BUKBER: Ketua PHRI Lombok Tengah, HL Fathurrahman saat memberikan sambutan dalam kegiatan buka bersama, Jumat (17/06).

Pemerintah dan PHRI Kompak Genjot Pariwisata

BUKBER: Ketua PHRI Lombok Tengah, HL Fathurrahman saat memberikan sambutan dalam kegiatan buka bersama, Jumat (17/06).

BUKBER: Ketua PHRI Lombok Tengah, HL Fathurrahman saat memberikan sambutan dalam kegiatan buka bersama, Jumat (17/06).

PRABAR—Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan perhimpunan hotel dan restorat indonesia (PHRI)mengadakan buka bersama di D’Praya hotel, Jumat (17/06).

Hadir dalam momen Ramadan ini, Wakil Bupati L Pathul Bahri, Ketua PHRI HL Fathurrahman, Kepala Disbudpar HL Moh. Putria, dan pelaku pariwisata.

Sembari menanti buka puasa, Ketua PHRI menyempatkan diri memberikan gambaran soal kondisi di lapangan pariwisata. Termasuk mengungkapkan keluhan dan masukan para pelaku pariwisata untuk sama-sama mengenjot pembangunan pariwisata.

Kata Fathurrahman, saat ini kondisi keamanan daerah pariwisata berangsur membaik. Namun, harapnya pemerintah dan aparat keamanan tidak lengah dengan kondisi ini.

Dukungan percepatan pembangunan pariwisata katanya, harus didukung. Terlebih saat ini pemerintah pusat tidak main-main mendukung pembangunan di Lombok Tengah.

Baik pada era kepemimpinan SBY bahkan sekarang Presiden RI, Joko Widodo. Beberapa kali, orang nomor satu di negara ini menyempatkan diri ke lokasi Mandalika Resort. Tujuan tidak lain, ingin mencari tahu sejauh mana pembangunan dan kesiapan di lapangan.

Namun, Fathurrahman sempat membeberkan soal keluhan di bawah. Di mana, saat ini tamu banyak mengeluh dengan sistem penjemputan di Lombok Internasional Airport (LIA).

“Yang jadi masalah juga soal keberadaan Bar di Kuta. Kami menduga banyak illegal dan kami desak pemerintah untuk menertibkan,” pinta pemilik Vila Sempiak ini.

Sementara itu, Wakil Bupati Lombok Tengah L Pathul Bahri memastikan, pembangunan pariwisata kian tumbuh pesat. Sebagai gambaran, tahun ini bakal dibangun masjid di atas tanah seluas lima hektare (ha).  Sedangkan, untuk tanah seluas 130 ha yang masih dikelaim kepemilikan harus selsaikan.

“Selama ini kami terus berjuang. Contoh ada even internasional layang-layang,” jelas Pathul.

Wabup menjelaskan, upaya even layang-layang ini harus diambil sebagai syarat. Sebab,even ini harus mewajibkan dilakukan agar terdaftar dalam asosiasi para layang-layang dunia.

“Soal keamanan kita sudah gagas BKD, dengan personil 5.800 personel,” pungkasnya.(dk/humas)