loteng-pertahankan-wtp-dalem-300x300

Hebat!! Lombok Tengah Raih WTP Lagi

Kabupaten Lombok Tengah kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Perolehan WTP ini merupakan yang kelima secara berturut-turut.

Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah HM Nursiah menjelaskan, sejak tahun 2013 lalu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) penggunaan keuangan maupun pengelolaan asset daerah dinilai cukup baik sehingga layak mendapat predikat WTP dari BPK RI.

Menurut Sekda Nursiah, keberhasilan daerah Tatas Tuhu Trasna (Tastura) ini mempertahankan predikat WTP tidak terlepas dari peran dan kerjasama yang cukup baik antarlembaga sehingga catatan-catatan yang diberikan oleh BPK setiap tahun dapat terpenuhi dengan baik.

“Kita patut bersyukur dan berbangga karena mampu mempertahankan predikat WTP dari BPK RI,” ujar Sekda di halaman Kantor Bupati Lombok Tengah.

Piagam penghargaan predikat WTP itu diterima langsung Wakil Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri didampingi Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah H. Ahmad Fuaddi FT di Kantor BPK Perwakilan NTB, Rabu (31/5/2017).

Serah terima piagam penghargaan ini juga dihadii seluruh Kepala Daerah yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang pada tahun ini seluruhnya mendapat predikat WTP. Piagam diserahkan oleh Anggota BPK RI Hary Azhari Azis.

Sebelumnya, Anggota VI BPK RI Hary Azhar Azis pada acara penyerahan LHP BPK Perwakilan NTB kepada pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi NTB di Gedung BPK Perwakilan NTB menjelaskan, pemberian predikat WTP kepada 10 kabupaten dan kota tersebut, atas dasar penilaian terhadap sistem pengendalian internal dan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap perundang-undangan.

“Kami sampaikan apresiasi atas upaya pemerintah kabupaten dan kota yang telah menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan melakukan pengendalian internal yang memadai agar laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan, maupun kelalaian,” tuturnya.

Harry mengatakan NTB merupakan provinsi ketiga di Indonesia timur sebagai wilayah kewenangan anggota BPK VI yang memperoleh prestasi 100 persen WTP dari 11 entitas termasuk provinsi. Pertama adalah Provinsi Gorontalo dan kedua Provinsi Kalimantan Selatan.

Untuk itu, ia berharap pemerintah kabupaten dan kota segera menindaklanjuti rekomendasi dari BPK, untuk melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan perintah Undang-undang selama 60 hari.

“Tahun lalu kami sudah sepakat dengan Presiden RI bahwa jangan pemerintah pusat maupun daerah diganggu oleh aparat penegak hukum selama menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi, yang batas waktunya menurut undang-undang adalah 60 hari,” tegasnya.

Harry melanjutkan, BPK ditugaskan untuk mendorong peningkatan transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas tata kelola keuangan sehingga bermanfaat untuk kemakmuran rakyat.

Karena itu, pihaknya mengapresiasi indeks pembangunan manusia (IPM) NTB tahun 2016 sebesar 65,81 mengalami peningkatan meskipun masih di bawah IPM nasional sebesar 70,18.

Ke depan ia berharap IPM NTB lebih baik dari rata-rata nasional karena pencapaian opini WTP tidak memiliki makna jika kesejahteraan rakyat tidak terwujud,” katanya.