PERANGKAT DAERAH

PERANGKAT DAERAH

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR 1.a TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil rasionalisasi dan penyerasian kelembagaan lingkup organisasi perangkat daerah Kabupaten Lombok Tengah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah perlu disesuaikan;

b. bahwa penyesuaian Organisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan dalam rangka penyerasian Organisasi Perangkat Daerah yang diarahkan pada efisiensi, efektifitas dan produktifitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

dan

BUPATI LOMBOK TENGAH

MEMUTUSKAN :

Download FILE selengkapnya.

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2008 Nomor 3) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Membentuk Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

(2) Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Sekretariat Daerah;

b. Sekretariat DPRD;

c. Dinas-dinas Daerah terdiri dari:

1. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga;

2. Dinas Kesehatan;

3. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

4. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika;

5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

7. Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral;

8. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;

9. Dinas Pertanian dan Peternakan;

10. Dinas Kelautan dan Perikanan;

11. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;

12. Dinas Pendapatan Daerah;

d. Inspektorat;

e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

f. Lembaga Teknis Daerah terdiri dari:

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

2. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

3. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;

4. Badan Kepegawaian Daerah;

5. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan;

6. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

7. Kantor Lingkungan Hidup;

8. Kantor PDE, Arsip dan Dokumentasi;

9. Rumah Sakit Umum Daerah;

g. Kecamatan terdiri dari:

1. Kecamatan Praya;

2. Kecamatan Praya Tengah;

3. Kecamatan Praya Barat;

4. Kecamatan Praya Barat Daya;

5. Kecamatan Praya Timur;

6. Kecamatan Pujut;

7. Kecamatan Janapria;

8. Kecamatan Kopang;

9. Kecamatan Batukliang;

10. Kecamatan Batukliang Utara;

11. Kecamatan Pringgarata;

12. Kecamatan Jonggat.

h. Kelurahan terdiri dari:

1. Kelurahan Praya;

2. Kelurahan Gerantung;

3. Kelurahan Semayan;

4. Kelurahan Jontlak;

5. Kelurahan Gerunung;

6. Kelurahan Gonjak;

7. Kelurahan Leneng;

8. Kelurahan Sasake;

9. Kelurahan Renteng;

10. Kelurahan Tiwugalih;

11. Kelurahan Prapen;

12. Kelurahan Panjisari.

i. Unit Pelaksana Teknis Dinas dan /atau Badan.

2. Ketentuan Pasal 4 huruf b, huruf c dan huruf d diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

a. Sekretaris Daerah.

b. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi dan mengkoordinasikan :

1. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, membawahi :

a) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Umum;

b) Sub Bagian Administrasi Otonomi Daerah;

c) Sub Bagian Administrasi Hubungan antar Lembaga Pemerintahan.

2. Bagian Humas dan Protokol, membawahi :

a) Sub Bagian Pemberitaan dan Hubungan Masyarakat;

b) Sub Bagian Protokol;

c) Sub Bagian Sandi dan Telekomonikasi.

3. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, membawahi :

a) Sub Bagian Agama, Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Organisasi Masyarakat;

b) Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, KB. dan Kesehatan;

c) Sub Bagian Pendidikan, Seni Budaya, Pemuda dan Olahraga.

4. Bagian Hukum, membawahi :

a) Sub Bagian Perundang-Undangan;

b) Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum;

c) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

c. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan membawahi dan mengkoordinasikan :

1. Bagian Administrasi Perekonomian, membawahi :

a) Sub Bagian Administrasi Industri Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah;

b) Sub Bagian Administrasi Sarana dan Prasarana Perekonomian;

c) Sub Bagian Administrasi Badan Usaha Daerah.

2. Bagian Administrasi Pembangunan dan Unit Layanan Pengadaan, membawahi :

a) Sub Bagian Administrasi Perencanaan;

b) Sub Bagian Administrasi Pengendalian;

c) Sub Bagian Administrasi Pelaporan.

3. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam, membawahi:

a) Sub Bagian Administrasi Pertanian dan Kehutanan;

b) Sub Bagian Administrasi Kelautan dan Perikanan;

c) Sub Bidang Administrasi Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup;

d. Asisten Administrasi Umum membawahi dan mengkoordinasikan :

1. Bagian Umum, membawahi :

a) Sub Bagian Rumah Tangga;

b) Sub Bagian Tata Usaha;

c) Sub Bagian Administrasi Keuangan.

2. Bagian Aset Daerah, membawahi :

a) Sub Bagian Pemanfaatan dan Penilaian;

b) Sub Bagian Penatausahaan;

c) Sub Bagian Pengendalian dan Evaluasi.

3. Bagian Organisasi, membawahi :

a) Sub Bagian Kelembagaan;

b) Sub Bagian Ketatalaksanaan;

c) Sub Bagian Analisis Beban Kerja, Analisis Jabatan dan Administrasi Kepegawaian.

