RAPBD 2018 LOTENG CAPAI Rp 1,760 TRILIUN

Anggaran Pendapatan Daerah pada Rancangan APBD 2018 ditargetkan sebesar RP 1,760 Triliun. Ini terungkap dalam Paripurna penyampaian nota keuangan dan RAPBD Kabupaten Lombok Tengah 2018 di ruang rapat Paripurna DPRD Loteng, Senin (30/10).

Wakil Bupati Loteng, Lalu Pathul Bahri mengatakan, pada RAPBD Loteng tahun 2018 ditetapkan target pendapatan daerah sebesar Rp 1,760 Triliun. Dengan komposisi, Pendapatan Asli daerah (PAD) sebesar Rp 270 miliar atau mengalami penurunan sebesar RP 9,678 miliar dari target perubahan APBD tahun 2017 sebesar Rp 280 miliar. “Ini merupakan target yang realistis dan diharapkan dapat tercapai realisasi penerimaannya mencapai  100 persen,” ungkap Lalu Pathul Bahri.

Kemudian dana perimbangan sebesar Rp 1.323 triliun atau mengalami penurunan sebesar 134 miliar dibandingkan target APBD perubahan tahun 2017 sebesar Rp 1.458 triliun. Penurunan ini diakibatkan karena ada RAPBD tahun 2018 belum dianggarkannya pendapatan dana perimbangan yang bersumber dari DAK fisik. Sedangkan untuk pendapatan dana perimbangan bersumber dari DAU dan bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak kecuali bagi hasil cukai hasil tembakau pada RAPBD 2018 dianggarkan sama dengan target yang tertuang dalam APBD induk tahun anggaran 2017.

Sedangkan untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah pada RAPBD tahun 2018 ditargetkan sebesar Rp 166 miliar atau mengalami penurunan sebesar Rp 34,137 miliar, jika dibandingkan dengan besaran target pada perubahan APBD tahun 2017 sebesar Rp 200 miliar. Penurunan target lain-lain pendapatan daerah yang sah terutama dari dana bagi hasil pajak provinsi, antara lain bagi hasil dari pajak kendaraan bermotor, bagi hasil balik nama kendaraan bermotor, bagi hasil dari pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan maupun bagi hasil dari pajak rokok. “Target lain-lain pendapatan daerah yang sah yang bersumber pendapatan dana bagi hasil pajak provinsi pada RAPBD tahun 2018 sebesar Rp 40.373 miliar. Sedangkan dari dana insentif daerah dan dana desa dianggarkannya sama dengan target pada tahun sebelumnya, yaitu dana desa sebesar Rp 118,597 miliar,”terangnya.

Adapun penganggaran belanja daerah pada RAPBD tahun 2018 sebesar Rp 1,840 triliun atau mengalami penurunan sebesar Rp 211 miliar dibandingkan dengan pagu anggaran belanja daerah pada perubahan APBD tahun 2017 sebesar Rp 2,052 triliun. Dengan komposisi, belanja tidak langsung sebesar Rp 1,143 triliun atau sebesar 62,11 persen dan belanja langsung sebesar Rp 697 miliar atau sebesar 37,89 persen.

Berdasarkan besaran RAPBD tahun 2018 yang telah disampikan, terdapat difisit anggaran sebesar Rp 79,959 miliar yang merupakan selisih negatif antara pendapatan daerah dengan belanja daerah. Untuk menutupi defisit anggaran tersebut, dilakukan melalui penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pinjaman daerah pada PT SMI sebesar Rp 79.959 miliar. Kebijakan penerimaan pembiayaan melalui pinjaman daerah pada PT SMI sebesar Rp 79.959 miliar. Kebijakan penerimaan pembiayaan melalui pinjaman daerah pada PT SMI merupakan langkah strategis pemerintah dalam rangka menunjang terwujudnya percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah kabupaten Loteng khusunya dalam sektor perekonomian.

Dengan adanya rencana penerimaan pembiayaan pada RAPBD 2018 sebesar Rp 79,959 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar nol rupiah, secara struktur anggaran menyebabkan pembiayaan netto sebesar minus 79,959 miliar. Selanjutnya angka defisit anggaran sebesar Rp 79,959 dan angka pembiayaan netto sebesar Rp 79,959 miliar menjadikan struktur RAPBD tahun 2018 dalam posisi berimbang atau sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) tahun berkenaan senilai nol rupiah.