Pemkab akan Sanksi Tegas Pejabat yang Tak Serahkan LHKPN

Lombok Tengah MP

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, akan sanksi tegas penyelenggara Negara dipemerinatahannya yang mangkir melakukan Laporan Harta kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Demikian ditegaskan Wakil Bupati (Wabup) Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri, SIP, Selasa (15/8) 2017 di ruang kerjanya.

Wabup dengan cirri khasnya sebagai pemimpin yang Low Profile ini menyatakan, apa yang diungkapkan KPK tersebut cukup mengejutkan publik. Karena ternayata dari 168 pejabat yang ada di Lombok Tengah ini, baru hanya 38 orang pejabat saja yang sudah serahkan LHKPN.”Tentu sesuai dengan arahan KPK kita akan berikan sanksi tegas kepada pejabat yang tidak mau melakukan LHKPN ini,”tandasnya.

Apa yang menjadi warning KPK seperti yang disampaikan dalam sosialisasi pencegahan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) Senin lalu di gedung DPRD akan benar-benar diperhatikan oleh Pemkab Lombok Tengah. Karena selaian sebagai bentuk transparansi LHKPN itu bisa membentuk pejabat berkarekter baik demi kualitas pembangunan daerah.

“LHKPN ini juga sangat baik sebagai kontrol terhadap pejabat yang agar senantiasa berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya,”imbuh Wabup.

Wabup menghimbau kepada penyelenggara Negara yang bekerja dilingkup Pemkab Lombok Tengah untuk melaporkan harta kekayaannya sesuai dengan fakta-fakta yang ada dan tidak dibuat. Karena LHKPN tentu tidak susah payah dibuat tanpa makna.”Disinilah yang kita akan tahu mana pejabat yang jujur dan tidak. Dan jangan dibuat-buat, sedikit sekali harta bisa jadi tanda Tanya apalagi banyak,”ujarnya.

Terkait dengan tanggal waktu 2 bulan yang diberikan KPK untuk menyelesaikan LHKPN seluruh pejabat yang belum membuat LHKPN, diyakini Wabup bisa dipenuhi. Apalagi LHKPN system elektronik disebut sangat mudah untuk dilakukan, begitu juga dengan manualnya lebih gampang format LHKPN yang dikelaurkan oleh KPK.”Kita akan mendorong pejabat untuk segera untuk melakukan LHKPN ini,tandasnya lagi.

Dari perkiraannya, para pejabat tampaknya akan bisa mulai melakukan itu usai perayaan HUT ke 72 RI, karena masing-masing mereka saat ini sibuk menyiapkan berbagai macam kegiatan karena sebagai bagian dari panitia penyelenggara perayaan dirgahayu RI tahun ini.”Insya Allah habis perayaan tujuh belasan ini semua fokus kerjakan LHKPN tersebut,”pungkasnya.