Wabup Sampaikan Jawaban Fraksi-Fraksi DPRD Loteng Terkait Nota Keuangan dan APBD Tahun Anggaran 2019

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) kembali menggelar siding paripurna dengan agenda penyampaian jawaban Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Tengah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun Anggaran 2019.

Siding dipimpin langsung Ketua DPRD, H. A. Puaddi FT, SE didamping Wakil Ketua DPRD, H. Muh. Nasib, SP dan H. Burhanudin Yusuf serta dihadiri Wakil Bupati Lombok Tengah H. Lalu Pathul Bahri, SIP, anggota DPRD Lombok Tengah dan unsur Forkopinda Lombok Tengah yang berlangsung di gedung utama DPRD Lombok Tengah, Kamis (08/11) 2018.

Dalam siding tersebut Wakil Bupati Lombok Tengah H.Lalu Pathul Bahri, SIP membacakan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Lombok Tengah terhadap Nota Keuangan dan RAPBD tahun Anggaran 2019. Ia menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas apresiasi semua fraksi terhadap prestasi yang diraih Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dari Pemerintah Pusat dan keberhasilan dalam membangun dibidang infrastruktur, akses pelayanan pendidikan dan kesehatan. “Apa yang diraih Pemerintah Daerah Lombok Tengah merupakan hasil kinerja kita bersama, “katanya.

Ia mengatakan, pariwisata merupakan salah satu prioritas keuangan tahun anggaran 2019. Selain itu pariwisata dan kebudayaan dalam meningkatkan hubungan periwisata melibatkan beberapa organisasi Pemerintah Daerah Lombok Tengah diantaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Pengadaan Ruang melalui peningkatan nfrastruktur, Dinas Perindustrian dan Perdagangan melalui kegiatan pemberdayaan industri kecil dan menengah, Dinas Pertanian melalui kegiatan pengembangan dan pengolahan kebutuhan dan peningkatan produksi perkebunan dan tanaman, Dinas Perikanan dan Kelautan melalui kegiatan pengembangan sumber daya perikanan dan optimalisasi pengolahan masyarakat dibidang perikanan, Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu melalui program peningkatan dan pelayanan perijinan terpadu.

Kontribusi sekstor pariwisata terhadap APBD diantaranya, pajak hotel, tarip parker, tarip restoran, pendapatan perolehan ha katas tanah dan bangunan serta distribusi bangunan di daerah wisata. Penganggaran yang bersumber dari dalam dan bagi hasil tahun 2019 sama dengan target tahun anggaran 2014 sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri. “Jawaban ini sekaligus menanggapi pandangan dari fraksi-fraksi Nurani Perjuangan, “ujarnya.

Sementara itu, untuk rasio belanja langsung dan belanja tidak langsung tahun anggaran 2019 sebesar 42,56 % : 56,40 % disebabkan karena belum masuknya komponen DAK atau deficit sebagian besar mengarah kepada potur belanja langsung kepala daerah tahun anggaran 2019. “Jawaban ini sekaligus menanggapi pandangan dari fraksi PPP, Parta Nasdem dan Partai Gerindra, “terangnya.

Selanjutnya, ia menyampaikan penganggaran belanja tak terduga sebesar Rp. 1,5 miliar yang diarahkan kepada menggali kegiatan yang tidak diharapkan terjadi seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanganan bencana alam, dan kegiatan social serta kebutuhan seharian tahun anggaran 2018. Kemudian terkait polemic penyelenggaraan Pilkades serentak, Pemerintah Daerah bersama DPRD, panitia Pilkades dan seluruh calon kepala desa telah melakukan rapat dan sosialisasi serta bimtek sesuai aturan . “Saat ini semua tuntutan pasca Pilkades sedang diupayakan oleh Tim penyelesaian sengketa hasil Pilkades. Penjelasan ini juga sebagai jawaban atas pandangan fraksi PKB, “jelasnya.

Kemudian untuk meminimalisir efek pemilihan legislative dan Pilpres 2019, Pemerintah Daerah Lombok Tengah akan melakukan pendidikan terhadap pengurus partai politik melalui kegiatan sosialisasi dengan masyarakat dan melakaukan pengawasan, pengamanan dimasing-masing daerah pemilihan baik ditingkat kecamatan dan kabupaten.

Sementara untuk deficit nota keuangan sebesar Rp. 79,9 miliar tahun anggaran 2019 merupakan selisih belanja yang bersumber dari  pendapatan daerah untuk meningkatkab infrastruktur dan peerkonomian masyarakat.

Pemerintah juga akan terus berupaya melakukan pelayanan ditingkat kesehatan dan pendidikan serta akan melakukan penanggulangan terhadap minimnya lapangan pekerjaan dengan cara meningkatkan kualitas dan kuantitas serta menggali potensi yang ada di Lombok Tengah. Kemudian untuk isi yang berkembang terkait kerukunan umat beragama termasuk informasi hoak akan melakukan pembinaan dan berkoordinasi di lintas agama.

Sementara itu, untuk penanganan korban gempa bumi dari jumlah 25.007 pihaknya sudah menerima bantuan dari pemerintah pusat sekitar 1,709 untuk kategorin rusak berat. “Kami sudah meminta bantuan dari Tim ahli rehab dan rekonstruksi khusus untuk mempercepat pengerjaan bangunan. Penjelasan ini sesuai pandangan dari fraksi PBB, “ujarnya.

Untuk tenaga pendidik, saat ini jumlah guru sekolah dasar dan pegawai sejumlah 3.283 orang, berdasarkan perhitungan formasi masih dibutuhkan sekitar 2.007 orang. Sementara jumlah guru ditingkat SMP sekitar 1.013 dan masih dibutuhkan sekitar 697 orang. Pemerintah Daerah Lombok Tengah juga akan melakukan peningkatan sumber daya alam melalui sector Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan akan meningkatkan sekolah kejuruan pariwisata. (MP)