasarkan kriteria, tanpa melihat siapa dan dari mana dia berasal, dan sudah sesuai dengan posisi masing-masing. “Loteng membutuhkan birokrat-birokrat yang dapat membaca peluang dan tantangan yang ada di hadapan kita. Secara nyata, Loteng saat ini sedang menjadi perhatian Pemerintah Pusat bahkan dunia, khususnya untuk pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dan sirkuit MotoGP Mandalika,” terangnya.

Dijelaskannya, keberadaan KEK Mandalika dan sirkuit MotoGP Mandalika harus dapat menjadi peluang dalam mensinergikan program-program OPD terkait. Sehingga, semuanya harus bisa menjadikan keberadaan KEK dan sirkuit MotoGP sebagai salah satu solusi dalam mengentaskan persoalan kemiskinan daerah. “Kita harus dapat menyiapkan tenaga kerja lokal maupun produk-produk lokal yang dapat menunjang operasional KEK Mandalika mendatang," jelasnya.

Oleh karena itu, semua pihak harus dapat membuat terobosan-terobosan inovasi birokrasi yang sesuai dengan tuntutan masyarakat. Menurutnya, saat ini program OPD masih terkesan monoton, rutinitas dan miskin inovasi. Padahal tuntutan publik semakin tinggi. Era digitalisasi 4.0 harus dimanfaatkan sebagai alat pelayanan publik yang lebih cepat dan transparan. Hal ini harus menjadi perhatian semua pihak. Janganlah sampai melihat jabatan sebagai hal yang sederhana, apalagi hanya sebagai kebanggaan semata dan kosong prestasi. Namun posisi jabatan harus dimanfaatkan untuk menunjukkan kinerja dan dedikasi yang tinggi untuk masyarakat Loteng. Maka dalam hal ini, panting bagi saudara untuk mengukur diri, mengevaluasi diri. Birokrasi kita harus bersih. Birokrasi kita harus profesional. Itulah yang kemudian menyebabkan proses pelantikan ini terkesan berlarut-larut. karena kami menginginkan jajaran birokrat dan jajaran pejabat yang memang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidangnya masing-masing,” pungkasnya. I ces