download (10)

Soal Zakat, Pemkab Loteng bantah Potong Langsung Gaji PNS

Berhembus kabar, gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Pemkab Loteng), Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) akan dipotong langsung di Bank sebesar 2,5 persen dari jumlah gaji pokok Zakat yang dikumpulkan Badan Amil Zakat (Baznas) Loteng. Namun oleh Pemkab. Loteng, membantah kabar pemotongan langsung gaji PNS tersebut.”Bukan dipotong langsung di Bank. Masalah pemotongan itu mau diraptakan dulu,”bantah Inspektur pada Inspektorat Loteng Lalu Aswatara, Jumat, (18/8/2017).

Persoalan pemotongan Gaji PNS sebesar 2,5 persen untuk zakat yang akan dikelola Baznas Loteng itu kata Lalu Aswatara, akan dicarikan solusi terbaik, sehingga tidak memberatkan dan menjadi beban para PNS Lingkup Pemkab Loteng.”Nanti aka nada beberapa opsi, akan di rapatkan lagi untuk mencari yang terbaik,”katanya.

Lalu Aswatara menjelaskan, tidak semua PNS Lingkup Pemkab Loteng diwajibkan mengeluarkan Zakat sebesar 2,5 persen dari jumlah Gaji Pokok per tahun, melainkan nantinya akan dilihat dari pangkat/golongan dan jumlah Gaji Pokok yang diterima masing-masing PNS.” Nanti dilihat dari pangkat dan golongannya, mana saja yang wajib mengeluarkan zakat,”jelasnya.

Selaian akan merapatkan persoalan pemotongan Gaji PNS untuk zakat yang dikumpulkan ke Baznas Loteng itu, lanjut Lalu Aswatara, seluruh PNS Lingkup Pemkab. Loteng nantinya akan dikumpulkan, untuk mengetahui berapa jumlah PNS di Lingkup Pemkab Loteng yang memenuhi kreteria membayar zakat, terlebih lagi banyak juga PNS di lingkup Pemkab Loteng yang beragama non Muslim.” Kita akan kumpulkan semua pegawai yang memenuhi kreteria, kita akan lihat produk perundang-undangannya dulu, karena banyak juga pegawai beragama non Muslim,”ucapnya.

Zakat itu kata Lalu Aswatara merupakan urusan pribadi seseorang, untuk itu persoalan pemotongan 2,5 persen gaji PNS dari jumlah Gaji Pokok pertahun, untuk zakat itu masih dikaji ulang dan saat ini sifatnya hanya masih sebatas rencana.”Zakat itu urusan pribadi, perlu ada kajian dan ini baru rencana saja, akan ada pembahasannya,”ujarnya.