4. Bagian Keuangan, membawahi :

a) Sub Bagian Anggaran;

b) Sub Bagian Perbendaharaan, Verifikasi dan Kas Daerah;

c) Sub Bagian Pembukuan.

e. Kelompok Staf Ahli Bupati :

1. Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;

2. Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan;

3. Bidang Kemasyarakatan dan SDM

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :

a. Sekretaris DPRD.

b. Bagian Umum, membawahi :

1. Sub Bagian Kepegawaian;

2. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;

c. Bagian Persidangan dan Risalah, membawahi :

1. Sub Bagian Persidangan;

2. Sub Bagian Risalah;

3. Sub Bagian Produk Hukum dan Perundang-undangan.

d. Bagian Keuangan, membawahi;

1. Sub Bagian Program dan Anggaran;

2. Sub Bagian Perbendaharaan, Pembukuan dan Pertanggung Jawaban;

e. Bagian Hubungan Masyarakat, membawahi :

1. Sub Bagian Humas dan Protokol;

2. Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Ketentuan Pasal 12 digabung dengan Pasal 18, sehingga Pasal 12 keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM, terdiri dari :

1. Kepala Dinas;

2. Sekretariat Dinas, membawahi :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

3. Bidang Cipta Karya, membawahi :

a. Seksi Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi Lingkungan;

b. Seksi Perumahan dan Pemukiman;

c. Seksi Pengembangan, Pelayanan Usaha Jasa Konstruksi dan Keciptakaryaan.

4. Bidang Bina Marga, membawahi :

a. Seksi Pengembangan Kebina Margaan;

b. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan;

c. Seksi Pemeliharan Jalan dan Jembatan.

5. Bidang Pengairan, membawahi :

a. Seksi Pengembangan Pengairan;

b. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Prasarana Pengairan;

c. Seksi Pemeliharaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air.

6. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, membawahi :

a. Seksi Pertambangan Umum;

b. Seksi Energi dan Ketenagalistrikkan;

c. Seksi Geologi dan Sumber Daya Mineral.

7. UPT Dinas;

8. Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Ketentuan Pasal 13 digabung dengan Pasal 14, sehingga Pasal 13 keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Susunan Organisasi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari :

1. Kepala Dinas;

2. Sekretariat Dinas, membawahi :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

3. Bidang Perkoperasian, membawahi :

a. Seksi Kelembagaan dan Perijinan;

b. Seksi Usaha Koperasai Bidang Pertanian;

c. Seksi Usaha Koperasi Bidang Non Pertanian.

4. Bidang Pemberdayaan Koperasi & Usaha Kecil Menengah, membawahi :

a. Seksi Pemberdayaan dan Fasilitasi Permodalan;

b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil & USP;

c. Seksi Fasilitasi Peyediaan Pembiayaan UKM & USP.

5. Bidang Perindustrian, membawahi :

a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan;

b. Seksi Usaha Perindustrian;

c. Seksi Teknologi Industri.

6. Bidang Perdagangan, membawahi :

a. Seksi Penataan dan Pengembangan Prasarana Perdagangan;

b. Seksi Perdagangan Berjangka Komoditi;

c. Seksi Usaha Perdagangan.

7. Bidang Kerjasama, membawahi :

a. Seksi Pengkajian, Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan;

b. Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Wira Usaha;

c. Seksi Promosi, Kemitraan dan Sarana Prasarana Kelembagaan Wira Usaha.

8. Kelompok Jabatan Fungsional,

6. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah, terdiri dari :

1. Kepala Dinas;

2. Sekretariat Dinas, membawahi :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

3. Bidang Perencanaan Pendapatan, membawahi :

a. Seksi Pendataan;

b. Seksi Pengkajian dan Pengembangan;

c. Seksi Informasi dan Publikasi.

4. Bidang Retribusi dan Pajak Non PBB, membawahi :

a. Seksi Pendaftaran;

b. Seksi Penetapan;

c. Seksi Penagihan.

5. Bidang Administrasi Pendapatan, membawahi :

a. Seksi Pembukuan dan Pelaporan;

b. Seksi Pelayanan Administrasi;

c. Seksi Pelayanan Pengaduan dan Pengawasan Penyelesaian Sengketa.

6. Bidang PBB dan BPHTB membawahi :

a. Seksi Pendataan, penilaian dan Penetapan PBB Perkotaan dan Pedesaan;

b. Seksi Pelayanan dan Penagihan PBB/BPHTB ;

c. Seksi Pengolahan informasi dan Penyelesaian Sengketa Pemungutan PBB/BPHTB

7. Kelompok Jabatan Fungsional

7. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :

1. Inspektur;

2. Sekretariat .

a. Sub Bagian Perencanan

b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;

c. Sub Bagian Administrasi dan Umum.

3. Inspektur Pembantu Wilayah I.

4. Inspektur Pembantu Wilayah II.

5. Inspektur Pembantu Wilayah III

6. Inspektur Pembantu Wilayah IV

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

8. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Susunan Organsiasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, terdiri dari :

1. Kepala Badan.

2. Sekretariat Badan.

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

3. Bidang Kesatuan Bangsa.

a. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga.

b. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan.

