mutasi-pejabat-loteng

26 KEPALA DINAS DAN 43 PEJABAT ADMINISTRATOR DILANTIK, KADIS PUPR DAN SAT POL PP DITUNDA

mutasi-pejabat-lotengPemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah, akhirnya resmi melantik Kepala Dinas di masing – masing SKPD. Namun, ada di dua kepala Dinas di dua SKPD yang ditunda pelantikannya, karena pejabat di dua SKPD ini tidak diberikan tinggi pratama dan hasil seleksi.

Dua SKPD itu, Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) dan Dinas Pekerja Umum Penataan Ruang (PUPR). “Untuk Sat Pol PP itu dua Calon, Tapi yang memnuhi seleksi satu calon. Dinas PUPR dari dua perserta yang mengikuti seleksi, satu tidak memnuhi persyaratan pendidikan, sehingga tidak ada pilihian bapak pupate dalam menetapkan siapa yang harus dilantik,” kata Sekda Loteng, HM Nursiah dalam pembacaan SK hasil seleksi Pansel di Pendopo Bupati temapat digelarnya mutasi, rabu(7/6).

Kemudian, mutasi kali ini ada 26 pejabat pimpinan tinggi pratama dan 43 pejabat administrator yang dilantik.

Dalam pelantikan, Bupati HM Suhaili FT mengatakan, mutasi kali ini memang cukup lama dilantik. Bahkan , dipenuhi dengan sejumlah pertanyaan. Tapi  semua itu, dikarenakan adanya aturan dan system yang baru.

Untuk itu, kepada pejabat yang baru dilantik, ia meminta tidak henti-hentinya belajar dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Karena, pada hakikatnya jabatan ini adalah sebuah amanah yang harus diemban dengan baik dan penuh tanggungjawab.

Karena, setelah dilantik public akan tertuju pada saudara – saudara, setiap gerak gerik saudara akan menjadi perhatian dan sorotan masyarakat. Maka berhati-hatilah dalam mengembang amanan dan tanggungjawab tersebut. “Jadilah pemimpin  yang teladan, tidak hanya diruang kerja, namun hendaklah mampu menjadi teladan di tengah – tengah masyarakat,” pesannya.

Kemudian, untuk pejabat yang dulu yang saat ini tidak mengemban aman atau jabatan, ia ucapkan terimakasih atas dididaksi dan keihlasan terhadap pengabdiannya untuk daerah. “Kalau sekarang mungkin tidak pegang posisi jabatan, itu berarti tidak akan diberikan tugas. Bahkan, dalam waktu dekat kami akan kumpulkan pada satu tempat, dan akan libatkan pada tim percepatan, apalagi saat ini daerah sedang pokus pada pengembangan kawasan pariwisata, “tandasnya.

Diketahui nama nama pejabat eselon II yang non job. Diantaranya, Haris Munandar mantan Kaban BPMD, Pan Rahayu Samsor matan Kadishut, Maulana Razak mantan Kadiskanlut, Purnama Agung mantan Kadihub, L.Sastrawirya matan Kepala BKD, M.Suhardi mantan Kaban Kesbangpodagri.

Sedangkan nama – nama Kepala Dinas yang dilantik, Drs Lalu Idham Halid, M.Pd sebagai asisten III Sekda Loteng, Murdi, AP, M.Si sebagai Satf ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, drh, Triwidiastuti, MA sebagai staf ahli bupati bidang pembangunan, Ekonomi dan Keuangan, H Sugonto, S.IPstaf ahli bupati bidang kemasyarakatan dan SDM, H Moh Nazili, S.IP sebagai kepala Badan kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan, Drs Lalu karyawan, M.Si sebagai kepala Badan Pengelolaan pendapatan Daerah, Baiq Aluh Windayu Wiranom, SE. MM sebagai badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah, Ir H Lalu Satria Atmawinata, MM sebagai Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengambangan daerah, Ir Muhamaad Kamrin dan perikanan, Drs Lalu Rinjani sebagai kepala Dinas Perpustakaan dan arsip, Drs H Muhamad Zarkasi sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Ir Lalu Rahadian sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Ir Lalu Wardgihan Supriadi, MT sebagai kepala Dinas Dinas Ketahanan Pangan, Drs Jalaludin sebagai kepala Dinas PMD, Lalu Iskandar sebagai Kepala Dinas Pertanian, Drs H Saman sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, H Supardan sebagai Kepala Dinas Perhubungan, H Masrun sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi, Baiq Sri HAstuti Handayani sebagai Kepala Dinas Sosial, Lalu Firman Wijaya sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman, H Omdah sebagai kepala Dinas Kesehatan, H Lalu Dipta sebagai Kepala Dinas Kepemudaan dan olahraga, H Sumum sebagai kepala Dinas Pendidikan, Drs H Muhamad sebagai Kepala Badan Pnanggulangan Bencana daerah, Drs Masnun sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri kabupaten Lombok Tengah.