loteng_wtp_2013

Kabupaten Lombok Tengah Mendapat Predikat “WTP”

Pada hari Kamis 30/5 menjadi hari yang bersejarah bagi Pemkab Lombok Tengah terutama dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Bertempat di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Lombok Tengah dalam acara Sidang Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Anggota VI BPK RI Dr. Rizal Djalil, menyerahkan Laporan Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2012 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Peningkatan status opini ke tingkat tertinggi yang disambut gembira seluruh jajaran eksekutif, legislatif, pejabat dan staf di lingkungan Pemkab Lombok Tengah ini tidak lepas dari jerih payah berbagai pihak setelah pada tahun-tahun sebelumnya opini LKPD Pemkab Lombok Tengah selalu berkutat dengan opini Wajar Dengan Pengecualian. Keberadaan Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai tahun 2011 yang selalu memberikan masukan-masukan, konsultasi, dan bimbingan teknis secara intensif terhadap mekanisme pengelolaan keuangan daerah, perlahan namun pasti sangat membantu penyelesaian permasalahan-permasalahan terkait pengelolaan keuangan daerah khususnya pada Pemkab Lombok Tengah.

Permasalahan aset yang selalu menjadi momok setiap Kabupaten dalam pengelolaan keuangan daerah, merupakan ganjalan utama bagi Pemkab Lombok Tengah dalam memperoleh opini WTP. Dari hasil pendataan aset yang telah dilakukan, Pemkab Lombok Tengah tercatat memiliki aset bergerak dan tidak bergerak yang nilainya mencapai Rp1,7 Trilliun. Hampir sebagian besar aset yang dimiliki tersebut pada tahun sebelumnya selalu bermasalah dalam pengelolaannya. Namun dengan perlahan dan pasti, pengelolaan aset tersebut diperbaiki agar pengelolaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam kata sambutannya Bupati Lombok Tengah juga menyatakan bahwa untuk meraih upaya WTP ini diperlukan kerja keras dan ini melibatkan semua unsur dari Anggota Dewan sampai dengan seluruh unsur masyarakat di Lombok Tengah, bukan hanya untuk kepentingan pencitraan ataupun ego tertentu, WTP harus diartikan sebagai Wajib Terus dipertahankan. Untuk itu beliau sangat berterima kasih dan ke depan sangat diperlukan kerja sama yang baik dengan semua pihak, utamanya kepada BPKP (Perwakilan Provinsi NTB). Dan khusus kepada kepala perwakilan sebelum acara resmi Bupati mengharapkan agar Perwakilan BPKP bisa berkantor di wilayah Kabupaten Lombok Tengah karena lokasinya masih sangat luas, kalau perlu akan membantu bersurat.

Tentu saja kita menyambut gembira raihan opini WTP di kabupaten Lombok Tengah, bukan hanya Pemkab Lombok Tengah yang harus berjuang agar tetap bertahan, tetapi jajaran BPKP khususnya Perwakilan Provinsi NTB juga untuk lebih meningkatkan kinerja dan profesionalisme agar bisa tetap menjaga mutu pelayanannya. Selain itu pencapaian opini tersebut agar memacu bagi Kabupaten/kota lainnya untuk bisa meraih opini WTP juga. Dengan semangat 5 AS mari kita lebih membumikan PIONIR dengan kendaraan SPIP.