Kades yang Terlibat Parpol Bakal Ditindak Tegas

Lombok Tengah

Bagian Hukum Setda Lombok Tengah, ancam ambil tindakan tegas bagi sejumlah Kepala Desa di Lombok Tengah yang saat ini aktif dan menjadi pengurus suatu Partai Politik (Parpol). Demikian disampaikan Kabag Hukum H. Mutawali, SH., Selasa (6/2/2018) di Kantor Bupati.

Lebih lanjut dikatakan kalau pihak sudah mengetahui daftar nama kadesa yang bersangkutan dan hal itu sudah menjadi rahasia umum. Kabag Hukum meminta kepada seluruh Kades yang masih aktif untuk tidak menjadi pengurus Parpol.”Memang sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa, Kades dilarang menjadi pengurus Parpol. Apabila ada maka kami memimnta yang bersangkutan mengundurkan diri dari jabatannya,”jelasnya.

Pemerintah lanjut Kabag Hukum, seudah berkali-kali menyampaikan seruan agar Kepala Desa yang terlibat parpol agar segera memilih salah satunya. Karena sesuai aturan tidak boleh seorng Kepala Desa masuk dalam Parpol. “Kades atau perangkat desa lainnya itu memiliki tugas melayani masyarakat di desa yang dipimpinnya. Jika ia merangkap jabatan, maka mereka pasti tidak akan bisa netral dan mengarahkan masyarakat untuk memilih parpol tertentu,”terangnya.

Peraturan terkait dengan hal itu imbuh Kabag Hukum, juga sudah jelas melarang. Jika ada kepala desa yang masih merangkap jabatan sebagai pengurus parpol, akan diambil tindakan tegas. Biasanya menjelas pesta demokrasi baik itu Pilgub, Pilkada, Pilpres maupun Pilieg, banyak Parpol berusaha merekrut Kades untuk mendulang suara.

Terpisah, salah seorang anggota DPRD Lombok Tengah M.Samsul Qomar, S.Sos mengakatan, saat sekarang ini memang sulit untuk mengetahui bahwa orang yang bersangkutan tidak terlibat berpolitik prakris. Namun yang perlu dicari buktinya yakni kepala desa yang menjadi pengurus Partai Poltik. Terkait tindakan tegas akan memberhentikan kepala desa jika terlibat sebagai pengurus Parpol, ia mengaku sangat setuju.

Benar yang disampaikan pemerintah, kalau saat ini sudah menjadi rahasi umum adanya sejumlah kades yang menjadi rahasi umum adanya sejumlah kades yang menjadi pengurus parpol. Jika memang pemerintah berkeinginan seperti itu, kita sangat mendukung. Namun harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Jika ada kepala desa menjadi pengurus parpol, maka beri pilihan, mau menjadi pengurus parpol atau menjadi Kepala desa, harus pilih salah satunya dan keluar dari salah satunya,”pungkas.