PEMKAB DIDESAK TUTUP PT LI

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah diminta menutup aktivitas PT Lombok Infrastruktur (LI) yang dilakukan di wilayah Kelurahan Leneng, Praya. Pasalnya PT LI tidak memiliki izin atas aktivitas penampungan material yang dilakukannya selama ini. “Kami minta Pemkab segera menutup aktivitas PT LI,” tegas Ketua Konsorsium LSM Loteng, Saiful Muslim di Kantor Bupati, kemarin.

Bahkan, Pemkab sudah melanggar hasil kesepakatan saat hearing pada tanggal 22 Agustus lalu, dimana Pemkab berjanji dalam dua minggu terhitung setelah hearing akan terhitung setelah hearing akan melakukan penutupan. Buktinya hingga sekarang belum ditutup. Malah PT LI seenaknya menjalankan aktivitasnya. “Kami hanya minta tindak tegas dari Pemkab, bukan hanya janji,” tutur Saiful.

Kemudian, kenapa juga harus dibiarkan oleh Pemkab, karena dari hasil pengakuan saat hearing itu, PT LI tidak ada kontribusi ke Pemkab. “Kalau memang tidak ada kontribusi, kenapa harus dilakukan pembicaraan,” ucapnya.

Selain itu, Pemkab juga harus melihat dampak dari aktivitas yang dilakukan PT LI. Karena, warga hanya merasakan polusi saja dari aktivitas yang dilakukan. “Tidak hanya itu, lokasi tempat penimbunan material juga sudah menyalahi tata ruang,” ujarnya.

Apalagi, beberapa waktu lalu ketika sopir dump truk melakukan aksi, pihak perwakilan PT Lombok Infrastruktur, Marla Ningtias sekaligus selaku pelaksana teknis berjanji tidak akan lagi menaruh material di tempat tersebut. Dan material yang sudah ada akan diangkut habis. “Buktinya PT LI masih lakukan aktivitas,” ucap Saiful.

Oleh sebab itu, ia juga meminta kepada pihak Kepolisian untuk menutup aktivitas PT LI. Karena, ia merasa Pemkab tidak berani melakukan penutupan terhadap aktivitas PT LI. “Kalau Pemkab tidak berani, kami minta Kepolisian yang menutupnya,” tandasnya.

Sementara, sebelumnya Bupati Loteng, HM Suhaili FT juga meminta PT LI menutup aktivitasnya, kalau memang belum punya izin. “Kalau memang belum punya izin, silahkan hentikan aktivitasnya,” tegas Suhaili.

Apapun alasannya kata Suhaili, entahnya material itu mau digunakan untuk KEK Mandalika atau pun lainnya, kalau memang belum memiliki izin, tidak boleh melakukan aktivitas. “Kalau tidak ada izin, jangan coba-coba lakukan aktivitas,” ujarnya.

Tapi untuk sementara ini, pihaknya belum mengetahui apakah betul PT LI belum memiliki izin. “Coba saya kroscek terebih dahulu. Kalau memang betul, kita tutup,” tungkasnya.