WABUP-SAMPAIKAN-PENDAPAT-AKHIR-300x300

Wabup Sampaikan Pendapat Akhir Kepala Daerah Tentang LKPJ dan 2 Ranperda

WABUP-SAMPAIKAN-PENDAPAT-AKHIR-300x300Pemerintah Kabupaten (Pemkab) sampaikan aspirasi setinggi-tingginya atas kerja keras Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah, yang telah sukses membhasa Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah tahun anggaran 2016 disertai dengan berbagai rekomendasinya. Hal itu disampaikan Wakil Bupati (Wabup) L.Pathul Bahri,S.Ip pada Sidang Paripura DPRD, Rabu (3/5) 2017 di ruang sidang utama Kantor DPRD setempat.

Pemkab lanjut Wabup, menilai DPRD telah sungguh-sungguh membahas LKPJ Kepala Derah tahun 2016 tersebut. Itu terlihat dari rekomendasi yang disampaikan terhadap LKPJ tersebut sangat banyak dan mendalam untuk diperhatikan, yang semuanya berisi kritikan dan saran demi perbaikan pembangunan Lombok Tengah pada masa-masa berikutnya.

Lebih lanjut Wabup memyampaikan, pihaknya sangat menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh Pemkab pada tahun 2016, merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 merupakan tahap awal pemerintahan Suhaili-Pathul. “kami telah memantapkan langkah strategis guna mencapai visi pemabngunan Lombok Tengah yang Beriman Sejahtera dan Bermutu atau Bersatu,”katanya.

Berikutnya kata Wabup, terkait dengan dua buah ranperda yakni ranperda pengelolaan air limbah domestic dan ranperda penanggulangan bencana daerah, pemkab juga menilai dewan telah membahas kedua buah ranperda itu dengan kerja keras yang luar biasa. “Sehingga kedua ranperda itu mampu mencapai kesepakatan untuk menjadi peraturan daerah,”imbuhnya.

Keberadaan kedua buah renperda itu lanjut Wabup, memiliki makna yang sangat strategis. Mengingat dan disadari kondisi wilayah Lombok Tengah memiliki potensi mengalami berbagai macam bencana sesuai dengan sejumlah kajian yang sudah dilakukan. Dimana ancaman bencana itu bisa terjadi akibat factor alam, kegagalan teknologi, factor manusia dan lainya.

Sebagaimana diketahui, setiap bencana dalam keadaan tertentu berdampak terhadap adanya korban, baik korban jiwa, fisiologis dan juga menimbulkan kerugian materiil dan sekaligus bisa berakibat pada terjadinya kerusakan lingkungan dan fisik yang sangat merugikan bagi semua.”Untuk itu, dengan adanya perda penanggulangan bencana daerah ini, semua bisa cepat tertangani,”jelasnya.

Pada perda penanggulangan bencana daerah tersebut lanjut Wabup, telah diatur bagaimana penangulangan bencana dengan terencana, teratur dan terpadu sehingga diharapakan bisa meminimalisir terjadinya resiko bencana yang mungkin terjadi akibat dari adanya bencana yang terjadi.”Adapun soal perda pengelolaan air limbah domestic itu, diharapkan bisa meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan air masyarakat yang berkwalitas dan sesuai dengan standar kesehatan yang ada,”tandasnya.

Perda akan menjadi peganggan yang kuat bagi pihak terkait untuk melaksanakan pengelolaan air limbah yang baik, secara terkoordinasi, terpadu sehingga tercipta lingkungan yang nyaman dan sehat. Kedua ranperda itu, secara bersama-sama telah disetujui untuk disahkan menjadi Paraturan Daerah atau Perda, dengan demikian pemkab sekali lagi menyampaikan ucapan terimaksihnya kepada pihak DPRD.(hms3)