KPK Gelar Sosialisasi ke DPRD Loteng

Lombok Tengah (MP)

Seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah, ikuti sosialisasi pencegahan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantaran Korupsi (KPK), Senin (14/8) 2017 di ruang sidang utama Kantor DPRD Lombok Tengah. Pada sosialisasi itu disampaikan mengenai tata cara Laporan Harta Kekayaan Kepada Negara (LHKPN).

Coordinator Bidang Supervisi Pencegahan KPK, Asep Rachmat Suandha kepada sejumlah wartawan usai melakukan sosialisasi tersebut menyatakan, pihaknya dating ke DPRD Lombok Tengah untuk melakukan sosialisasi karena undangan dari pihak DPRD.”KPK dating kesini berkat undangan dan keinginan kawan-kawan anggota DPRD disini untuk mendapatkan pencerahan mengenai beberapa hal tentang korupsi,”katanya.

Pada kesempatan tersebut juga dijadikan sebagai ajang tukar pikiran dan pendapat terhadap bagaimana pola dewan dalam melakukan pengawasan terhadap eksekutif dalam kapasitas dewan melaksanakan tugas dan fungsi pengawasannya.”Maka kami jelaskan juga bahwa dewan mempunyai posisi yang strategis untuk membantu tugas-tugas KPK,”jelasnya.

Asep Rachmat Suandha juga menjelaskan, fokus sosialisasi yang ia lakukan hari itu, banyak soal LHKPN. Karena dari sekian banyak pejabat yang ada di Lombok Tengah hanya dari 28 orang pejabat yang sudah melaporkan harta kekayaan kepada KPK. Untuk itu dengan adanya sosialisasi itu diharapkan yang belum LHKPN segera melakukannya.”Kami rasa waktu du bulan itu cukup bagi pejabat Lombok Tengah yang belum laporkan hartanya untuk segera melapor,”imbuhnya.

Ditanya mengenai kendala apa yang menyebabkan para pejabat itu belum lakukan LHKPN, Asep Rachmat Suandha mengatakan, secara pasti tentu pejabat yang bersangkutan yang lebih mengetahuinya. Namun informasi yang ia dapat, disebut alasan utama karena sulitnya format pelaporan.”Kata mereka sih kesulitan melaporkan,”ujarnya.

Namun demikian lanjut Asep Rachmat Suandha, dari ratusan pejabat yang ada di Indonesia hanya sebagian kecil saja yang belum melaporkan harta kekayaannya. Hal itu menggambarkan kalau tata cara LHPKN ini tidak sesulit yang dikatakan.”Malah ini sangat mudah sekali disbanding tata cara melaporkan harta kekayaan sebelum KPK ada dulu. Toh kalau merasa kesulitan kami siap bantu dimana kesulitannya,’tandasnya.

Selain melakukan sosialisasi tentang LHKPN tersebut, KPK juga menyampaikan tentang pentingnya memberlakukan system e-Bugetting oleh dewan bersama-sama dengan pemerintah kabupaten. Hal itu untuk menghindari adanya penganggaran yang berdasar atas kepentingan orang atau kelompok tertentu.”Tidak ada lagi anggota dewan sendiri-sendiri dtang ke SKPD dan sampaikan aspirasi yang katanya aspirasi masyarakat,”jelasnya.

Usulan setiap program dan anggaran dihimbau dengan system online tersebut baik anggota dewan dan juga masyarakat. Setiap aspirasi yang masuk bisa dilihat juga oleh seluruh masyarakat. Namun hal itu, harus didukung oleh kesiapan SDM dan infrastruktur yang memadai.