4. Bidang Pembinaan Ketahanan Bangsa.

a. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi.

b. Sub Bidang Sosial Budaya.

5. Bidang Pembinaan Politik.

a. Sub Bidang Pembangunan Politik, Ideologi dan Demokrasi.

b. Sub Bidang Pembinan Organisasi Sosial Kemasyarakatan.

6. Kelompok Jabatan Fungsional.

9. Ketentuan Pasal 23 digabung dengan pasal 4 huruf c angka 3 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

1. Kepala Kantor.

2. Kasubbag Tata Usaha.

3. Seksi Perekaman dan Verifikasi Data.

4. Seksi Pengembangan Telematika dan Sistem Informasi Manajemen

5. Seksi Arsip dan Dokumentasi Daerah.

10. Ketentuan Pasal 27 digabung dengan Pasal 29, sehingga Pasal 27 keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, terdiri dari :

1. Kepala Badan.

2. Sekretariat Badan.

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

3. Bidang Ketersediaan Pangan, membawahi :

a. Subbid Ketersediaan Pangan

b. Subbid Kerawanan Pangan

c. Subbid Cadangan dan Distribusi Pangan

4. Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahi :

a. Subbid Penganekaragaman Konsumsi Pangan;

b. Subbid Keamanan dan Mutu Pangan;

c. Subbid Kelembagaan Ketahanan Pangan dan Penyuluh

5. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Penyuluhan, membawahi:

a. Subbid Pengembangan Penyuluh

b. Subbid Pengambangan SDM Pelaku Utama dan Pelaku Usaha

c. Subbid Pengembangan Program, Materi dan Kemitraan Usaha

6. Bidang Sarana Prasarana dan Pengambangan Teknologi, membawahi :

a. Subbid Penyelenggara Penyuluh dan Ketahanan Pangan

b. Subbid Sarana dan Prasarana Penyuluhan

c. Subbid Pengembangan Teknologi Penyuluhan

7. UPT. Badan;

8. Kelompok Jabatan Fungsional.

11. Ketentuan Pasal 30 dihapus

12. Ketentuan Pasal 32 digabung dengan Pasal 4 huruf c angka 4, sehingga Pasal 32 keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu terdiri dari :

1. Kepala Badan.

2. Sekretariat Badan, membawahi :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

3. Bidang Penanaman Modal, membawahi:

a. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Investasi

b. Sub Bidang Pengembangan Promosi dan Investasi

4. Bidang Pelayanan, membawahi:

a. Sub Bidang Administrasi Pelayanan;

b. Sub Bidang Koordinasi dan Penelitian Lapangan;

5. Bidang Data, Informasi dan Pengaduan, membawahi :

a. Sub Bidang Data dan Sistem Informasi Manajemen;

b. Sub Bidang Pengembangan Prosedur dan Pengaduan;

6. Kelompok Jabatan Fungsional.

13. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga Pasal 53 keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

(1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif tanggal 1 Januari 2013, maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2008 Nomor 3) disesuaikan dengan perubahan.

(2) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka seluruh jabatan dan pejabat yang ada sebelumnya, tetap berlaku dan melaksanakan tugasnya sampai dengan dikeluarkannya ketetapan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya

pada tanggal

BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. MOH. SUHAILI FT

Diundangkan di Praya

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

H. LALU SUPARDAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2012 NOMOR


PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

I. U M U M

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, maka dalam implementasi kelembagaan setidaknya terwadahi fungsi-fungsi pemerintahan tersebut pada masing-masing tingkatan pemerintahan dan PP Nomor 41 Tahun 2007, Kabupaten Lombok Tengah menurut skornya pada variabel-variabel acuan, dapat menentukan jumlah susunan organisasi perangkat daerah yang maksimal. Namun dengan prinisip efisiensi tanpa melupakan efektivitas, besaran organisasi perangkat daerah yang ditetapkan diarahkan jauh lebih ramping dari susunan organisasi pola maksimal tersebut.

Implementasi penataan kelembagaan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini, menerapkan prinsip-prinsip organisasi, antara lain kejelasan visi dan misi sesuai dengan strategi daerah, pelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas, efisiensi dan efektifitas, rentang kendali serta tata kerja yang jelas.

Sehubungan dengan hal tersebut, Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah perlu diubah. Untuk memberikan dasar hokumnya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup Jelas

Angka 2

Cukup Jelas

Angka 3

Cukup Jelas

Angka 4

Cukup Jelas

Angka 5

Cukup Jelas

Angka 6

Cukup Jelas

Angka 7

Cukup Jelas

Angka 8

Cukup Jelas

Angka 9

Cukup Jelas

Angka 10

Cukup Jelas

Angka 11

Cukup Jelas

Angka 12

Cukup Jelas

Angka 12

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2012 NOMOR

Perda Lombok Tengah No. 1.a Th. 2012.xps