Kepala Dinas PU dan ESDM, HL Rasyidi

Kantor Bupati Baru Dapat Titik Terang

Kepala Dinas PU dan ESDM, HL Rasyidi

Kepala Dinas PU dan ESDM, HL Rasyidi

Dam Mujur dan Kantor Bupati Sama-sama Dapat Jatah

LOTENG—Pembangunan Kantor Bupati Loteng baru mendapat titik terang. Pansus pembayaran tahun jamak DPRD Loteng sudah menyatakan siap mengetok palu untuk pengesahan Ranperda pembayaran tahun jamak pembangunan Kantor.

Bahkan, dari Badan Anggaran (Banggar) sendiri sudah mengetok anggaran sekitar Rp. 200 Miliar untuk pembangunan kantor bupati ini.

Hebatnya lagi, pembangunan ini akan diurus bersamaan dengan Dam Mujur yang memang ikut menjadi prioritas Pemkab saat ini. Sebab, sejumlah anggota Banggar menurut pengakuan salah satu anggotanya sempat memanas ketika membahas masalah kantor Bupati dan Dam Mujur ini.

“Sudah dianggarkan Rp. 200 Miliar dari Banggar,” jelas Ketua Komisi I DPRD Loteng, M Samsul Qomar secara singkat.

Sementara Dam Mujur sendiri yang sempat menjadi perdebatan panjang sudah dianggarkan sekitar Rp. 5 Miliar untuk proses awal dan sosialisasi Larap oleh Pemkab Loteng.

Didahulukannya urusan kantor bupati ini, menurut anggota banggar lainnya, Majrun karena anggota DPRD Loteng menilai kantor bupati sudah usang dan paling buruk di antara semua kantor bupati se NTB bahkan se Indonesia.

Bahkan dari beberapa kali kunjungan kerja yang dilakukan selama ini oleh anggota dewan, kantor bupati Loteng sempat menjadi perbincangan di tengah perjalanan oleh anggota dewan yang ikut kunker.

“Kalau boleh kami katakan, di daerah lain itu kantor Bupati kita setara kantor Camat mereka, makanya kami setujui anggaran itu,” ungkapnya.

Jika hal ini tidak dilakukan, lanjut dia, justru ada beberapa kekhawatiran yang muncul, antara lain Kantor Bupati Loteng akan lapuk dimakan usia dan tidak aman lagi. Sementara kekhawatiran selanjutnya adalah pelayanan bagi masyarakat yang kurang maksimal karena keterbatasan.

Mengenai Kantor Bupati sendiri, kendati sudah positif akan dianggarkan, tetapi masih perlu ada kejelasan mengenai lokasi pembangunan.

Legislatif mendesak agar Pemkab Loteng mendorong Pemprov NTB untuk segera memberikan lahan PTP di Desa Puyung bisa diserahkan ke Pemkab. Hal itu untuk menjaga aset daerah bernilai miliaran agar tidak sia-sia belaka.

Sementara Kepala Dinas PU, HL Rasyidi yang dikonfirmasi terkait pembangunan kantor bupati ini mengatakan, pihaknya sudah meminta kepada Pemprov untuk memberikan lahan PTP yang berada di Desa Puyung.

Jika diberikan, maka yang menjadi tugas selanjutnya hanya redesain saja. Hal itu dilakukan untuk mengetahui kedalaman pondasi dan akan dilakukan oleh konsultan.

Sementara jika Pemprov tidak berbaik hati memberikan lahan PTP, maka pembangunan akan tetap dilaksanakan di Kantor Bupati saat ini dengan konsekuensi aset sebelumnya bernilai miliaran harus dimusnahkan.

Sementara untuk rencana kedalaman pondasi sendiri berdasar hasil perhitungan konsultan, mencapai kedalaman 2,5 meter jika dilaksanakan di Kantor Bupati saat ini. Tetapi jika dialihkan ke PTP, maka bisa saja bertambah melihat kondisi lahan.

“Kalau diberikan kita ke sana, kalau tidak, ya kita tetap bangun di sini,” jelasnya. (ray/humas)